Padang, inioke.com–Di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini Komisi Informasi bekerja secara virtual, seperti pleno evaluasi monitoring evaluasi (monev) badan publik siang ini (22/4).

“Komisi Informasi Sumbar di hari pertama PSBB melakukan pleno virtual dalam rangka evaluasi 2019 dan persiapan Monitoring Evaluasi (Monev) 2020,” ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska saat membuka pleno virtual KI Sumbar.

Pada evaluasi Monev Badan Publik (BP) 2019 Ketua Panitia sekaligus Bidang Kelembagaan Komisi Informasi (KI) Sumbar Tanti Endang Lestari mengatakan dari pengembalian quisioner sebagai ‘ijab kabul’ keikutsertaan BP Monev 2019 di berbagai kategori menunjukkan kemajuan.

“Ada 72 persen badan publik mengembalikan quisioner isian mandiri ke Komisi Informasi, penilaian tim adanya ketakcocokan isian quisioner dengan penilaian website Badan Publik dan juga cara pengisian tidak sesuai dengan bimbingan teknis yang dilaksanakan sebelum penilaian,” ujar Tanti.

Sedangkan,  menurut jumlah kategorinya dibandingkan provinsi lain yang melakukan Monev, kata Tanti Sumbar terbanyak yakni 10 kategori badan publik.

Baca juga :  Ahli Geografi Kebencanaan : Rendahnya Daya Dukung Masyarakat dan Kelalaian Pemerintah Daerah di Sumbar

“Sepuluh kategori mencakup OPD Pemprov Sumbar, Pemkab/Pemko, PTN dan PTS, Bawaslu, KPU, Nagari/Desa, SMA Sederajat, Parpol dan BUMN/BUMD serta Badan Publik vertikal di Sumbar,”ujar Tanti.

Menurut Arif Yumardi untuk Monev 2019 perlu memperhatikan jadwal bimbingan teknis antar kategori badan publik tidak terlau berjarak waktu.

“Ke depan harus taat panjadwalan antara tahapan-tahapan monitoring evaluasi, sehingga itu kedepan Komisi Informasi harus memastikan dukungan administrasi dan dana Monev,”  ujar Arif Yumardi.

Sementara Adrian Tuswandi menekankan soal mis-antusias kategori BUMN/BUMD, Parpol dan PTN/PTS.

“Untuk Monev kedepan tentu KI harus memperkuat komunikasi dengan barang publik tersebut,” ujar Adrian.

Sedangkan Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengaku Monev 2019 sedikit lagi sempurna.

“Tapi sengketa informasi publik menyangkut sektor pertanahan, untuk Monev kedepan harus ada satu kategori khusus BPN dan butuh kordinasi KI dengan BPN Provinsi Sumbar,” ujar Nofal.

Evaluasi keseluruhan Arif mengaku Monev KI Sumbar 2019 cukup membahana.

“Antusias badan publik, adanya presentasi dan tentu puncaknya Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2019,”ujar Arif Yumardi. (io/rel)

Baca juga :  Empati Fadly Amran Membuat Haru Pasien COVID-19 RSUD Padang Panjang