Pemerintah Aung San Suu Kyi dari Myanmar telah mentutup internet di dua negara bagiannya, Rakhine dan Chin, selama setahun.

Penutupan ini dimulai ketika konflik antara militer Myanmar dengan tentara Arakan memuncak pada 20 Juni tahun lalu. Pemerintah sendiri menyebutkan pemutusan terhadap akses internet adalah untuk kepentingan nasional.

Ini menjadi penutupan akses internet paling lama di dunia dan membuat jutaan orang di Myanmar mengalami zaman kegelapan. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu tentang pandemi global coronavirus tulis Vice.

Pemutusan internet, bersama dengan pembatasan terhadap kunjungan bantuan internasional di desa yang terdampar membuat masyarakat di sana tidak menyadari penularan COVID-19 sebut pekerja kemanusiaan kepada Human Rights Watch.

Myo Swe, direktur jenderal kementerian transportasi dan komunikasi menyebut perintah dilakukan untuk keamanan. “Internet bisa saja menyebabkan ketidakstabilan dan aktivitas penghancuran,” katanya kepada Reuters melalui sambungan telepon.

Dikutip dari Myanmar Times Swe menyebutkan, “Kami akan memperbaiki layanan internet jika tidak ada lagi ancaman terhadap publik atau pelanggaran terhadap undang-undang telekomunikasi.”

Baca juga :  #dirumahaja, Belajar dari Para Tahanan Rumah

Rakhine adalah wilayah dimana ratusan ribu Muslim Rohingnya terusir pada 2017 lalu. Sampai kini, ratusan ribu orang Rohingya masih hidup di kam dan desa-desa, mereka diawasi pemerintah dan mengalami kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Tetapi setelah itu, sebuah konflik lainnya meletus di wilayah itu antara tentara dengan pemberontak dari kelompok etnis Budha Rakhine. Dilansir dari Al Jazeera, konflik meletus antara militer dan tentara Arakan, kelompok tentara pemberontak dari Etnis Rakhine yang berjuang untuk memperoleh otonomi dari negara itu selama lebih sepuluh tahun. Konflik ini telah membuat ribuan orang kehilangan rumah dan membunuh ratusan lainnya.

Masyarakat menyebutkan bahwa mereka lebih sulit untuk mendapatkan informasi tentang pertempuran antara militer dan tentara Arakan, yang menuntut otonomi bagi mereka, dan untuk menentukan jalan-jalan yang aman untuk dilalui tulis Reuters.

Dari pengusaha yang kehilangan bisnis hingga masyarakat desa yang terpaksa mengambil resiko untuk menyampaikan pesan secara langsung, mereka menyebut pembekuan informasi itu telah menghancurkan ekonomi dan membutakan mereka tidak tahu tentang konflik yang terjadi dan coronavirus tulis Reuters.

Baca juga :  Ayatollah Ali Khamenei : Kesepakatan UEA-Israel Pengkhianatan terhadap Dunia Muslim

Mantan duta HAM PBB, Yanghee Lee menyebutkan pemutusan itu bisa menyembunyikan kejahatan perang. Kelompok sayap Amnesty International menyebutkan masyarakat sipil mengalami isolasi dan memiliki sedikit akses untuk melaporkan kekerasan.

Pihak militer menolak kekejaman dan menuduh para pemberontak menggunakan penduduk desa sebagai tameng hidup –tuduhan yang ditolak oleh pemberontak.

Pemerintah menyatakan bahwa penutupan akan tetap diterapkan sampai 1 Agustus dan akan dicabut apabila keamanan sudah dicapai. (Patra)