Padang, inioke.com–Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat fokus pada interpelasi  terhadap pengelolaan BUMD. Sementara interpelasi yang mereka usulkan sebelumnya terkait perjalanan dinas Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, ke luar negeri tidak disetujui. Alasannya, karena memang bukan merupakan suatu kebijakan. Hal tersebut dikemukakan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap usulan interpelasi di Padang, Senin (9/2).

“Kita harus fear dan dapat menerima usulan dari fraksi lain yang menyatakan perjalanan dinas bukan dalam konteks interpelasi karena tidak masuk dalam ranah kebijakan,” kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi, yang juga kader Gerindra.

Ia mengatakan semua berjalan dinamis, adanya tambahan informasi, wacana dan kajian, memutuskan perjalanan dinas tidak masuk ranah interpelasi.

“Meskipun begitu, kita tetap melakukan interpelasi terhadap pengelolaan BUMD,” kata dia.

Sementara itu, dari tujuh fraksi di DPRD Sumbar, hanya PKS yang tidak menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap gubernur tentang pengelolaan BUMD dan aset daerah.  Sedangkan, untuk interpelasi dengan objek perjalanan dinas gubernur, ketujuh fraksi sepakat tidak menyetujui hal itu.

Baca juga :  Sumbar Bersiap Menuju "New Normal"

Wakil Ketua DPRD Sumbar dari fraksi PKS Irsyad Safar mengomentari langkah inkosnsisten fraksi Gerindra terhadap objek interpelasi.

“Mereka yang mengusulkan interpelasi perjalanan dinas dan mereka juga ikut tidak setuju. Padahal usulan ini berawal dari mereka,” kata dia.

Irsyad mengatakan Fraksi PKS tetap konsisten sejak awal menolak pengusulan interpelasi hingga sekarang. Sehingg, wajar terjadi banyak interupsi dari PKS dalam paripurna pengambilan keputusan DPRD Sumbar karena banyaknya materi yang masuk dalam interpelasi.

“Memang ada kurang konsisten, awalnya soal ke luar negeri, akhirnya masuk soal BUMD, setelah itu juga banyak materi yang masuk,” katanya.

Ketua Fraksi Gerindra Hidayat mengatakan dalam melakukan pengusulan ada tiga fraksi yakni Gerindra, Demokrat dan Golkar.

“Secara lisan kita juga telah menghubungi Indra dt Rajo Lelo agar fraksi PAN ikut dan secara lisan dirinya sudah setuju,” kata dia .

Selain itu usulan ini juga telah ditandatangani basah oleh 15 anggota DPRD Sumbar yang terdiri dari 13 anggota DPRD dari fraksi Gerindra, satu dari fraksi Golkar dan satu dari fraksi Demokrat

Baca juga :  Bangun citra positif kepolisian, Polres Pariaman dan PWI kerja sama penyebarluasan informasi

Ia mengatakan usulan tersebut diserahkan secara langsung kepada Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi di hadapan Sekretaris fraksi Golkar Afrizal, Sekretaris fraksi Demokrat M Nurnas, dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Ismunandi Sofyan.

Usulan tersebut terdiri dari empat bundel dokumen tentang hak interpelasi kepada gubernur yang berisikan surat pengantar kepada Ketua DPRD Sumbar. Kemudian dokumen bukti dukungan pengusung hak interpelasi dari tiga fraksi dan 15 anggota DPRD Sumbar. Setelah itu dokumen alasan serta kajian mengajukan hak interpelasi kepergian gubernur ke luar negeri dan persoalan BUMD. (io/ant)