“Untuk meminimalisir adanya polemik yang menimbulkan permasalahan di masyarakat, maka Badan Pengelola Keuangan Haji harus mampu menjelaskan kepada publik terkait keterbukaan informasi pengelolaan dana haji.”

 

Pemerintah Republik Indonesia menunda penyelenggaraan haji tahun 2020 menimbulkan polemik di masyarakat. Sekjend Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M Nur, pada webinar yang diselenggarakan oleh Center for Analysis Research and Development  (CARE) Indonesia menjelaskan hal-hal yang akan berpotensi muncul apabila haji tahun 2020 ditunda.

Menurutnya akan ada potensi deposito haji yang telah disetor oleh jamaah menjadi hilang. PIHK telah melakukan persiapan lebih awal untuk kepastian Akomodasi terbaik bagi jamaah. Mulai September 2019 telah melakukan deposit ke hotel, apartemen transit dan airlines.

Kemudian, potensi kerugian nilai tukar USD-RP. Jamaah menyetorkan dana ke PIHK saat kurs Rp14.000 bulan Desember-Januari, dan PIHK melakukan pelunasan di bulan Februari-Maret kurs drastis naik ke Rp16.700. Selanjugnya, kehilangan potensi pendapatan haji. Dibatalkan haji, berarti tidak ada pemasukan sama sekali bagi bagi PIHK, karena mulai Februari 2020, umrah sudah ditutup juga. Selama tahun 2020 hanya dapat melakukan usaha 1 bulan saja, bulan Januari. Selanjutnya, jamaah mulai menarik setoran haji yang telah lunas, baik berupa setoran pelunasan di BPKH ataupun pelunasan Biaya Paket Perjalanan Haji di PIHK.

Baca juga :  PSBB Diperpanjang Lagi, Pemko Padang Perketat Orang Masuk di Perbatasan

“Namun secara umum AMPHURI dapat memahami dan menerima alasan keluarnya KMA no 494. Pertama, pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Arab Saudi dan Indonesia. Kedua, menjaga jiwa, kesehatan, keamanan dan keselamatan adalah bagian dari muqashid syari’ah selain menjaga agama, akal, keturunan dan harta. Ketiga, sampai hari ini Pemerintah Saudi Arabia belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M, sehingga Pemerintah RI tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan pelaksanaan, pembinaan pelayanan dan perlindungan jemaah haji,” ungkap Firman M Nur.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Risman Muchtar, mengatakan tidak ada permasalahan dengan Keputusan Menteri Agama meniadakan penyelenggaraan haji tahun 2020 lantaran mengkhawatirkan resiko dari Pandemi Covid-19 yang belum berakhir. MUI juga memandang KMA sudah memiliki dasar-dasar syariah yang kuat, apalagi jika tetap dipaksakan utuk menyelenggarakan haji tahun 2020, resiko tertular oleh Covid-19 akan tinggi dan hal tersebut tentu tidak diinginkan.

“Untuk meminimalisir adanya polemik yang menimbulkan permasalahan di masyarakat, maka Badan Pengelola Keuangan Haji harus mampu menjelaskan kepada publik terkait keterbukaan informasi pengelolaan dana haji,” kata Risman.

Baca juga :  BW Duga Pemaksaan Pilkada 9 Desember terkait Calon Petahana

Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, Suhaji Lestiadi, menjelaskan biaya haji untuk satu jemaah dari pemberangkatan hingga pemulangan rata-rata Rp70 juta. Sedangkan jemaah reguler hanya membayar sebanyak 35 juta.

“Itu yang kita ambilkan dari nilai manfaat atas hasil penempatan atau investasi keuangan haji di bank syariah yang sebelumnya telah melalui persetujuan dewan pengawas BPKH. Total dana yang dikelola oleh BPKH sampai 31 Mei 2020 sebesar Rp135,7 triliun,” ungkapnya.

Suhaji menampik isu dana haji digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut tidak benar, katanya, sebab dana abadi yang telah disetor oleh jemaah itu tetap disimpan di BPKH. Sedangkan untuk membantu penanganan Covid-19 untuk dana kemaslahatan diambil dari nilai manfaat investasi dana haji yang telah ditempatkan pada bank syariah.

“Bukan menggunakan dana yang telah disetor oleh jamaah. Kalau uang jamaah tetap ada,” tegasnya. (Boy/Gyn)