Oleh: Abdullah Khusairi

 

“Setiap ketemu baliho calon dengan gaya kepal tangan, saya menirunya dengan semangat sampai melewatinya. Saya tak peduli itu calon kepala daerah pada tingkat apa. Bagi saya adalah, komunikasi visual yang dapat ditangkap dari baliho itu, semacam bermaksud menantang kepada siapapun yang melihatnya. Sebuah gaya yang tak sedikitpun keren bagi gadis remaja penyuka bintang korea. Paling tidak, sepanjang jalan tadi, ada empat orang calon dengan gaya demikian. Seperti punya obsesi tak kesampaian menjadi petinju. Wajahnya tak memberi rona semangat dan bersahabat, sebaliknya seperti mengancam dengan permusuhan menahun yang mendendam. Setiap saya meniru gayanya dengan tinju hebatnya, istri terus menahan tawanya di balik masker.”

Kalimat di atas adalah status di lini masa media sosial yang saya tulis setelah tiba dari sebuah perjalanan lebaran. Sebagai respon dari pesan-pesan politik yang berserakan di jalanan kita. Respon ini bisa dianggap positif—hadirnya tulisan ini—karena keberhasilan baliho tersebut bagi pembuat yang telah menawarkan model pesan yang disampaikan. Lebih dari itu menjadi kajian ilmu komunikasi dalam menangkap fenomena sosial-politik-budaya-agama dalam kehidupan sehari-hari.

Perjalanan sejauh 272.06 ml (438 Km) perlu hiburan, lebih-lebih ketika para penumpang ekslusif sedang tidur. Melewati enam kabupaten dua provinsi, selain musik yang terus terdengar, hiburan tersebut adalah baliho-baliho para calon kepala daerah yang dipasang di kiri-kanan dan atas jalan. Mereka adalah para calon yang sudah yakin akan bisa menarik simpati publik untuk sebuah suksesi.

Begitu banyak baliho yang dipasang, hampir sulit mengingat satu persatu. Impresi bisa melekat hanya yang benar-benar menggelitik pikiran dan keluar dari mainstream, beda dari kebanyakan. Bila dikategorikan, terdapat baliho-baliho yang memiliki impresi yang kuat, sedang dan lemah. Impresi ini bisa dibagi lagi, mampu menggiring orang ke wilayah simpati dan elektabilitas, bisa juga tidak. Atau sebaliknya, menambah antipati publik.

Baliho — berasal dari bahasa arab; baligho, artinya menyampaikan — menjadi alat peraga kampanye (APK) sejak demokratisasi berhasil ditetaskan. Sesuatu yang dicita-citakan sejak orde baru, seiring keberhasilan gerakan reformasi 1998 mendesak agar berubahnya sistem berbangsa dan bernegara. Sayangnya, era kebebasan politik tiba tidak dibarengi dengan kesiapan yang memadai. Baliho yang pada era sebelumnya hanya diisi oleh iklan luar ruang produk-produk kebutuhan hidup dengan talent para artis-artis naik daun dan terkenal, kini digeser oleh iklan citra politik. Kehadiran iklan citra politik ini dipandang telah mengotori ruang publik (public sphere) yang tidak hanya dipasang di tempat resmi tetapi juga tidak resmi. Pasang seenaknya tanpa mengandalkan moral dan kepatutan.

Baca juga :  Survei Revolt Institute: 54 Persen Responden Merasa Khawatir Pilkada di Masa Pandemi

Hampir tiada malu, poster-poster dipasang di dekat toilet umum, tiang listrik, tiang telepon, bahkan di jalan-jalan yang buruk karena kenderaan melambat. Alangkah paradoks, jalanan yang semestinya mulus karena salah satu dari produk pembangunan yang dihasilkan oleh sistem politik tetapi ada pesan politik tentang unjuk diri seseorang di dekatnya. Pada jalanan yang tidak mulus ada alat peraga kampanye politik menunjukkan sebuah pesan anomali terhadap kegiatan politik.

Kepal Tangan

Pesan pada orang di baliho yang mengepal tangan, secara prinsip hendak menyampaikan semangat dan optimisme. Ini interpretasi umum. Hanya saja, sekali cobalah lihat ekspresi wajah yang mengepal tangan? Bila ditemukan sinkron antara kepal tangannya, berarti pesannya sinkron tetapi bila tidak, diduga akan begitu banyak interpretasi lain. Saya ingat ungkapan sastrawan yang kini kandidat doktor, Zelfeni Wimra (ZW), kalau Anda melihat gigi singa sedang tersungging, maka jangan pernah mengira¬† dia sedang tersenyum. ZW mengutip pepatah Arab; “law ra-aita niyaba laitsi barizah, lan tazhuna anna laitsa yabtasim.”

