Oleh Hajar Alem

Perang berkecamuk di Irak semenjak 2003, menyebabkan kehancuran 70% infrastruktur kesehatan di sana. Negara ini masih menderita akibat konflik selama dua dekade terakhir ketika rumah sakit dipenuhi oleh korban pandemi COVID-19.

Bahkan sebelum COVID-19 menjadi masalah utama dunia, Timur Tengah telah diterpa krisis sosial, ekonomi dan politik. Beberapa diantaranya  lebih bersifat struktural dibandingkan temporal.

Ratusan ribu tentara asing (kebanyakannya Amerika) berada di wilayah itu. Israel –yang keberadaannya memupus kemungkinan terhadap berdirinya negara Palestina, tidak lagi ragu-ragu secara militer mengintervensi Lebanon, Suriah dan Irak.

Jutaan orang, terpaksa kehilangan tempat tinggal karena perang, hidup di kamp-kamp penampungan. Rezim otoritarian tetap berkuasa, seolah sesuai dengan takdir yang tak terhindarkan. Beberapa kelompok nonpemerintah berusaha untuk berubah dari militer menjadi kekuatan politik formal.

Dinamika ini juga secara khusus terjadi di Irak. Invasi yang dipimpin Amerika Serikat pada 2003 menyebabkan kehancuran negeri itu –dengan menggunakan alasan “de-Bathifikasi,” atas perintah Paul Bremer (pemimpin Otoritas Sementara Koalisi setelah invasi Irak dari Mei 2003 hingga Juni 2004) membuat konstitusi yang menjadikan masyarakat dan negara hanya terhubung dengan afiliasi agama saja. Pendudukan Amerika memprovokasi perang saudara yang berlarut-larut dan menyerahkan kekuasaan kepada elit yang serakah.

Dalam situasi seperti itu kemudian pandemi coronavirus hadir –di sebuah negeri yang lelah karena perang. Dengan hampir tidak adanya institusi publik dan masyarakat miskin yang terkotak-kotak.

“Forward”

Irak berupaya melawan Covid-19 (Sumber bbc.com)

Memang, krisis ini terjadi tepat setelah Irak mengalami episode terburuk setelah pendudukan.

Masa-masa setelah perang melawan ISIS (2014-17) telah ditandai dengan ketegangan dengan Syiah yang meningkat menjelang pemilihan legislatif pada Mei 2018.

Di satu pihak, Popular Mobilization Forces (PMF) –sebuah gabungan fraksi-fraksi militer, berjuang melawan pendudukan Amerika atau tawanan ISIS di Mosul pada Juni 2014, dan yang lain adalah koalisi Muqtada al-Sadr’s Sairun (“Forward”). Muqtada adalah anak dari Mohammad Sadiq al-Sadr, pemimpin Syiah yang dieksekusi oleh Saddam Hussein pada 1999, dan dianggap sebagai wakil dari kelas pekerja Syiah miskin, yang berpusat di Sadr City, sebuah distrik di Baghdad dan lebih banyak dari mereka berada di selatan Irak.

Koalisi Sairun dipimpin oleh al-Sadr dan Partai Komunis Irak. Mereka pemenang pemilu 2018. Namun, setelah pemilu beberapa kelompok bertengkar karena distribusi sumber daya negara, dan ini terjadi enam setelah pertemuan untuk pemilihan perdana menteri –pihak selatan memberontak karena pengangguran yang tinggi, kemiskinan dan kurangnya layanan publik (terutama listrik), ketika pemerintah akhirnya terbentuk pada bulan Oktober tahun itu.

Baca juga :  Kegagalan Komunikasi Visual di Baliho

Pemerintahan ini relatif damai ini terbukti berumur pendek. Menghadapi kabinet yang tidak kompeten yang dipimpin oleh Adel Abdel-Mahdi, menginisiasi reformasi nyata. Demonstrasi dimulai lagi pada pertengahan 2019, menyebar ke seluruh negeri sebelum mencapai Baghdad pada Oktober.

