Padang, inioke.com–Memasuki hari ketiga Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 secara online, masih saja situs web-nya error. Hal ini menyebabkan para calon siswa SMA/SMK di Sumbar tidak bisa mendaftar, sementara, waktu untuk mendaftar akan berakhir Kamis (25/6).

Menjawab kerisauan, kecemasan, dan kekecewaan masyarakat terhadap sistem teknologi PPDB online 2020 ini, Anggota DPRD Sumbar, Hidayat, menilai Dinas Pendidikan tidak siap menggunakan sistem pendaftaran berbasis online. Menurutnya, Gubernur dan Kadis Pendidikan harus bertanggungjawab atas kejadian yang mengecewakan dan tidak nyaman ini. Kenapa sistemnya tidak disiapkan sejak awal, kenapa tidak ada prediksi antara potensi jumlah pendaftar dengan sistem yang melayani sehingga proses pendaftaran tidak error.

“Saya minta Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar jangan main main soal ini. Yang dihadapi bukan para Kepala Sekolah melainkan puluhan ribu orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya ke pendidikan menengah. Meminta masyarakat bersabar dan tidak usah risau bukan solusi yang diharapkan masyarakat,” kata Ketua Fraksi Gerindra ini, Rabu (24/6).

Baca juga :  Pemprov Sumbar Susun Naskah Akademik Perda Tatanan Baru Berbasis Kearifan Lokal

Hidayat mengaku sejak dua hari ini puluhan warga menyampaikan keluhan langsung karena aplikasi http://ppdbsumbar2020.id tidak bisa diakses alias error.

“Bagaimana ini pak, kami tidak bisa mendaftar karena websitenya tidak bisa dibuka, bagaimana nasib anak kami bila waktu pendaftaran habis namun belum bisa terdaftar,” katanya menirukan keluhan warga.

Menurut Hidayat, jika kondisinya sudah error begini, ditenggarainya, bahwa ada kebijakan dan teknis yang keliru saat membuat dan merancang bangun sistem PPDB berbasis online ini.

“Kenapa sih Kadisnya amatiran seperti ini, saya rasa bisa diantisipasi sejak awal bila Kadisnya serius dan sungguh sungguh serta mau mendengar pendapat pihak pihak yang ahli di bidang IT.
Misalnya, bisa saja sistem penerimaan per kluster. Contoh, Kota Padang satu server, atau Dharmasraya, Sijunjung dan Tanah Datar satu server juga, atau melalui masing masing Cabang Dinas, namun tetap terkoneksi dengan server induk yang ada di Dinas. Setidaknya bisa mengantisipasi bandwidth yang terbatas. Lagian pendaftarannya sesuai zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah,”ucapnya.

Baca juga :  Ombudsman Perwakilan Sumbar Terima Laporan Indikasi SKD Palsu dalam PPDB

Ia menekankan, sekali lagi, jangan main main dengan persoalan ini. Disampaikannya, mestinya sejak awal Dinas Pendidikan bisa bekerjasama dengan pihak pihak yang ahli di bidang IT seperti dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi khusus di bidang IT. Hidayat juga meminta Gubernur segera menetapkan perpanjangan waktu pendaftaran sebagai ganti waktu error kemarin dan hari ini.

“Ini hak masyarakat, Pemrov harus memberikan kepastian dan fasilitas yang mampu menjamin memenuhi hak hak masyarakat atau calon siswa untuk mendaftar dengan lancar. Siapa sih orang tua yang tidak risau dengan kondisi sistem yang error begini. Jadi, Gubernur tidak cukup hanya dengan meminta masyarakat bersabar dan tidak risau. Tapi segera panggil Kadis Pendidikannya untuk menghasilkan solusi terbaik. Segera efektifkan sistemnya,” pinta Hidayat. (ioc/rilis)