Bukittinggi, inioke.com–Membaca berita media daring Riau yang berjudul, Sukses Putus Aliran ‘Pitih Sanang’ ke Sumbar, Pimpinan DPRD Riau Apresiasi Komisi III, membuat Anggota DPRD Sumbar, HM Nurnas, mamburansang.

“Ambo (saya) jangan lihat Nurnas politisi di DPRD Sumbar, tapi ambo pelaku sejarah adanya PLTA Kota Panjang itu. Mulai dari perencanaan sampai pembangunan, dan ambo merasakan sampai saat ini bagaimana pengorbanan masyarakat melepaskan kampung dan pandam kuburannya serta ulayatnya dijadikan waduk Koto Panjang,” ujar HM Nurnas.

Menurutnya, salah besar kalau Pemprov dan DPRD Riau menganggap Pajak Air Permukaan (PAP) yang dibagi dua itu sebagai pitih sanang yang diterima oleh Pemprov Sumbar. PLTA Koto Panjang tidak bisa dilepaskan dari pengorbanan dan kedewasaan bersikap orang Tanjung Balik Pangkalan Kapur IX.

“Pembangunannya berurai air mata dan darah masyarakat, sebelas nagari di sana yang direndam menjadi danau buatan untuk memutar turbin PLTA Koto Panjang, dikatakan itu milik Riau, salah besar. Ingat, jangan lupakan sejarah panjang Koto Panjang itu. Masih ada tulang belulang dunsanak kami di pandam kuburan ulayat yang ada di Tanjung Balik Pangkalan Kapua IX yang kini direndam air jadi danau buatan itu,” ujar HM Nurnas.

Baca juga :  DPRD Sepakat Buat Perda Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19

Menanggapi persoalan tersebut, kata Sekretaris Komisi I ini, Gubernur Sumbar harus melakukan protes atas dihentikannya pembagian PAP untuk Sumbar oleh PLN atas persetujuan Kementerian Dalam Negeri tersebut.

“Kalau betul begitu saya minta jangan membaca sepotong UU 28 tahun 2009. Dan, kalau itu benar dan fakta diucapkan maka Gubernur Sumbar harus menyampaikan nota protes keras terkait itu. Itu sama saja Sumbar sudah tidak dianggap dan Gubernur Sumbar harus protes, ingat kita itu jiran dan berada di bawah satu atap NKRI. Tapi pernyataan seorangan pimpinan Dewan Riau di itu sama dengan menendang orang Sumbar dari belakang atau mancido dari balakang. Jangan pancing emosi Sumbar, sebab Sumbar masih merasa satu bangsa dan satu tanah air dengan Riau,” ungkap Nurnas.

Selain Gubernur harus protes, sambung politisi Demokrat ini, DPRD Sumbar juga harus melakukan pembahasan terkait pitih sanang PAP Koto Panjang yang pembagiannya ditiadakan untuk Sumbar.

“PLN kalau menyetujui itu, maka Gubernur harus protes dan sanggah sesuatu yang tidak benar ini. Jika benar ada persetujuan Kemendagri maka Gubenur harus melakukan pelurusan ke Kemendagri,” pungkas Nurnas.

Baca juga :  Data Dinkes Kota Padang: Tiga Kecamatan Masuk Zona Merah COVID-19

Sebelumnya, berita media daring di Riau, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, mengapresiasi langkah Komisi III yang berhasil menambah PAD Riau melalui PAP PLTA Koto Panjang. PAP ini sepenuhnya disetor ke Riau, tanpa dibagi lagi dengan Sumbar, dengan alasan letak PLTA tersebut di Riau, sehingga pajaknya harus seutuhnya milik Riau.

Dengan persetujuan Mendagri, PAP dari PLN Rp3,4 miliar disetor ke Riau secara penuh. Sebelumnya, Riau hanya mendapat Rp1,7 miliar, begitu juga Sumbar menerima Rp1,7 miliar. Kini aliran pitih sanang, seperti disebut dalam berita itu, tersebut telah diputus. (ioc)