Padang, inioke.com–Mencegah masuknya virus corona (COVID-19) ke Sumbar, Gubernur Irwan Prayitno akan membuat himbauan bagi perantau untuk tidak pulang kampung dulu. Himbauan ini mempertimbangkan potensi penyebaran COVID-19 yang bisa saja dibawa dari luar Sumbar.

”Ini bentuk antisipasi kami masyarakat di kampung halaman, sekiranya ada perantau mau pulang sebaiknya tunda dulu. Cintai kampung halaman dengan tidak pulang kampung dulu, sampai kondisi wabah corona saat ini bisa teratasi,”ujar Irwan Prayitno,  usai rapat koordinasi percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) di Auditorium Gubernuran, Senin (23/3).

Ajakan dan imbauan tidak pulang kampung itu, kata Irwan Prayitno, setelah melewati berbagai pertimbangan dan masukan, termasuk dari MUI Sumbar. Selain itu, kata Irwan, kalau pun terpapar di rantau seperti Jakarta, penanganannya lebih bagus ketimbang Sumbar.

“Di Jakarta, penanganan lebih bagus, alat pelindung diri lengkap, beda dengan kita yang masih belum lengkap,” paparnya.

Sebelumnya, Sekjen DPP Ikatan Alumni Universitas Andalas (IKA Unand) Reni Mayerni berharap Pemda di Sumbar sementara waktu tidak menerima pendatang atau perantau masuk Sumbar.

Baca juga :  Ramadan di Kano Nigeria, Lockdown Membuat Semuanya Suram

“Harus ada warning. Harapannya informasi ini dimasifkan untuk tidak menerima dulu saudara-saudara kita yang pulang kampung. Perlu sosialisasi dengan berbagai cara di perbatasan maupun media sosial. Butuh komitmen dari kabupaten di perbatasan,” ujar Profesor Petanian Unand yang kini menjabat Deputi Kajian Strategis Lemhanas ini.

Pakar ekonomi Universitas Andalas Prof Elfindri juga mengungkapkan hal sama.

“Saya menaruh sikap, closed untuk Sumbar sudah saatnya. Untuk menghindari dampak yang lebih besar dalam satu-minggu ke depan,” imbuhnya

Solusi lain, kata Elfindri, menyediakan lapangan di setiap pintu masuk Sumbar. Lalu, bangun tenda dan diawasi oleh tentara.

“Semua yang masuk ke Sumbar pastikan mereka melalui proses pemeriksaan ketat. Kemudian mereka wajib untuk masuk karantina 14 hari,” katanya.

Bahkan bagi yang sudah masuk dan sudah berbaur di kampung, pemerintah harus memantau mereka sampai batas aman berdasarkan protokol kesehatan. (IO)