“Keputusan tersebut sebagai wujud perlindungan pemerintah kepada jemaah baik dari sisi kesehatan, keamanan dan kenyamanan,”

 

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumbar, Hendri, menyampaikan, keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 1441 H/2020 M tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang mendalam.

Hendri, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumbar

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh WNI. Keputusan tersebut sebagai wujud perlindungan pemerintah kepada jemaah baik dari sisi kesehatan, keamanan dan kenyamanan,” ujar Hendri.

Dari sudut pandang agama, ungkap Hendri, umat islam wajib menjaga lima macam hifdzul syariah yaitu hifdzul diin (menjaga agama), hifdzul nafs (menjaga jiwa), hifdzul nasl (menjaga keturunan), hifdzul maal (menjaga harta) dan hifdzul aqal (menjaga akal).

Mengenai biaya pelunasan Bipih yang telah disetor jemaah, Hendri mengatakan biaya tersebut akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dimana nilai manfaat hasil pengelolaan itu akan diberikan penuh kepada jemaah haji bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberangkatan kloter I musim haji tahun depan (1442H/2021M).

Baca juga :  Kegiatan Ekonomi dan Perkantoran Mulai Dibuka di Arab Saudi

“Setoran pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji. Khusus Sumatera Barat, jemaah yang telah melunasi sebanyak 4550 orang dari 4613 quota secara persentase sekitar 99 persen,” sambungnya.

Disampaikan Hendri, semua ketetapan mengenai biaya setoran pelunasan dan quota pemberangkatan yang terundur tertuang dalam KMA 494 Tahun 2020, termasuk Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal dan Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan.

“Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan,” ulasnya.

Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan.

KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang. Semua paspor Jemaah haji, petugas haji daerah dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing.

Hendri berharap calon jemaah haji embarkasi Padang bisa menerima dan memaklumi keputusan tersebut demi kemaslahatan bersama. Data dari Kemenag Sumbar menunjukkan, jumlah kloter tahun  2020 ini 12 kloter, berkurang 1 kloter dari tahun 2019 yang memberangkatkan 13 kloter karena ada  penambahan kuota dari Arab Saudi 10.000 orang. Jumlah jamaah perkloter 393 orang.

Baca juga :  Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Sebagai Preventif Hukum Islam

Sementara itu, Komisi V DPRD Sumbar juga telah berkoordinasi dengan Biro Bina Mental (Bintal) Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Agama Wilayah Sumbar. Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Maigus Nasir, mengatakan, penundaan itu dapat dimaklumi karena jumlah jemaah haji Indonesia 200 ribu lebih, dan membutuhkan persiapan yang matang.

Maigus Nasir, Anggota Komisi V DPRD Sumbar

“Kalau memang ibadah haji tahun 2020 jadi dilaksanakan, maka 26 Juni 2020 kloter pertama Indonesia harus berangkat. Sedangkan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi sampai sekarang masih belum ada jawaban terkait pelaksanaan ibadah haji apakah ditunda atau tetap dilanjutkan. Kalau kita amati melalui media sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan terkait pelaksanaan ibadah haji. Atas dasar pertimbangan tersebut, Kementerian Agama menetapkan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 ditunda menjadi tahun 2021,” ungkapnya.

Dari penjelasan Kementerian Agama yang membidangi haji, lanjut Maigus, otomatis terjadi pergeseran pemberangkatan jemaah haji. Seperti yang terdaftar di tahun 2020 berangkat di tahun 2021, sedangkan yang terdaftar di tahun 2021 berangkat di tahun 2022, dan seterusnya.

Baca juga :  Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1441 H Jatuh pada Minggu

“Ini kan namanya force majeure, kita berada pada kondisi bencana non alam dan juga telah menjadi bencana dunia. Maka hal-hal yang tidak kita inginkan dan tidak terlepas dari skenario Allah SWT, untuk itu apabila bergeser penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 maka otomatis semuanya bergeser. Karena kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia,” tutur politisi PAN ini. (Heru/Gyn)