Padang, inioke.com–Keterlambatan penyaluran bantuan sosial tahap I untuk warga terdampak COVID-19 di Sumbar karena butuh waktu untuk validitas data penerima. Untuk Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, meminta masyarakat memahaminya.

Dijelaskan Irwan, bantuan ini terdiri dari beberapa sumber, dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Bantuan dari pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai atau Pra Kerja. Data penerima bantuan ini tidak boleh sama atau dempet.

“Bantuan itu tidak ada yang dobel atau ganda. Yang sudah dapat PKH, tidak dapat lagi bantuan dari provinsi atau kabupaten/kota. Begitu juga yang sudah dapat bantuan pangan non tunai tidak dapat lagi bantuan yang lain. Agar tidak tumpang tindih maka data harus valid by name by adress dan bisa dipertanggungjawabkan.

Irwan mengakui, menyusun data ini yang agak berat kerjanya, karena itu bisa saja agak terlambat penyalurannya. Ia meminta pemahaman masyarakat, biar agak terlambat, tetapi tersalur dengan baik dan tepat sasaran.

Sedangkan untuk bantuan tahap II dan III, katanya, tidak akan ada keterlambatan karena pesoalan data tentu sudah terselesaikan sebelum bantuan tahap I dicairkan. Dalam kalkulasi yang sudah disimulasikan semua masyarakat terdampak di Sumbar diyakini bisa mendapatkan bantuan. Kalau ada juga yang tertinggal maka akan diakomodasi menggunakan dana dari BAZNAS.

Baca juga :  Rakornas Virtual KI se Indonesia Rekomendasikan Transparansi Vaksin Covid-19

“Kita harap dalam masa PSBB di Provinsi Sumbar pada 22 April hingga 5 Mei 2020, bantuan sosial tahap I sudah bisa dicairkan. Kalau bisa bantuan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota bisa diberikan secara serentak agar tidak ada kecemburuan sosial,” pungkasnya. (io/ant)