Padang Panjang, inioke.com–Bantuan sosial tunai (BST) gelombang kedua akan bergulir mulai Juli hingga Desember tahun ini dengan target 9 Juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Karena penyaluran BST gelombang pertama telah selesai yang dimulai pada bulan April hingga Juni kemarin maka, Bapak Presiden menginstruksikan kepada kami untuk tetap melanjutkan program ini tentu dengan beberapa penyesuaian seperti, kalau pada gelombang pertama jumlahnya enam ratus ribu per bulan maka untuk gelombang kedua ini hanya tiga ratus ribu per bulannya,” ungkap Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Asep Sasa Purnama dalam rapat koordinasi (rakor) sosialisasi Bansos Tunai Gelombang kedua, Selasa (3/8). Rapat dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia ini juga diikuti oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemko Padang Panjang, Syahdanur, melalui konferensi video di VIP Balaikota.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial PPKBP3A Kota Padang Panjang, Osman Bin Nur, dan Kepala BPKD, Winarno.

Asep Sasa Purnama berharap pada gelombang kedua ini target 9 juta KPM bisa tercapai dan kepada semua Pemerintah Kab/Kota di seluruh Indonesia dapat mendukung dan mensosialisasikan program ini.

Baca juga :  Angka harapan hidup bayi di Sumbar mendekati 70 tahun

“Setiap dinas sosial di kabupaten/kota agar menyiapkan segala bentuk administrasi yang diperlukan,” ujarnya.

Sementara itu, Syahdanur, berharap penyaluran BST gelombang kedua dari Kemensos RI ini dapat berjalan dengan aman dan lancar.

“Ini sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kita yang selama ini sering mungkin menanyakan kepada kita kapan kelanjutan dari penyaluran BST gelombang kedua. Dan mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari Kemensos kita bisa segera mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya pencairan gelombang kedua dari BST ini akan segera dicairkan oleh Kemensos RI,” ucapnya.

Terkait data penerima BST gelombang kedua Pemko Padang Panjang akan melanjutkan data yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial. (ioc/rilis)