Padang, inioke.com–Seleksi calon direksi BUMD, dinilai DPRD Sumbar tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 37 tahun 2018.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, sekaligus juru bicara hak interpelasi DPRD Sumbar HM Nurnas, ketika menyampaikan dasar-dasar maka hak interplasi tetap dilanjutkan.

Karena adanya pelanggaran tersebut, akibatnya, manajemen dan SDM yang mengelola BUMD tidak memiliki kapasitas dan profesionalisme, ini dapat dilihat dari seleksi calon direksi Bank Nagari masa jabatan tahun 2020-2024, dimana Pemerintah Daerah tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 37 tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawasan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.

“Dalam proses seleksi calon direksi Bank Nagari, DPRD melihat bahwa Pemerintah Daerah tidak serius menyiapkan proses konversi Bank Nagari menjadi bank syariah,” ulas Nurnas.

Ditambahkannya, DPRD melihat dari hasil calon seleksi direksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi, dimana tidak satupun calon memiliki pengalaman dalam pengelolaan bank syariah.

Baca juga :  Kemenag dan Dewan Masjid Indonesia Canangkan Gerakan Teladan Berkurban Nasional 2020

Selain itu, persyaratan calon direksi yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, juga tidak mensyaratkan adanya pengalaman dalam pengelolaan bank syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perbankan Syariah.

DPRD Sumbar juga menilai, pengangkatan Plt Direktur Utama Bank Nagari pada masa kekosongan jabatan direksi, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMB, yaitu menyerahkan kewenangan pengelolaan bank kepada komisaris.

Berdasarkan aturan berlaku, DPRD Sumbar menegaskan, pengangkatan Plt Dirut yang dilakukan saat ini, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan, agar
Pemerintah Dearah meninjau ulang hasil seleksi calon direksi Bank Nagari masa jabatan tahun 2020-2024, yang telah dilakukan Panitia Seleksi, dengan menetapkan syarat calon direksi harus memiliki pengalaman dalam pengelolaan bank syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 6 POJK Nomor 64 Tahun 2016,

Selain itu, meminta Gubernur meninjau ulang rencana konversi Bank Nagari menjadi bank syariah, dimana Ranperdanya telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Baca juga :  KAHMI Sumbar Peringati HUT RI ke 75 dengan Berbagai Kegiatan

“Pemerintah Daerah agar meninjau ulang kembali pengangkatan Plt Direktur Utama Bank Nagari yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017,” tegas Nurnas.

Sebelumnya, DPRD Sumbar bersikukuh melanjutkan hak interpelasi atas penjelasan Gubernur terkait pengelolaan BUMD. Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menetapkan penggunaan hak interpelasi tersebut dalam sidang paripurna, kemarin.

“Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan mewujudkan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD Sumbar telah menetapkan penggunaan Hak Interpelasi DPRD yang ditetapkan dengan keputusan DPRD Nomor 02/SB/Tahun 2020,” ujar Supardi.

Menurut Supardi, terdapat dua materi yaitu meminta penjelasan kepada Gubernur terkait dengan kebijakan pengelolaan BUMD dan kebijakan pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah.

“Dalam pengelolaan BUMD terdapat persoalan yang cukup mendasar yaitu rendahnya kinerja BUMD milik Pemda. Deviden yang diberikan kepada APBD tidak sebanding dengan besaran nilai penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemda,” ujar Supardi.

Lanjut Supardi, Pemda harus menyusun konsep pemgembangan BUMD yang jelas dengan mengacu Good Coorporate Governance (GCG), rekrutmen SDM yang transparan dan kapabel.

“Meminta BPK melakukan audit investigasi semua BUMD untuk mengetahui kinerja pengelolaan BUMD,” ujarnya.

Baca juga :  KAMI Sumbar Dideklarasikan, Selanjutnya Tunggu Komando dari Jakarta

Dikatakan Supardi, DPRD sangat menyangkan rendahnya pemahaman Pemda selaku pemegang saham pengendali dan selaku pihak yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD.

“Kedudukan hukum BUMD yang diamanatkan PP nomor 54 tahun 2017, akibatnya terjadi kesalahan dalam proses seleksi calon direksi Bank Nagari 2020- 2024 yang tidak mengacu kepada PP nomor 54 tahun 2017 dan Permendagri nomor 37 tahun 2018,” ujarnya.

Dikatakan Supardi, DPRD sangat mendukung rencana konversi Bank Nagari dari konvesional menjadi Bank Syariah. Dengan catatan semua prosedur dan mekanisme menjadi bank Syariah dipenuhi, baik sinkronisasi dengan UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, PJOK nomor/PJOK/64.03/2016 maupun PP nomor 54 tahun 2017.

Ditambahkan Supardi, DPRD menilai Pemda lambat menindaklanjuti rekomendasi- rekomendasi DPRD terkait penyelesaian permasalahan BUMD dan permasalahan terkait dengan pengelolaan aset milik Pemda.

“Kita merekomendasikan kepada Pemda untuk menyegerakan menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada BUMD dan aset daerah sesuai dengan rekomendasi DPRD dan melaporkan progres penyelesaiannya kepada DPRD,” pungkas Supardi. (ioc)