Bukittinggi, inioke.com--Hingga Juni 2020, anggaran Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat setelah refocusing Rp 1,305 Miliar. Akhir Juni direalisasikan 29,98 persen. Sedangkan untuk prognosis ada beberapa kegiatan sangat realistis, namun ketersediaan DPA APBD 2020 sangat minus.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska saat rapat kerja dengan Komisi I DPRD Sumbar  terkait realisasi dan prognosis APBD 2020, di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Senin (20/7).

Nofal menyampaikan rencana kegiatan strategis yang diharapkan terlaksana di semester kedua 2020, pertama Monev badan publik 2020 menuju Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.

“Penyamaan persepsi dalam bentuk MoU Penguatan Keterbukaan Informasi Publik 2020 di Pemerintahan Nagari dan Keterbukaan Informasi Publik Pilkada di Sumbar 2020,” ujar Nofal didampingi Wakil Ketua Adrian Tuswandi dan Sekretaris KI Sumbar.

Ditambahkan Adrian, selain itu, KI juga punya kegiatan yakni penyelesaian sengketa informasi publik termasuk kegiatan pendukung dan sarana prasarana dalam menyukseskan penyelesaian sengketa informasi publik.

“Terpenting lagi memperkuat kapasitas jaringan KI Sumbar seperti jurnalis dalam mensiarkan keterbukaan informasi di masa pandemi, dalam bentuk workshop
dan studi tiru,” ujar Adrian.

Baca juga :  Komisi Informasi Sumbar Serahkan Buku Laporan Kinerja 2019 kepada DPRD

Rapat kerja ini dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri dihadiri Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris Komisi I DPRD Sumhar HM Nurnas, Anggota M Ridwan dan Zarvi Dason. Rapat juga dihadiri oleh Asisiten I Setdaprov Sumbar Devi Kurnia.

“Ini dilakukan untuk mengetahui realisasi semester I APBD 2020 dan rencana strategis Semester II untuk persiapan pembahasan APBD Perubahan 2020,” ujar Syamsul Bahri.

Devi Kurnia yang mengantarkan rapat menegaskan OPD mitra Komisi I DPRD untuk menyampaikan realisasi to the point.

“Untuk prognosis sampaikan yang prioritas tapi realistis di kondisi pandemi covid-19,” ujar Devi Kurnia. (ioc/rilis)