Padang, inioke.com–Penghentian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II untuk masyarakat terdampak Covid-19 oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, dinilai Anggota DPRD Sumbar sebagai tindakan yang kurang bijak. Di saat bencana non alam ini sedang melanda, Pemerintah seharusnya hadir meringankan beban masyarakat, bukan membiarkannya menanggung beban himpitan ekonomi sendiri.

“Gubernur kurang bijak karena menghentikan BLT di tengah kondisi masyarakat terhimpit ekonomi akibat pandemi Covid-19, bahkan ada yang kehilangan mata pencarian,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, HM Nurnas.

Menurutnya, dengan dicairkan BLT, masyarakat terbantu dengan uang tersebut. Di sisi lain, ekonomi pun langsung bisa bergerak, tidak seperti sekarangkarena masyarakat terdampak masih ketar-ketir untuk memenuhi kebutuhan harian.

Politisi Partai Demokrat itu menganggap alasan Gubernur tidak ada anggaran untuk melanjutkan bantuan itu mengada-ada. Sebagai politisi yang telah kukuh (sepuh) dan berpengalaman di DPRD Sumbar, ia paham benar soal  APBD Sumbar dari tahun ke tahun. Apalagi, katanya, saat ini Sumbar baru memasuki era new normal, setelah lepas dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tentu masyarakat sangat mengharapkan bantuan pemerintah untuk menggerakkan kembali roda perekonomiannya.

Baca juga :  869 Lulusan UNP Ikuti Wisuda Virtual

Disampaikan Nurnas, bantuan tersebut, bagi masyarakat, tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi ada juga yang memanfaatkannya untuk modal membuka kembali usahanya setelah tutup akibat Covid-19.

“Melihat kondisi masuk tahap New Normal seharusnya BLT jangan distop dulu. Kita minta pada gubernur untuk berpikir ulang penghentian BLT setelah bantuan bulan Juni dikucurkan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Afrizal, juga tidak sependapat dengan Gubernur yang menghentikan BLT tahap II tersebut.

”Kok distop? Miris kalau BLT tahap dua periode Juli, Agustus, September, tidak dilanjutkan oleh Gubernur,” ujar politisi Partai Golkar Sumbar tersebut.

Afrizal pun membeberkan ketaksinkronan alasan gubernur tentang APBD yang tidak mampu melanjutkan program BLT jaring pengaman sosial terdampak Covid-19.

Menurutnya, APBD Sumbar mampu menangani BLT tahap II. Dari refocusing APBD tahap dua direncanakan penanganan Covid Rp2,098 triliun.

”Artinya jika perencanaan penanganan Covid-19 sebesar Rp600 miliar, maka masih ada program penanganan Covid-19 anggaran tersisa sekitar Rp1,5 tiliun. Sementara untuk BLT disiapkan anggaran Rp215 miliar selama tiga bulan. Rasanya untuk BLT tahap dua, porsi dari APBD masih tidak besar menambahnya kok,” ungkap Afrizal.

Baca juga :  Wali Kota Padang Sidak Kerumunan Warga di Kantor Pos Besar, Tugaskan Satpol PP Atur Jarak Fisik

Harapannya, kalau sudah ada alokasi anggaran untuk Covid-19, sebaiknya Gubernur Sumbar lanjut ke pembayaran BLT tahap II periode Juli-September.

Kalau Gubernur Sumbar elegan melanjutkan BLT tahap II, ujarnya, maka mesti diikuti oleh BLT kota dan kabupaten yang sudah berjanji kepada masyarakat terdampak Covid-19.

”Terutama BLT daerah yang baru satu bulan dikucurkan. Ada rasa ketidakadilan jika BLT Pemko atau Pemkab hanya satu bulan dikucurkan. Sementara BLT Provinsi tahap satu jika dikucurkan Juni ini, masyarakat terdampak Covid-19 yang terdata menerima total Rp1,8 juta,”ujar Afrizal. (gyn)