Padang, inioke.com—Terkait anggaran darurat penanggulangan bencana kesehatan COVID-19, Gubernur Sumbar sudah bisa menganggarkan dan hanya memberitahukan kepada DPRD. Anggaran tersebut tidak perlu dibahas di DPRD, cukup dengan Peraturan Kepala Daerah saja. Untuk itu, Sekretaris Komisi I, DPRD Sumbar, HM Nurnas, mendesak Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, segera terbitkan Pergub tentang pelaksanaan anggaran darurat COVID-19.

“Pelaksanaan pembiayaan kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah, itu sesuai pasal 162 ayat 11 dalam Permendagri no 13 tahun 2006,” tegas Nurnas, dalam bincang-bincang dengan wartawan, Jumat (3/4).

Ditambahkannya, dana tersebut semestinya ditempatkan pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), sehingga bisa dipergunakan secepatnya. Jika anggaran tersebut ditempatkan pada Dinas-Dinas lain untuk pembelian barang, maka semua disesuaikan dengan aturan berlaku.

Ketika ditanya bagaimana cara pertanggungjawabannya, Nurnas mengatakan, setelah masa darurat berakhir, maka anggaran tersebut dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan.

Gubernur hanya memberi tahukan pada DPRD Sumbar anggaran dari mana saja yang diambil, dan dipergunakan untuk apa, jadi tidak perlu ada pembahasan untuk hal tersebut, sebelum wabah ini berakhir.

Baca juga :  Baru 15 Persen Pedagang yang Diambil Swab dalam Sepekan ini

Menurut Nurnas, gerakan Gubernur amat lamban, sementara situasi semakin darurat. Disampaikannya, jangan menunggu waktu lama untuk penganggaran darurat ini,  bisa mengakibatkan penanggulangannya menjadi terbengkalai dan wabah semakin menjadi-jadi.

“Melihat kondisi yang ada, masyarakat semakin galau, karena perkembangan ODP dan PDP di Sumbar semakin bertambah pesat. Untuk itu tidak ada lagi waktu santai dalam menenangkan psikologis masyarakat. Jangan biarkan masyarakat semakin tertekan dengan situasi ini. Gubernur segera lakukan tindakan dengan menganggarkan dana penanggulangan, bila perlu hari ini,” tegasnya lagi.

Sampai saat ini anggaran darurat dan Peraturan Kepala Daerah belum dibuat, sehingga DPRD masih menunggu pemberitahuan Gubernur terhadap anggaran tersebut. (GYN)