Padang, inioke.com–Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, KPU Sumbar, Izwaryani menegaskan tidak mungkin melakukan penangguhan lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan, sebagaimana permintaan Tim IT Bakal Calon Perseorangan Fakhrizal-Genius Umar, kemarin.

Lagi pula, kata Izwaryani, kalau ditangguhkan penggunaan lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan saat ini, masa verifikasi faktual akan berakhir pada 12 Juli nanti.

“Jadi tidak ada pengaruhnya lagi,” ujar Izwaryani.

Dijelaskannya, pengunaan lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan itu merupakan cara KPU untuk mengikat petugas pendataan supaya betul-betul melakukan pendataan ke alamat pendukung. Hal ini berdasarkan pengalaman pada verifikasi-verifikasi sebelumnya, dimana memiliki celah untuk tidak dilaksanakan sempurna oleh oknum petugas verifikasi.

“Bawaslu juga mengingatkan agar KPU mengontrol supaya para petugas verifikasi betul-betul turun ke lapangan untuk lakukan verifikasi dukungan ini, karena ada temuan pengawas pada verifikasi partai politik dulu, sudah dibuat memenuhi syarat (MS) saja, pada hal pendukungnya tidak ditemukan,” jelas Izwaryani.

Sebelumnya, Tim IT Fakhrizal-Genius Umar bersama para pendukung, yang dipimpin Haris Satria, mendatangi KPU Sumbar untuk mengkonsultasikan beberapa persoalan yang mereka temukan di lapangan saat verifikasi faktual. Menurut Haris ada beberapa permasalahan yang didapat tim mereka di lapangan terkait dikuranginya nilai memenuhi syarat (MS) berkas dukungan.

Baca juga :  Masjid di Payakumbuh Bisa Gelar Salat Jumat Lagi Mulai 5 Juni

Haris menjelaskan, ada tiga hal yang dikonsultasikan dan dibahas bersama KPU Sumbar dalam pertemuan sekitar 2 jam tersebut. Pertama, soal templet verifikasi faktual, yang di luar PKPU No. 20/2020, ada beberapa poin ditambah dalam teknis pelaksanaan, misalnya pendokumentasian yang membuat pendukung bapaslon perseorangan ini tidak nyaman dan kerahasiaan data itu sendiri.

Kedua, lanjut Haris, ada lampiran form lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan yakni surat pernyataan mendukung. Menurut Haris lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan ini membuat pendukung bapaslon Fakhrizal-Genius bingung, merugikan bapaslon. Padahal, ujarnya, proses verfak ini sudah hampir lewat 200 ribu berkas dukungan.

“Untuk itu kami minta KPU Sumbar agar lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan itu ditangguhkan penggunaannya mulai besok tidak lagi digunakan,” terang Haris.

Kemudian, hal ketiga yang dikonsultasikan, soal meningkatkan intensitas KPU kabupaten/kota dengan nara hubung bapaslon, sehingga proses rekap hasil verifikasi faktual bisa dikerjakan secara cepat. (ioc)