Dulu, foto dengan kepal tangan kiri di atas kepala dengan kepala diikat selempang bertuliskan “reformasi” sangat digandrungi kaum aktivis 98. Ini simbol perlawanan pada rezim orde baru yang memang sering menggiring masalah politik ke wilayah hukum. Jika ada satu dua orang aktivis yang harus berurusan dengan aparat, terkurung jeruji besi, maka aktivis di luar akan memberikan advis dalam berbagai gerakan. Itulah dulu, kini suasana sudah beralih. Foto kepal tangan sudah berada di baliho-baliho politik sebagai upaya membangun citra personal dan partai.

Baca juga :  Ini Kewajiban Pengurus Rumah Ibadah dalam Penanganan Covid-19

Sebanyak baliho yang hadir di ruang publik, yang disebut mengotori oleh pemerhati lingkungan hidup, hanya satu dua yang memberikan impresi layak pilih berdasarkan alat peraga kampanye tersebut. Tentu saja, harus didukung fakta-fakta dari tokoh itu di tengah masyarakat, sehingga ia layak ditusuk di bilik suara. Baliho serupa ini memang dibuat secara profesional dengan melibatkan pakar di bidang komunikasi visual, seniman, budayawan, pelukis, sastrawan, wartawan, serta orang-orang yang memang bekerja dalam bidang seni kreatif. Sayangnya, masih banyak politisi yang abai dengan peran mereka ini.

Iklan luar ruang di jalanan memang sulit diingat jika tidak dibuat dengan menyiapkan daya impresif, ini alamiah. Sebab itu, politisi yang mengerti akan mengikuti arahan kaum profesional di bidang periklanan. Politisi yang tidak peduli, bahkan juga pemerintah, akan dikritik atas penampilannya di baliho yang sudah dipampang ke publik.

Komunikasi visual, tidak hanya soal talent yang berada di baliho tetapi juga gagasan terhadap warna, kata-kata (topografi) dan kalimat yang dipakai. Sering ditemukan kalimat dan tata bahasa yagn keliru bila mengacu kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Wartawan Senior, Yurnaldi dengan serius mengkritisi salah satu Iklan Layanan Masyarakat (ILM) pemerintah daerah yan keliru menerapkan PUEBI. Persoalan ini, menurutnya sudah menahun terjadi. Terbiarkan, tidak dipedulikan sama sekali. Kepedulian terhadap Bahasa Indonesia memang bermasalah secara knowledge, sekalipun disadari soal ini diatur dengan perundang-undangan yang dilandasi dengan Soempah Pemoeda, berbahasa satu bahasa Indonesia.

Pelibatan Kaum Kreatif

Kaum kreatif adalah seniman, sastrawan, budayawan, peracik ide-ide yang dituangkan dalam berbagai bentuk medium. Pelibatan mereka tentu saja sangat mungkin terjadi jika politisi tersebut memiliki sistem terbuka, menerima ide-ide segar dan mau melibatkan pakar dalam bidang tersebut. Mau mendiskusikannya dengan baik sehingga melahirkan baliho yang menawan, memesona, serta menarik simpati. Jangan lupa, baliho yang memberi pendidikan politik kepada publik. Bukan yang menggurui dan memberi kesan heroik tetapi belum ada fakta signifikan.

Baca juga :  13 pasang calon perseorangan mendaftar di Pilkada Sumbar, Bukittinggi terbanyak

Menjadi politisi pada era citra menjadi tidak sederhana yang diperkirakan. Senior saya, Yusrizal KW dalam beberapa kali diskusi lepas pernah mengungkapkan pentingnya ide kreatif dalam proses politik pemilihan langsung ini. Pemilihan tata kata, tata bahasa, tata warna, tidaklah sesederhana yang diperkirakan. Hal ini akan sulit bila politisi tersebut tidak mau mendengar dan cenderung benar sendiri terhadap pilihan-pilihannya untuk tampil di depan publik. Alih-alih berdampak positif, sebaliknya ia akan menanggung akibat yang salah satunya tentu saja kekalahan wacana, kekalahan akhirnya tidak terpilih.

Apakah penampilan di baliho mendominasi keterpilihan? Tentu saja menjadi alat ukur yang sangat penting untuk popularitas menuju elektabilitas. Baliho yang sukses adalah alat pembawa pesan yang sampai kepada publik, serta memberi timbal balik yang signifikan sebagai tujuan dipasangnya baliho tersebut. Kalau sekadar buat, sekadar pasang, dengan harapan yang alakadarnya, itu pulalah yang akan didapat. Adagium yang berlaku adalah, “naik tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan.” Pasang baliho tanpa persiapan akan diturunkan tanpa menghasilkan apa-apa. Tentu ini memalukan.

Terakhir, kepentingan tulisan ini tiada lain, semacam imbauan agar baliho-baliho politik citra di ruang publik di masa depan ditampilkan hasil karya seni yang menghibur, memesona dan mendidik tanpa pemaksaan dan pembohongan yang hyperealistik, dengan tujuan politik pemasangan tercapai hendaknya. Amin. []

Dr. Abdullah Khusairi, MA., Dosen Pengkajian dan Komunikasi Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang