Padang, inioke.com–Penghentian bantuan langsung tunai (BLT) tahap II dari APBD Sumbar oleh Gubernur membuat Anggota DPRD Sumbar menarik nafas panjang menahan geram. Sebab, uang untuk bantuan itu ada, tapi dihentikan penyalurannya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengaku kaget dan kecewa atas keputusan Gubernur Irwan Prayitno, yang memutuskan BLTĀ  kepada masyarakat terdampak ekonomi karena pandemi Covid-19 tidak dilanjutkan. Penyebab persoalan keuangan daerah, dinilainya bukan pertimbangan bijak sebagai alasan.

Menurut Anggota Komisi III Bidang Keuangan ini, sesungguhnya di masa pandemi korona ini saatnya pemerintah daerah memperlihatkan kepedulian dan perhatian kongretnya kepada masyarakat dengan melanjutkan pemberian BLT tahap kedua kepadasetiap keluarga yang terdampak Covid-19.

“Turunlah ke tengah-tengah masyarakat, dengarkan rintihan rakyat. Terasa sekali kebingungan ekonomi di tengah pandemi ini, ndak jelas apa lagi usaha untuk mendapatkan penghasilan yang mesti dilakukan, ada yang di PHK karena tempat kerja sebelumnya tidak beroperasi, omset jual beli menukik tajam, penyedia jasa transportasi seperti driver online dan ojek sepeda motor tak menentu penghasilannya, begitu juga usaha kuliner. Umumnya warga yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa terpukul keras karena penerapan PSBB. Mereka harus dibantu untuk bertahan menjalani kehidupannya,” jelasnya.

Baca juga :  Perantau Pulang Harus Mau Diisolasi

Memang disadari jumlah bantuan Rp600 ribu per KK per bulan selama tiga bulan dari Pemrov untuk April sampai Juni ini jelas tidak menyelesaikan problem ekonomi, namun setidaknnya BLT tersebut dapat membantu mereka bertahan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya buat sementara menjelang kondisi membaik.

“Intinya, sebagai wakil rakyat saya bermohon dengan sangat kepada Gubernur agar meninjau kembali keputusan tidak melanjutkan pemberian BLT tahap kedua, kita contoh saja kebijakan pemerintah pusat yang melanjutkan pemberian BLT. Saya berharap BLT tahap kedua dari Pemrov Sumbar tetap dilanjutkan,” tukas Hidayat.

Dijelaskannya, alasan keuangan Pemrov Sumbar yang juga membutuhkan banyak anggaran untuk kegiatan lain seperti Pilkada dan sejumlah kegiatan yang juga menyedot anggaran sebagaimana disebut Gubernur dinilai Hidayat tidak beralasan.

“Saya memahami bahwa postur APBD Sumbar yang awalnya Rp7,044 triliun berkurang karena PAD berkurang dan dana transfer dari pemerintah pusat juga berkurangnya mencapai Rp643 miliar lebih sehingga APBD menjadi Rp6,343 triliun lebih. Namun uangnya masih cukup ada dialokasikan untuk BLT tahap kedua,” ucapnya.

Baca juga :  PPDB 2020, Desrio Putra : Gubernur dan Kadisdik Sumbar Harus Desak Mendikbud

Berdasarkan hasil refocusing anggaran tahap I dan tahap II untuk penanganan Covid-19 sudah terpakai dana APBD lebih kurang Rp507 miliar, umumnya diambil dari Belanja Langsung yang awalnya Rp2,942 triliun lebih telah berkurang menjadi 2,098 triliun lebih. Angka pengurangan ini setelah akumulasi pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat ditambah penurunan proyeksi realisasi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah.

Artinya, dari komponen Belanja Langsung saja masih terdapat sisa anggaran hingga Rp1 triliun lebih.
Bila kebutuhan Rp215 miliar seperti BLT tahap pertama, untuk BLT tahap kedua selama tiga bulan lagi masih punya anggaran.

“Jika Gubernur menyebut anggaran untuk Pilkada, saya rasa anggarannya sudah ada, sesuai perintah Mendagri tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lain. Artinya, tidak akan mengganggu anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkada 2020 ini,” ujar Hidayat.

Ditegaskannya lagi, masalahnya kini ada pada kemauan Gubernur saja.

“Menurut saya, kita berikan sajalah sebagian uang APBD ini untuk rakyat dalam bentuk BLT. Dalam kondisi susah seperti sekaranglah saatnya memberikan perhatian lebih kepada rakyat,” pinta Ketua Bapemperda ini. (io/rel)

Baca juga :  Anggota DPRD Sumbar dan Pegawai Sekretariat Lakukan Rapid Test