Respon terhadap demonstrasi ini ditindas secara brutal, lebih dari enam ratus orang terbunuh. Abdel-Mahdi dipaksa untuk mengundurkan diri ketika Sairun, bagian dari koalisi pemerintah, ikut memprotes –ketika fraksi-fraksi PMF dituduh terlibat dalam tindakan represi itu. Irak sepertinya akan kembali mengalami konfrontasi intra-syiah.

Semenjak kandidat perdana menteri gagal untuk membentuk pemerintahan baru, dengan ketiadaan lembaga eksekutif melumpuhkan Irak. PM sekarang, Mustafa al-Kazemi, mencoba untuk membangun sebuah kabinet konsensus dan menghadapi oposisi kuat dari old guard. Sampai sekarang, tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai.

“Seperti mereka tidak pernah terlihat sebelumnya”

Seorang prajurit Angkatan Darat AS dan warga Irak di Baghdad. (US Army/Flickr)

Pada saat yang sama, pemerintahan Trump mengadopsi strategi yang lebih agresif di Irak, ketika hubungan antara AS dan Iran menjadi lebih tegang, AS dan Israel meningkatkan serangan ke Popular Mobilization Forces yang bersekutu dengan Teheran. Puncaknya adalah ketika AS membunuh Qassim Soleimani, komandan pasukan Kurdi dan Abu Mahdi al-Mohandis, wakil komandan PMF, yang dipandang sebagai pahlawan atas kemenangan melawan ISIS oleh kebanyakan orang Irak.

Pembunuhan atas al-Mohandis secara khusus dilihat oleh orang-orang Irak dari berbagai spektrum politik sebagai sebuah serangan serius terhadap kedaulatan negara mereka. Pada 5 Januari, parlemen menyatakan resolusi untuk menarik mundur tentara asing dari negara itu, jutaan orang turun ke jalan untuk mengecam pembunuhan Soleimani dan al-Mohandis. Muqtada al-Sadr memerintahkan pengikutnya untuk meninggalkan protes anti pemerintah dan menghadiri prosesi pemakaman dan menuntut penarikan tentara Amerika dari Irak.

Merasa terancam, Presiden Trump berkata:

Jika mereka meminta kita untuk pergi, jika kita tidak melakukannya dengan cara yang bersahabat. Kita akan memberikan mereka sanksi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini akan menjadikan sanksi terhadap Iran akan tampak lebih ringan.

Pada pertengahan Januari, Washington mengancam akan membatasi akses Irak ke cadangan banknya di New York.

Baca juga :  Semangat Lawan Covid-19, Persiapan Pilkada 2020 Makin Matang

Dalam situasi ini coronavirus dinyatakan sebagai pandemi pada akhir Februari. Kementerian kesehatan minta 5 miliar dolar secepatnya dan 150 miliar lagi untuk membeli alat-alat kesehatan. Tetapi pemerintah belum bisa memenuhi permintaan itu, karena anggaran baru belum disetujui oleh parlemen.

Langkah pengurungan telah memperburuk krisis ekonomi dan ketergantungan Irak akan minyak –85% dari anggaran negara berasal dari pendapatan petrokimia, berarti “Irak telah kehilangan setengah pendapatan finansialnya. 1,928 orang telah terinfeksi (sebagai perbandingan 717 di Libanon dan 501 di Palestina; kami tidak memiliki statistik yang meyakinkan di Suriah dan Yaman). Jika angka ini lebih kecil dibandingkan korban di Barat, bencana ini tidak lebih parah mengingat kondisi pelayanan kesehatan.

Di Lebanon –dimana perbatasan ditutup, dan jam malam diberlakukan antara pukul 7 malam sampai 6 pagi setiap hari, terjadi protes di Beirut dan beberapa kota lainnya. Hanya beberapa minggu sebelum krisis ini, perdana menteri menjanjikan cek senilai 300 Euro dan parcel makanan terhadap setiap keluarga.

Situasinya tidak lebih baik di Irak, dimana kemarahan meningkat. Pada 6 Maret, pemerintah memerintahkan penutupan total terhadap tempat-tempat umum (area komersial, taman, kafe dan restoran), begitu juga sekolah dan universitas. Berbagai kementerian telah menutup setengah dari aktivitasnya. Esoknya, penerbangan ke Irak dibatalkan, seperti halnya pergerakan antar wilayah juga dilarang.

