Padang, inioke.com–Meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperpanjang beberapa kali, masih ada masyarakat yang tidak patuh. Penyebabnya komunikasi risiko yang tidak ada antara pemerintah dan masyarakat.

“Kesalahan di awal itu adalah komunikasi risiko. Karena memang di awal, pemerintah melakukan komunikasi risiko tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan juga kepala daerah. Kita sudah membayangkan skenario terburuk, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah,” kata Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand, Defriman Djafri, dalam wawancara khusus dengan inioke.com.

Epidemiolog itu mencontohkan bagaimana komunikasi risiko itu tidak terlaksana. Ketika terkonfirmasi 1 kasus positif Covid-19, pemerintah memang telah menyiapkan rumah sakit rujukan. Akhirnya dana hanya habis untuk penanganan pasien, bukan mengedukasi masyarakat tentang Covid-19 ini apa dan apakah ini menakutkan dan mematikan, atau menularkan.

“Akhirnya itu menjadi kunci bagaimana memahami Covid-19, ketika tidak mau berbicara dampak. Orang banyak tidak paham Covid-19, karena orang hanya berbicara dampak tidak berbicara resikonya. Dalam prinsip epidemiologi, kalau kita mengenali resiko dengan baik, tentu kita bisa melakukan pengurangan dampak. Tetapi kalau kita tidak tahu resikonya, tentu strategi yang dipakai juga akan salah. Akhirnya dampaknya menjadi tambah berat,” ungkap doktor pertama FKM Unand bidang Epidemiologi ini.

Baca juga :  Dana Desa, Kemandirian Pangan¬†dan Pandemi Covid 19

Akibatnya muncul ancaman terburuk terhadap masyarakat Sumbar. Defriman menguraikan, di awal orang menganggap Covid-19 ini mematikan, padahal tidak mematikan. Covid-19 menular secara masif. Namun, yang menjadi pertanyaan, bagaimana Covid-19 dianggap mematikan, siapa yang berisiko. Tentu yang memiliki resiko adalah orang-orang yang memiliki riwayat penyakit bawaan atau penyakit penyerta dan umur di atas 40 tahun untuk meninggal bukan tertular.

“Ini sebenarnya yang harus dipahami pemerintah di awal. Ketika kasus positif ini masih terjadi 2-3 orang, ini yang harus diberikan penjelasan oleh pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat tidak paranoid, tidak ada stigma-stigma negatif. Apalagi saat ini sudah banyak juga pasien positif yang sembuh,” ujar doktor epidemiologi dari Prince of Songkla University, Thailand, tersebut.

Sekarang, lanjut Defriman, orang menjadi acuh atau masa bodoh, karena menganggap Covid-19 tidak menakutkan dan tidak memamtikan. Orang mencoba untuk kembali beraktivitas secara normal.

“Artinya, yang tadi orang takut, akhirnya sekarang menjadi terbalik. Tidak perlu ditakutkan dan pemerintah menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan posisi Covid-19 ini di tengah-tengah. Bisa menjadi bahaya jika ditularkan pada orang-orang yang rentan. Saat ini orang sudah menjadi antiklimaks, akhirnya orang berbondong-bondong keluar. Bayangkan kalau PSBB tidak dijaga ketat, bersiap-siap saja yang akan berisiko orang-orang renta dan berumur 45 tahun ke atas,” paparnya.

Baca juga :  Kapolres Kota Payakumbuh: Pedagang Sepakat Ikut Arahan Satgas PSBB

Lalu, bagaimana dengan konsep new normal. Menurut perspektif epidemiologi atau kesehatan masyarakat, new normal mengedepankan prinsip kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan jalannya ekonomi, agama, sosial, politik dan lainnya. Tetapi tetap kesehatan atau keselamatan masyarakat menjadi rujukan utama ketika menjalani new normal ini. Perlu dicatat, kata Defriman, penerapan new normal tidak sama dengan herd imunity.

“Itu yang salah, sebenarnya new normal itu bukan pemerintah ingin menunggu orang terinfeksi sampai 60-80 persen dan berharap herd imunity tadi. Adanya tatanan kehidupan baru, kita ingin produktif dengan kondisi covid. Jadi ada perubahan orientasi baru, adaptasi baru dengan kondisi yang masih ada penularan covid,” tuturnya.

Intinya, imbuh Defriman, masyarakat dan pemerintah tidak menyadari PSSB itu adalah proses atau mendidik masyarakat untuk hidup dalam kondisi new normal itu. (Heru Permana Putra)