Padang, inioke.com–Hampir semua masyarakat terpekik dan bingung soal bantuan pemerintah yang tidak juga kunjung tiba. Anggota DPRD Sumbar, HM Nurnas, menilai, kondisi ini terjadi karena lemahnya koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat, terutama akurasi data penerima bantuan dampak COVID-19 tersebut.

“Selain lemahnya koordinasi, ini menunjukkan Pemprov Sumbar sepertinya tidak punya taring dan kuku, untuk menekan percepatan data pada kabupaten dan kota, sehingga tidak ada batas waktu yang jelas kapan data sudah harus valid,” ujar Sekretaris Komisi I ini.

Bukan hanya itu, ungkap Sekretaris Fraksi Demokrat tersebut, keterlambatan pemberian bantuan untuk 119.970 KK, dengan besar bantuan RP.600.000/bulan, menunjukkan Pemprov tidak memiliki data base lengkap tentang kependudukan, seperti data PKH, data DTKS dan lain sebagainya.

Sampai saat ini, baru 3 kota dan 1 kabupaten yang datanya sudah lengkap diserahkan ke Provinsi yakni, Kota Pariaman 2.142 KK, Kota Sawahlunto 665 KK, Kota Padang Panjang 705 KK dan Kabupaten Agam 10.857 KK, sementara 15 kabupaten/kota lainnya masih dalam pendataan.

Baca juga :  Data Dinkes Kota Padang: Tiga Kecamatan Masuk Zona Merah COVID-19

“Semestinya, sebelum PSBB diberlakukan pada 22 April, data dari kabupaten dan kota sudah ada, sehingga masyarakat mendapat kepastian ketika diminta untuk melakukan pembatasan aktivitas,” tegas Nurnas.

Ditambahakannya, sebagai wakil rakyat, ketika turun ketengah-tengah masyarakat, Nurnas dan teman-temannya yang lain selalu ditanya masyarakat, kapan mereka bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, dalam penanganan dampak COVID-19 ini.

“Saya menilai, sepertinya Pemprov sudah mulai lepas tangan, dengan alasan data belum masuk dari kabupaten dan kota. Itu bukan alasan, karena kewenangan provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat bisa memberi penekanan dan batas waktu pada kabupaten/kota. Sehingga rakyat tidak menjerit menunggu seperti ini,” tutur Nurnas.

Dari awal sebelum PSBB diberlakukan dan bantuan dampak COVID-19 akan diberikan, Nurnas sudah mengatakan jangan jadikan hal ini untuk kepentingan politik, kasihan rakyat yang sangat berharap akan bantuan tersebut.

“Tolong pikirkan perut rakyat, jangan berkutat pada sesuatu yang sepele, sehinga semua saling menyalahkan, rakyat tambah marasai juga,” tukuknya.

Sampai saat ini, DPRD Sumbar juga tidak mendapat pemberitahuan dari Gubernur, kemana saja anggaran atau dana penanganan COVID-19 dipergunakan, padahal lembaga ini salah satu tugasnya adalah pengawasan.

Baca juga :  Camat Latina Ingin Bansos Tepat Sasaran

“Kita minta, Gubernur tidak lagi cuci tangan dalam keterlambatan pemberian bantuan ini, jangan juga disampaikan uang sudah ada tinggal data dari kabupaten/kota yang belum. Jika data diberikan uang segera ditransfer. Ini sepertinya mencari-cari kesalahan, karena sejak awal, sebelum PSBB diberlakukan mestinya data sudah ada, jadi rakyat tidak terlalu lama menunggu, mereka dilarang keluar tapi dibengkalaikan, kasihan mereka,” ujar Nurnas geram.

Ia melanjutkan, ketidaksiapan Pemprov Sumbar, akan menambah panjang penderitaan rakyat. Tugas pemimpin itu bisa membuat nyaman yang dipimpinnya, bukan membuat masyarakatnya menderita.

“Jadi pemimpin itu bukan untuk kebanggaan, tapi pengabdian,” pungkasnya. (ion)