Padang, inioke.com—Masyarakat yang akan memasuki Kota Padang wajib memakai masker mulai hari ini (6/4). Bagi yang tidak mematuhi instruksi Wali Kota Padang tersebut akan didenda.

Instruksi wajib memakai masker ini, kata Wali Kota Padang, Mahyeldi, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Guna memaksimalkan sosialisasi wajib pakai masker ini akan dipasang spanduk di posko-posko perbatasan Kota Padang.

Kebijakan Wali Kota Padang ini sejalan dengan yang disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, dimana masyarakat harus memakai masker bila keluar rumah sesuai rekomendasi WHO.

“Mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan #MaskerUntukSemua. Semua harus memakai masker ketika berkegiatan di luar,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam jumpa pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Minggu (5/4).

Dalam hal ini masyarakat disarankan lebih bijak dan menggunakan masker kain yang dapat dicuci dan digunakan berkali-kali, sebab masker bedah dan N-95 yang sekali pakai dan ditujukan untuk petugas medis.

“Gunakan masker kain karena kita tidak pernah tahu orang tanpa gejala pun bisa menjadi sumber penyebaran penyakit, ketika kita di luar rumah,” papar Yuri.

Baca juga :  Wagub Sumbar Apresiasi Pagelaran Karya Ekonomi Kreatif FKAN Pauh Sembilan Kuranji

Validasi Data dan Posko

Tak hanya penggunaan masker, Wali Kota Padang Mahyeldi juga meminta kepada semua camat dan lurah untuk melakukan validasi data pasien COVID-19 mulai dari ODP, PDP, dan PPT di tingkat RT/RW. Validasi tersebut penting dilakukan agar diperoleh data dapat dipercaya dan menjadi pegangan bagi Pemerintah Kota Padang.

Selanjutnya, posko utama BPBD juga harus memiliki data dan grafik tentang perkembangan COVID-19 di semua tingkatan, mulai dari tingkat RT/RW, lurah, kecamatan sampai tingkat kota.

Untuk memastikan tentang kesiapan di perbatasan di posko utama, Mahyeldi meninjau posko utama BPBD dan posko-posko yang berada di perbatasan Kota Padang. Dalam peninjauan ini, Mahyeldi didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kabag Umum Budi Payan, Kabag Organisasi Raju dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis.

Dari pengamatannya, Mahyeldi banyak menemukan data yang tidak lengkap dan perlu disempurnakan untuk aksi yang lebih maksimal dalam pendataan COVID-19 di Kota Padang.

Peninjauan pertama dilakukan di Posko Utama Covid-19 di Kantor BPBD Kota Padang. Kemudian dilanjutkan ke posko perbatasan dan Puskesmas di Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab).

Baca juga :  Peduli Warga Terdampak Covid-19 di RW 7 Air Tawar Barat

“Kita ingin memperkuat pengawasan terhadap orang dalam kelompok Pelaku Perjalanan dari area Terjangkit (PPT) atau Orang Tanpa Gejala (OTG) di Kota Padang lebih valid lagi. Sehingga, setiap orang yang baru datang itu dipastikan pertama sekali agar mendatangi RT atau pun RT nya yang mendatangi,” ungkap Wako Mahyeldi disela peninjauan.

Sekaitan hal demikian, wako pun mengharapkan kepada seluruh RT di Kota Padang untuk dapat melakukan pendataan terhadap PPT atau OTG tersebut. Selain itu barulah dikoordinasikan untuk pemeriksaan di Puskesmas.

“Kita berharap semua orang yang masuk ke Kota Padang dapat terawasi dan terdata secara lebih baik. Maka itu langkah kita sekarang ini adalah menggerakkan seluruh RT di Kota Padang untuk mengawal dan mengawasi PPT yang Masuk ke Padang. Karena ini suatu hal yang kita khawatirkan tentunya, dan dari data yang kita kumpulkan bahwa untuk PPT dari hari ke hari terus terjadi peningkatan yang luar biasa. Oleh karenanya kita harus sikapi ini dengan maksimal,” tekannya.

Lebih lanjut Wali Kota Mahyeldi pun berharap pemerintah pusat dapat menyikapi penanganan COVID-19 di daerah-daerah. Hal itu mengingat sampai saat ini Pemerintah Pusat belum mengeluarkan ketegasan terhadap pembatasan seperti melakukan lock down guna memutus secara cepat mata rantai penularan covid-19 itu.

Baca juga :  Masyarakat Agam Silakan Tunggu Bantuan JPS Pemprov Sumbar di Rumah

“Karena kalau saya berprinsip, jika secara nasional tidak melakukan lock down, mungkin bisa juga diberlakukan lock down antar pulau. Sehingga warga dari pulau yang satu tidak bisa ke pulau lainnya. Dan juga mempermudah pengidentifikasian kasus COVID-19 daerah dan negara kita ini,” tuturnya.

Di sisi lain, ia menilai apabila tidak ada kejelasan dan ketegasan pembatasan dari Pemerintah Pusat dalam membatasi orang berpergian dari daerah satu ke daerah lainnya tentu akan berdampak buruk terhadap penyebaran COVID-19.

“Kita khawatirkan dengan kondisi itu akan terjadi lonjakan-lonjakan jumlah orang yang positif COVID-19 di Indonesia termasuk Kota Padang ini. Dan hal itu tentu juga akan memperpanjang masa darurat COVID-19 dan bisa saja akan terjadi hal-hal yang tak diingini lainnya,” tukas wako.

Dihari yang sama, Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa juga melakukan peninjauan untuk mencek kesiapan dan kekuatan personil pada posko tersebut. (GYN)