Padang, inioke.com–Ancaman tuntutan satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dua orang penyerang dalam kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat karena banyak yang menganggap tuntutan tersebut tidak logis.

Tak tinggal diam, Novel Baswedan sebagai korban ikut berkomentar dalam forum diskusi virtual yang diinisiasi Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalan dan Legal Culture Institute, kemarin (15/6).

“Ada beberapa kejanggalan yang saya lihat paling urgent dalam proses persidangan. Pertama ketika jaksa dan sebagian hakim seolah-olah berpandangan air yang disiramkan itu bukan air keras namun air aki. Fakta dan bukti yang kami sampaikan seolah-olah tidak dipertimbangkan,” ujar Novel.

Penyidik Senior KPK ini melanjutkan, kedua, baju yang gunakan ketika itu terkena air keras, namun di klaim tidak rusak.

“Ketika saya memperhatikan baju tersebut terlihat adanya bekas guntingan pada bagian yang seharusnya terkena air keras, sedangkan sisa dari guntingannya tidak bisa ditemukan, hal ini yang aneh,” ungkapnya.

Baca juga :  Iffit Healthy House: Membudayakan Lagu Minang kepada Kaum Milenial

Ketiga, foto beton yang melepuh akibat terkena air keras yang diambil oleh tim forensik dalam olah TKP tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

“Padahal saya telah menunjukkan foto beton tersebut kepada hakim pada persidangan, namun hal tersebut tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan,” lanjutnya.

Keempat, saksi-saksi penting yang mengetahui kejadian sebelum ia diserang tidak diperiksa.

“Padahal itu penting karena untuk menunjukkan pelaku tersebut memang terdakwa, lalu apakah pelaku ini berbuat hanya berdua dan motif pribadi. Hal ini akan terkonfirmasi ketika saksi-saksi ini diperiksa,” ulasnya.

Ketua Umum YLBHI, Asfinawari, sekaligus sebagai Kuasa Hukum Novel Baswedan, mengatakan ada hal yang menarik ketika tiga orang saksi dalam kasus ini yang telah diperiksa oleh Penyidik Polri, Komnas Ham, TGPF Kepolisian namun tidak dihadirkan di persidangan.

“Apabila memang tiga saksi ini tidak penting untuk dihadirkan tetapi kenapa tiga institusi ini memanggil mereka untuk dapat dimintai keterangan dan mendengarkan kesaksiannya. Pertanyaannya, kenapa Kejaksaan dalam hal ini penuntut umum tidak memanggil mereka? Kenapa? publik berhak diberitahu,” tegas Asfinawari.

Baca juga :  Unand Peduli Bagikan 300 Paket Sembako kepada Mahasiswa yang Bertahan di Asrama

Sementara itu, Dosen Hukum Pidana UI, Ganjar Laksamana B, mengatakan, tuntutan jaksa satu tahun penjara terhadap dua orang penyerang kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan apabila dilihat dari pasal yang menjadikan dasar tuntutan jaksa, ancaman seharusnya tujuh tahun, delapan tahun atau bahkan dua belas tahun penjara.

“Kalau tuntutannya satu tahun penjara, saya pikir itu ancaman bagi penganiayaan biasa atau lebih berat sedikit dari penganiayaan ringan. Maka untuk judul saya pada kasus Novel Baswedan adalah tuntutan jaksa untuk penganiayaan baru karena tuntutannya mengiris-ngiris logika berpikir, mengiris-ngiris ilmu hukum yang telah saya pelajari kurang lebih tiga puluh tahun, dan mengiris-ngiris rasa keadilan,” pungkas Ganjar.

Selanjutnya, Direktur Pusako, Feri Amsari, mengatakan bahwa kepastian hukum terhadap Novel Baswedan itu masih abu-abu, yang diciptakan adalah kepastian hukum rekasaya.

“Sudah ada yang ngomong seperti ini, kalau pelaku penyiraman Novel Baswedan sudah diketahui dan sudah memiliki kepastian hukum dalam perkaranya. Mari kita cari kepastian hukum untuk Novel Baswedan pada kasus lainnya. Artinya jadi ini merupakan sebuah rangkaian yang mencoba untuk membangun persepsi publik bahwa kepastian hukum terhadap Novel Baswedan ujungnya adalah pertanggungjawaban terhadap kasus lain yang direkayasa untuk memenjarakan Novel Baswedan,” tutup Feri Amsari. (boy)

Baca juga :  7480 Mahasiswa KKN UNP Dilepas Mendes PDTT secara Virtual