Bukittinggi, inioke.com–Komisi Informasi (KI) terus memperkuat keterbukaan informasi publik pada semua badan publik di Sumbar.

Menjelang hari pencoblosan Pemilihan Serentak 9 Desember 2020, KI Sumbar menggelar bimbingan teknis (Bimtek) PPID Bawaslu se Sumbar di Aula Pemko Bukittinggi, Jumat (20/11).

Bimtek dihadiri langsung Ketua KI Pusat Gede Narayana sebagai pemateri utama dan pembicara lain Komisioner Bawaslu Sumbar Nurhaida Yetti serta Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dengan moderator Komisioner KI Sumbar Bidang Kelembagaan Tanti Endang Lestari.

Gede Narayana mengatakan pesta pemilihan kepala daerah menjadi taruhan kerja Bawaslu memastikan Pilkada bermartabat dan berkualitas serta sehat, meski masih kondisi pandemi covid-19.

“Bawaslu menjadi triger dalam peningkatan pastiripatif orang datang ke TPS. Karena pemilih yakin ada Bawaslu mengawasi, apalagi taglinenya Bawaslu Bersama Rakyat Awasi Pilkada,” ujar Gede Narayana.

Sehingga, kata Gede, titik sentral semua tahapan Pilkada adalah pencoblosan dan penghitungan suara.

“Penggunaaan sistem informasi terkait penghitungan suara sangat penting untuk memberikan ruang besar bagi pastisipasi masyarakat mengawasi Pilkada,” ujar Gede Narayana.

Baca juga :  Pemko Padang Razia Masker di Perkantoran

Saat ini, kata Gede, KPU sedang menyiapkan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap).

“Meski belum final tentu Sirekap ini harus jadi entri point bagi peningkatan partisipasi masyarakat dan bisa diakses semua orang, tidak peserta dan tim pemenangan paslon doang,” ujar Gede.

Tentu, lanjutnyq, menyiapkan Sirekap, KPU tidak bisa bekerja sendiri, ada Bawaslu yang akan mengawasinya dan ada BPPT dan BSSN dan Komisi Informasi.

“Sirekap harus diaudit dulu, itu penting, untuk soal sistem dan sandinya ada BPPT dan BSSN dan soal konten informasinya ada Komisi Informasi,” ujar Gede Narayana.

Konten informasi, menurut Gede Narayana, di Sirekap yang menginput suara Pilkada ke dalam sistem itu sarat kategori informasi publik.

“Di Sirekap itu lengkap kategori informasi publiknya seperti informasi publik setiap saat ada, informasi publik berkala dan informasi publik serta merta,” ujar Gede.

Setiap saat ada karena begitu diinput ke sistem dia akan bertahan, lalu berkala karena inputnya tidak sekaligus dan serta merta karena menyangkut hajat orang banyak dan harus cepat disampaikan ke publik.

Baca juga :  Posko Kongsi Nagari Tageh Rumah Gadang Cegah Penularan COVID-19

Bimtek semakin menarik karena Nurhaida Yetti memastikan secara hirarki struktural tidak ada keraguan Bawaslu menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai jawaban tagline bersama rakyat awasi pilkada.

Nofal Wiska memastikan KI Sumbar tidak akan biarkan Bawaslu yang menutup akses informasi publik.

“Kami siap memberikan legitimasi hasil pengawasan dan siap menjadi penjaga hak untuk tahu rakyat terhadap kerja pengawasan Bawaslu,” ujar Nofal.

Bimtek dibuka Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi yang mengatakan Bawaslu punya banyak informasi publlik.

“Bimtek ini akan menjadi ajang upgrading pengelolaan informasi publik di Bawaslu sekaligus upgrading harmonisasi kemitraan KI dan Bawaslu Sumbar yang sudah terjalin lebih dari enam tahun,” ujar Adrian. (rilis/ioc)