Sejak Monitoring dan Evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik 2020 diluncurkan 1 Juli 2020 lalu, Komisi Informasi Sumbar memulai babak baru penilaian badan publik dalam kondisi yang tidak biasa. Pandemi Covid-19 masih menjadi hantu yang menakutkan untuk bertatap muka.

Sementara penilaian tidak hanya memeriksa secara administratif segala persyaratan saja, harus turun ke lapangan melakukan monitoring secara faktual. Ada 374 badan publik di Sumbar akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Komisi Informasi Sumbar.Tidak dapat akal lagi, satu-satunya jalan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat di setiap kunjungan monitoring ke badan publik.

Monev 2020 menuju Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 diakui Ketua Panitia sekaligus Komisioner Bidang Kelembagaan KI Sumbar Tanti Endang Lestari berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya.

“Beda karena kondisi pandemi. Protokol kesehatan harga mati. Karena kita tidak ingin keterbukaan informasi publik melemah saat pandemi,” ujarnya.

Hal yang sama juga ditekankan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat meluncurkan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2020 di Aula Kantor Dinas Kominfo Sumbar itu. Disampaikannya, keterbukaan informasi bagi pengelola dan pengguna uang rakyat suatu keniscayaan, keharusan dan kewajiban. Dalam kondisi Covid-19 ini pengawasannya jangan sampai melemah.

“Uang rakyat yang kita pakai harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Tidak ada satu alasan selain yang dikecualikan undang-undang untuk menutup informasi. Sehingga semua orang bisa menilai dan mengetahui apa yang kita buat,” kata Irwan Prayitno.

Disamping keterbukaan informasi, lanjut Irwan, pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi juga keniscayaan. Ditegaskannya, tidak ada alasan karena Covid-19 tidak bisa mengawasi.

Baca juga :  Pemerintah Jamin Stok Pangan Aman Selama Ramadan dan Idul Fitri

“Dalam kondisi krisis atau tidak normal memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan yang tidak biasa pula, tetapi pengawasan tetap harus dilakukan. Komisi Informasi Sumbar jangan melemah. Jangan sampai ada satupun luput dari pengawasan Komisi Informasi. Selama ini KI Sumbar sangat aktif dan proaktif. Kita harapkan KI hadirnya terasa di Sumbar. Semoga KI semakin hebat, dan badan publik semakin informatif,” ungkap Gubernur.

Inisiator pembentukan Komisi Informasi Sumbar, HM Nurnas, juga mewanti-wanti agar keterbukaan informasi publik tidak melemah saat pandemi. Komisi Informasi Sumbar harus menunjukkan mantaginya di depan badan publik dan masyarakat. Bahkan, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar itu, mengatakan, kalau masih banyak sengketa informasi, maka KI Sumbar bodoh dan tidak bisa melakukan sosialisasi, edukasi serta penguatan PPID dalam mengelola dan melayani informasi.

“Tidak hanya itu, adanya KI dengan tugas supervisi dan mendampingi badan publik bisa menguatkan pengelolaan informasi publik. Makanya monev ini penting sebagai acuan terhadap badan publik sudah terbuka atau belum, sesuai dengan standar yang diatur UU nomor 14 tahun 2008. Meski pandemi seperti sekarang, KI Sumbar harus tetap kuat melaksanakannya, agar masyarakat tahu badan publik mana saja yang informatif dan tidak informatif,” ungkap pria yang akrab disapa Cak Nurnas itu.

Harapan, dorongan, dan lecutan dari semua pihak membuat KI Sumbar bergeming dalam melaksanakan kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020, sejak awal proses hingga perhelatan puncak pengumuman dan penyerahan anugerah.

Baca juga :  13 Orang Tenaga Kesehatan RSUD Padang Panjang Positif COVID-19

“Kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus mendorong KI Sumbar untuk membumikan keterbukaan informasi publik. Terima kasih kepada Pemprov Sumbar, DPRD Sumbar, Gubernur, Ketua DPRD, Komisi I, seluruh PPID Utama dan Pembantu, Pemkab dan Pemko, lembaga vertikal, media, dan seterusnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari penggerak keterbukaan informasi publik di Sumbar ini,” ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska.

Kedepan, lanjut Nofal, keterbukaan informasi publik tidak hanya sekadar pelepas tanggung jawab badan publik semata. Tidak hanya sekadar tafsir tekstual Undang-Undang 14 tahun 2008. Namun, keterbukaan informasi publik itu harus melibatkan partisipasi masyarakat.

“Ini yang perlu diinapmenungkan badan publik. Informasi adalah hak masyarakat, mereka harus tahu itu. Jadi, fokus keterbukaan informasi selanjutnya adalah masyarakat, bukan lagi badan publik semata,” tandas Nofal.

Bukan mencari peringkat tetapi predikat

Setelah melalui proses yang cukup lama dan melelahkan, Komisi Informasi Sumbar mengumumkan peraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020. Dari 236 badan publik yang berpartisipasi bersaing meraih anugerah untuk 10 kategori. Dalam tahapannya, KI Sumbar melakukan proses penilaian, mulai dari verifikasi kuisioner, website, data dukung, visitisasi dan presentasi oleh badan publik. Hasilnya 16 badan publik dinyatakan berpredikat informatif.

Tanti Endang Lestari menyebutkan tahun 2020 ini jumlah penerima predikat informatif mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga :  PSBB untuk Sumbar Disetujui Menkes, Mari Siapkan Diri

“Tahun lalu 13 badan publik dianugerahi berpredikat informatif, tahun ini mengalami peningkatan menjadi 16 badan publik. Komisi Informasi Sumatera Barat mengapresiasi badan publik yang terus berkomitmen dalam keterbukaan informasi sebagaimana implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008,” kata Tanti.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Achievement Motivation Person award 2020, digelar di Hotel Grand Zuri, Padang, Rabu (25/11) pukul 12.00 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat dan dihadiri oleh pimpinan badan publik se Sumatera Barat. Pengumuman dan penyerahan anugerah tersebut mendapat sambutan antusias dari badan publik yang hadir.

“Kegiatan Anugerah ini kita gelar sebagai apresiasi kepada badan publik yang bekerja tanpa lelah di tengah pandemi, dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Untuk anugerah kita menerapkan protokol kesehatan ketat seperti wajib pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” jelas Tanti, didampingi Wakil Ketua KI Sumbar, Adrian Tuswandi dan Komisioner Bidang PSI, Arif Yumardi.

Adrian Tuswandi, mengharapkan Anugerah KIP ini menjadi motivasi bagi badan publik untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam keterbukaan informasi publik.

“Anugerah ini bukan soal peringkat, tapi predikat. Kita tidak memilih juara seperti lomba, tapi memberi apresiasi atau reward terhadap usaha badan publik melaksanakan keterbukaan informasi publik hingga patut diberi predikat informatif. Untuk itu, kita harapkan semua badan publik berupaya mencapai predikat informatif di masa yang akan datang,” pungkasnya. (ioc)