Jakarta, inioke.com–Jokowi secara resmi melarang seluruh elemen masyarakat mudik tahun ini. Keputusan ini sebagai upaya untuk menekan penyebaran wabah Covid-19.

“Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan lanjutan antisipasi mudik melalui video conference di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4).

Alasan Jokowi membuat keputusan ini berdasarkan kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman di lapangan, dari hasil survei Kementerian Perhubungan. Dari kajian tersebut yang tidak mudik 68 persen. Sementara, yang tetap bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen.

“Artinya masih ada angka sangat besar 24 persen lagi,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah menerbitkan larangan mudik bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga jajaran pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga tengah menyiapkan aturan mengenai pembatasan di sektor transportasi.

Baca juga :  Hendri Septa Sampaikan KUA-PPAS APBD Perubahan 2020

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, menegaskan bahwa aturan itu tentu saja akan dilengkapi sanksi. Untuk menegakkan peraturan, menurutnya diperlukan adanya sanksi atas pelanggaran. Dengan adanya pernyataan resmi dari pemerintah yang melarang mudik, tentu perlu ada sanksi bagi yang melanggar.

“Bagi masyarakat yang memaksa untuk mudik, harus ada sanksi di sana,” kata Budi Setiyadi dalam keterangan resmi, Selasa (21/4).

Menurutnya sanksi tersebut bisa diterapkan mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sanksi yang paling ringan bisa dengan dikembalikan saja kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik. (io)