Padang, inioke.com–Pelaksanaan Pilkada serentak 2020, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom dengan Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan penanganan Covid-19.

Dalam sambutan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sangat mengapresiasi Gubernur Sumbar dalam tangani Covid-19 yang sudah berbuat sebelum orang lain memikirkannya.

“Ini hebatnya Gubernur Sumbar, sudah berbuat sebelum orang lain memikirkannya,” ucap Akmal Malik.

Sumbar dinilai cukup berhasil dalam tangani Covid-19 di daerahnya, berbagai kalangan termasuk Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian memuji kemampuan provinsi yang mampu melakukan berbagai pola sistematis dalam memerangi Covid-19.

“Dengan melakukan testing per satu juta penduduk di Sumbar, nomor dua terbanyak seluruh Indonesia. Fatality ratenya juga rendah. Sumbar on the track. Strategis penanganan Covid-19 Sumbar sudah sesuai di jalurnya,” puji Akmal Malik.

Selain itu Akmal juga menyebutkan pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah pada tanggal 4-6 September banyak terjadi pelanggaran, karena melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan Pilkada terdiri dari seorang gubernur, 35 bupati dan empat wali kota. Kemudian 25 wakil bupati dan empat wakil walikota.

Baca juga :  Jembatan di Sikabu Ambruk, Satu Meninggal

“Kejadian itu, tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah, karena banyaknya pelanggaran terjadi, akibat tidak mematuhi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19),” kata Akmal.

Akmal Malik berharap, setiap daerah bisa memahami dan lebih menyiapkan diri dalam mensukseskan Pilkada serentak, dengan mempersiapkan secara matang seluruh kegiatan, sehingga seluruh rangkaian dan proses hingga pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar, ini yang ditekan oleh Mendagri,” sebut Akmal.

“Harusnya, kepala daerah harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan dan tidak melakukan aktifitas yang memungkinan timbul kerumunan massa,” sebut Akmal.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir mengatakan, bahwa selaras dengan situasi yang dijelaskan dari Kemendagri di vidcon mengenai tahapan Pilkada Serentak 2020, pihaknya selalu memantau KPU dan Paslon yang akan memasuki masa kampanye untuk mematuhi tahap pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaannya.

Baca juga :  Kasus Covid-19 Meningkat di Pekanbaru, Gubernur Sumbar Minta Perketat Pengawasan di Perbatasan

“Kami pemprov Sumbar berharap pelaksanaan Pilkada di semua Kabupaten Kota berjalan tertib, aman dan lancar tanpa hambatan yang bisa merusak suasana kondusif dan selama ini terpelihara dengan baik,” ujar Nazwir. (rilis)