Dengan jumlah korban hampir dua ribu orang, Reuters menerbitkan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa jumlahnya bisa saja lebih tinggi. Namun, kepatuhan terhadap langkah pembatasan telah terlambat. Ribuan peziarah menghadiri perayaan kematian Imam Musa al-Kadhim di Baghdad pada 21 Maret. Pihak keamanan hanya bisa mencoba memaksa karantina, bahkan ketika seluruh tempat ibadah ditutup dan otoritas keagamaan untuk mematuhi aturan baru ini.

Negara hanya mengandalkan langkah pembatasan ini untuk mengontrol pandemi, mengingat bahwa infrastruktur kesehatan negara tidak akan bisa diandalkan.

Namun, kondisinya sudah mengerikan. Sektor kesehatan hanya mendapatkan 2,5% dari anggaran nasional. Perang yang berlarut-larut telah merusak sarana kesehatan yang pada dekade 1990-an merupakan yang terbaik di wilayah itu. menurut laporan WHO, 97% masyarakat perkotaan dan 71% yang di desa memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan pada 1990 berkat profesi kesehatan yang mapan dan semua itu gratis. Tetapi menurut PBB, sekitar dua puluh ribu orang dokter meninggalkan negara itu semenjak 2003.

Baca juga :  Pemerintah Nagari Kambang Utara Diminta Telusuri Data PNS Penerima Bansos

Sebagai eksportir minyak terbesar kedua di dunia, negara ini bahkan tidak mampu untuk melaksanakan tes massal. Di Mosul, kota terbesar kedua di negara itu, sembilan dari tiga belas rumah sakit hancur selama perang melawan ISIS. Kebanyakan wilayah di kota itu tidak memiliki akses terhadap air dan layanan lainnya. Menurut Medecins Sans Frontieres, bahkan tidak ada 1.0000 tempat tidur untuk 1,8 juta orang dan 70% fasilitas kesehatan hancur. Di Sadr City, hanya ada empat rumah sakit untuk 3,5 juta penduduknya dan sangat sedikit sekali tenaga kesehatan.

Krisis ekonomi menyebabkan ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes pada akhir 2019; krisis kesehatan ini memperburuk kehidupan masyarakat yang sudah tidak menentu.

Menurut PBB, 4 juta orang orang Irak bergantung pada bantuan internasional yang mungkin sajak berkurang semenjak krisis global ini. Selain itu, masih ada 1,4 juta orang terlantar, 200.000 diantaranya hidup di kamp penampungan.

Dan, ketika negara berencana untuk mengurangi pegawai negeri (yang merupakan 30% dari masyarakat aktif), sejumlah besar masyarakat kehilangan pendapatan karena pembatasan ini. Dua pertiga dari total populasi aktif bekerja pada sektor informal.

“Di sini, ada dua pilihan,” kata seorang dokter Irak kepada Lebanese daily. “Anda bisa keluar rumah dan terinfeksi virus dan mungkin bisa selamat; atau meninggal di rumah, karena kelaparan atau kurang gizi.” Itulah dilema yang dihadapi masyarakat Irak sekarang ini.

Kurangnya bantuan

Di Irak seperti halnya Timur Tengah lainnya, pandemi COVID-19 terjadi dalam berbagai krisis yang rumit.

Bahkan jika orang-orang di wilayah itu menemukan bantuan yang berharga dari keluarga dan masyarakat, tidak ada yang bisa menggantikan negara, yang dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam skala yang dibutuhkan. Namun, perang kolonial dan imperial yang dimulai semenjak abad yang lalu –dan tetap berlanjut sampai hari ini, menghasilkan kehancuran, di Irak dan tempat lainnya di wilayah itu.

Oleh karena itu, konsekuensi sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh virus yang walaupun belum bisa diukur, tidak diragukan, telah memperburuk situasi yang sebelumnya memang buruk itu. (Dialihbahasakan Oleh Haldi Patra dari Jacobinmag.com)