Padang, inioke.com–Pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Serentak 2020 telah selesai dilakukan KPU Sumbar bersama KPU Kabupaten/Kota.  Bawaslu Sumbar menemukan 9 poin hasil pengawasan coklit oleh PPDP yang diserahkan ke KPU.

Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen, mengatakan, pengawasan dan pencermatan telah dilakukan mulai tingkat desa/jorong hingga kabupaten. Temuan dari pengawasan tersebut, diantaranya, terdapat pemilih pemula yang tidak masuk dalam daftar pemilih model A.KWK di 19 kabupaten/kota di Sumbar.

“Kita telah meminta KPU untuk menganalisis dan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU telah menerima saran perbaikan dan berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten/kota. KPU menyampaikan ini terjadi karena terdapat dua kali penurunan data dari Kemendagri, sehingga tidak semua data tersinkronkan dan akan dibersihkan dalam proses coklit,” papar Surya Efitrimen.

Selain itu, lanjutnya, terdapat pemilih pemula yang belum memiliki E-KTP dan pemilih pemula yang sudah didaftar masih terpisah data dengan satu KK, sehingga masih terdapat pemilih pemula yang belum dicoklit.

“Hal itu ditemukan di Kabupaten Solok Selatan. Sementara saran perbaikan yang disampaikan telah ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, dan dimasukan ke dalam daftar pemilih,” ujarnya.

Baca juga :  Helikopter BNPB mendarat di puncak gedung Dinas PU Sumbar, ini yang terjadi

Kemudian, imbuhnya, Bawaslu juga menemukan petugas dan warga tidak mematuhi protokol kesehatan di Kabupaten Tanah Datar. Hal itu sudah disampaikan secara lisan oleh Pengawas dan langsung ditindaklanjuti. Di Tanah Datar, juga ditemukan PPDP kekurangan alat kerja seperti stiker.

Selanjutnya, ditemukan 1.297 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada Pemilu 2019, tetapi tercantum dalam daftar pemilih model A-KWK (daftar pemilih yang digunakan dalam proses coklit). Padahal, daftar pemilih model A-KWK seharusnya berasal dari hasil sikronisasi antara daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) Pilkada 2020. Kondisi ini ditemukan di Sawahlunto, Sijunjung, Padang, Dharmasraya, Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Kota Solok, Padang Panjang, Pariaman, Pasaman, Agam, Payakumbuh, dan Tanah Datar. Terhadap persoalan ini, kata Surya Efitrimen, telah disampaikan ke KPU Sumbar dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan pencermatan ulang.

Pada pelaksanaan proses coklit, juga terdapat Pemilih yang belum berusia 17 Tahun. Namun sudah menikah, tetapi tidak terdaftar di Model A-KWK. Hal ini ditemukan di Solok Selatan, Sijunjung, Kabupaten Solok, Pasaman, dan Lima Puluh Kota.

Baca juga :  Gubernur Sumbar Apresiasi Seniman Tetap Berkarya dalam Pandemi Covid-19

“Ditemukan 24 pemilih, jajaran Bawaslu menyampaikan saran perbaikan dan ditindaklanjuti oleh jajaran KPU dengan memasukan ke dalam daftar pemilih baru,” ujarnya.

Selain itu, di Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Padang Panjang, Pariaman, Sawahlunto, Dharmasraya, Pesisir Selatan dan Tanah Datar ditemukan pemilih yang masuk Daftar Pemilih Khusus dalam Pemilu 2019, namun tidak masuk dalam model A.KWK. Jumlahnya  86 pemilih.

Kemudian, terdapat pemilih dalam satu Kartu Keluarga (KK) namun berbeda TPS di Agam, Dharmasraya, Kabupaten Solok, Bukittinggi, Pariaman, Payakumbuh, dan Sawahlunto. Hal serupa juga ditemukan di Kota Solok, Lima Puluh Kota, Padang, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok Selatan, dan Tanah datar.

Bawaslu juga menemukan sistem perjokian di Pasaman Barat dalam proses pencocokan dan penelitian. Dimana PPDP tidak melakukan coklit namun dilakukan oleh orang lain. Terhadap temuan ini, Bawaslu telah menyarankan perbaikan secara lisan dan langsung. Hal ini ditindaklanjuti oleh jajaran KPU dengan memberikan teguran secara lisan kepada PPDP yang bersangkutan. Selanjutnya, PPDP melakukan coklit ulang terhadap rumah yang dicoklit oleh bukan petugas PPDP sesuai SK. (ioc)

Baca juga :  Kebijakan Seleksi Warga Padang Masuk Bukittinggi Didukung DPRD Padang