Padang, inioke.com–Keterbukaan informasi bagi pengelola dan pengguna uang rakyat suatu keniscayaan, keharusan dan kewajiban. Dalam kondisi Covid-19 ini pengawasannya jangan sampai melemah.

“Uang rakyat yang kita pakai harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Tidak ada satu alasan selain yang dikecualikan undang-undang untuk menutup informasi. Sehingga semua orang bisa menilai dan mengetahui apa yang dibuat,” kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat Launching Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 2020, di Aula Dinas Kominfo Sumbar, Rabu (1/6).

Disamping keterbukaan informasi, lanjut Irwan, pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi juga keniscayaan. Ditegaskannya, tidak ada alasan karena Covid-19 tidak bisa mengawasi.

“Dalam kondisi krisis atau tidak normal memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan yang tidak biasa pula, tetapi pengawasan tetap harus dilakukan. Komisi Informasi Sumbar jangan melemah. Jangan sampai ada satupun luput dari pengawasan Komisi Informasi. Selama ini KI Sumbar sangat aktif dan proaktif. Kita harapkan KI hadirnya terasa di Sumbar. Semoga KI semakin hebat, dan badan publik semakin informatif,” ungkap Gubernur.

Baca juga :  Andani Eka Putra : Ibarat Menangkap Harimau Berkeliaran di Luar

Sementara itu, Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska, mengungkapkan, keterbukaan informasi harus mengikuti selera masyarakat. Untuk itu diperlukan kerja kreatif badan publik agar masyarakat berselera terhadap informasi yang disampaikan.

“Ini yang perlu diinapmenungkan badan publik. Kerja kreatif untuk menyebar informasi yang menggugah selera masyarakat. Sebab, ada keengganan masyarakat membuka website pemerintah. Termasuk mengelola media sosial yang menarik bagi masyarakat,” ungkap Nofal.

Terkait Covid 19, Nofal menyampaikan, sebagai informasi yang harus diberikan secara cepat dan tepat. Apalgi informasi Covid-19 ini sering beradu cepat dengan hoaks.

“Informasi yang cepat dan tepat ini akan menjadi pemerintah serta badan publik dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Kedepan, imbuh Nofal, keterbukaan informasi harus menyasar masyarakat.
“Informasi adalah hak masyarakat, mereka harus tahu itu. Jadi, fokus keterbukaan informasi selanjutnya adalah masyarakat, bukan lagi badan publik semata,” tandas Nofal.

Ketua Panitia Monev Badan Publik 2020, Tanti Endang Lestari, ada 374 badan publik di Sumbar akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Komisi Informasi Sumbar. Monitoring dan evaluasi badan publik 2020 ini akan berlangsung mulai mulai besok dengan mengirimkan kuisioner kepada badan publik.

Baca juga :  Harganas, Menag : Keluarga Sumber Keteladanan bagi Anak-anak Bangsa

“Besok kuisioner isian mandiri kita bagikan secara online kepada badan publik dengan modul tata cara pengisiannya dan diserahkan kembali ke KI Sumbar pada 16 Juli 2020,” ujar Tanti.

Hadir pada acara Launching Monev KI Sumbar 2020, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Eviyandri Rajo Budiman, Kepala Dinas Kominfo Sumbar Jasman dan Direktur Politeknik Surva Yondri, serta perwakilan instansi vertikal di Sumbar seperti Ketua KPU Sumbar Amnasmen dan Ketua Bawaslu Surya Efitrismen serta dari BPK, BPS dan lainnya lagi.

“Komisi I DPRD Sumbar komit mendukung setiap program KI Sumbar,” ujar Eviyandri. (ioc)