Oleh: Ikhsan Yosarie

 

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pergantian direksi dan komisaris pada sejumlah perusahaan BUMN beberapa hari lalu. Pergantian ini kemudian mendapat kritikan yang massif dari publik lantaran dalam pergantian komisaris tersebut, Erick Thohir tidak hanya menarik para profesional, tetapi juga merangkul para perwira tinggi dan jenderal aktif, baik dari TNI maupun Polri, di jajaran perusahaan BUMN tersebut sebagai komisaris.

Kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir ini secara eksplisit tidak sesuai dengan aturan dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri (UU Polri). Penempatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif dalam jajaran Direksi dan Komisaris perusahaan BUMN justru seakan menggambarkan keengganan pemerintah dalam pelaksanaan reformasi TNI/Polri, serta secara khusus pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan.

 

Amanat UU TNI dan UU Polri

Pengaturan dalam UU TNI dan UU Polri berperan penting sebagai pondasi dalam reformasi TNI dan Polri. Pelbagai kebijakan pemerintah seharusnya linear dan mengacu pada pengaturan dua perundang-undangan ini. Akan tetapi, kebijakan penempatan TNI/Polri aktif pada beberapa perusahaan BUMN justru memperlihatkan kebijakan yang sebaliknya.

Kebijakan tersebut secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) UU TNI mengamanatkan Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Begitu juga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang mengamanatkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Baca juga :  Demi Keselamatan Jamaah, Tidak Ada Naik Haji Tahun ini

UU TNI bahkan mengatur dengan lebih rinci. Poin mendasarnya terletak pada frasa “…menganut prinsip demokrasi, ketentuan hukum nasional…” yang disebutkan dalam definisi Tentara Profesional dalam Pasal 2 huruf d UU TNI. Konsiderans huruf d UU TNI juga menyebutkan “TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, ketentuan hukum nasional…”

Frasa menganut prinsip demokrasi dan ketentuan hukum nasional tersebut mencerminkan bagaimana pentingnya peran UU TNI dan UU Polri yang notabene menjadi rujukan utama dan acuan terhadap pengaturan TNI dan Polri. Begitu pun dengan prinsip demokrasi yang menempatkan alat negara –TNI/Polri- berada pada domain tupoksinya sebagai alat pertahanan dan keamanan pada sebuah negara.

Lebih lanjut, pada Pasal 47 ayat (1) UU TNI secara eksplisit menyebutkan bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Meskipun pada ayat berikutnya terdapat pengaturan terkait pengecualian jabatan sipil yang bisa diduduki TNI, namun pengecualian tersebut tentu memiliki aturan main.

Pertama, pada ayat (2), pengecualian jabatan sipil yang dapat diduduki TNI aktif terbatas pada jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Melalui pengaturan Pasal 47 ayat (2) ini secara terang terlihat bahwa posisi di perusahaan BUMN tersebut bukanlah termasuk pada jabatan sipil yang dikecualikan.

Baca juga :  Gugus Tugas Covid-19 Luncurkan Sistem BLC, Wujudkan Keterbukaan Informasi

Kedua, pada ayat (3) menyebutkan bahwa Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud.

Terang dan Jelas

Mengutip tirto.id 24 Juni 2020, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi menerangkan bahwa pengangkatan perwira sebagai komisaris selalu diawali oleh surat yang dilayangkan Kementerian BUMN. Lewat surat ini kementerian meminta Panglima TNI untuk mencarikan orang-orang dengan kapabilitas tertentu.

Terkait penjelasan tersebut, terdapat persoalan yang tidak utuh dalam memahami aturan main penempatan TNI di jabatan sipil. Pasal 47 ayat (3) UU TNI memang menyebutkan bahwa penempatan pada jabatan sipil atas permintaan pimpinan lembaga tersebut. Akan tetapi, aturan main tersebut justru terkunci pada ayat (2)nya, yakni hanya untuk jabatan-jabatan sipil yang dikecualikan, yakni jabatan-jabatan sipil yang telah disebutkan ayat (2) ini. Artinya, permintaan suatu lembaga untuk meminta TNI aktif tersebut hanya berlaku untuk jabatan-jabatan sipil yang disebutkan. Sehingga, tentu menjadi pertanyaan, apa dasar Kementerian BUMN melayangkan surat permintaan tersebut?

Lebih lanjut, penilaian baik atau tidaknya sebuah kebijakan Menteri oleh Presiden, tentu tidak dapat dilakukan secara subjektif. Rujukan utamanya adalah aturan perundang-undangan. Begitu pula dalam UU TNI dan UU Polri hanya terdapat dua klasifikasi, yakni TNI/Polri aktif atau TNI/Polri tidak aktif, tidak aktif ini bisa karena pensiun dini atau karena pensiun. Pengaturan ke-2 UU tersebut pun jelas bahwa prajurit TNI atau anggota Polri harus pensiun dini jika ingin menduduki jabatan sipil di luar institusi TNI/Polri. Tidak ada pembenaran TNI/Polri aktif diperbolehkan menduduki jabatan sipil jika akan memasuki usia pensiun.

Baca juga :  Kapolda Sumbar Tinjau Kesiapan Pasar Raya Padang menuju New Normal

Dan secara umum, terutama dalam konteks reformasi TNI, perluasan peran militer dalam ranah sipil justru menggambarkan kemunduran reformasi TNI Pascaorde Baru. Penempatan prajurit TNI aktif di perusahaan BUMN ini menjadi cerminan kemunduran di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam Laporan 2 Dekade Reformasi TNI (2019) SETARA Institute juga mencatat perluasan peran militer dalam ranah sipil berupa pelibatan militer dalam program ketahanan pangan, cetak sawah, pengawasan harga sembako, BULOG, MOU dengan pelbagai K/L, pengenalan lingkungan sekolah, dan revisi UU TNI yang salah satu poinnya adalah penambahan 6 K/L yang dapat diduduki oleh prajurit aktif, yakni Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Staf Kepresidenan, BNPT, BNPB, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Badan Keamanan Laut.

Penutup

Reformasi TNI/Polri harus berjalan timbal balik, bukan hanya dari internal TNI/Polri, tetapi juga presiden/DPR/politisi sipil wajib menjaga proses reformasi itu berjalan sesuai mandat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan konstruksi demikian, maka pemahaman terhadap UU TNI dan UU Polri pun mutlak harus dikuasai oleh internal TNI/Polri maupun pemerintah. (*)

Penulis merupakan salah satu tim redaksi Inioke, sehari-hari aktif sebagai Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute