Oleh : Khairul Fahmi

 

Tahun 2020 merupakan tahap empat (terakhir) dari rangkaian desain pilkada serentak nasional yang direncanakan terlaksana pada November 2024. Terhitung sejak 30 September 2019 lalu, tahapan persiapan Pilkada 2020 pun telah dimulai. Bahkan, hingga awal Maret 2020 telah masuk pada tahapan penyelenggaraan, yaitu tahap penyerahan syarat dan pengecekan jumlah dukungan pasangan calon perseorangan.

Walaupun demikian, tanpa terperkirakan sebelumnya, pandemi Covid-19 yang telah melanda daratan Cina dan beberapa negara lain juga masuk ke Indonesia. Di tengah penyelenggaraan pilkada sedang berlangsung, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan kasus pertama WNI berdomisili Depok positif Covid-19 pada awal Maret 2020. Hingga 14 Mei, berdasarkan data yang dirilis www.covid19.go.id, total warga yang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 telah mencapai 16.006 orang dengan total yang meninggal sebanyak 1.043 nyawa. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Seiring makin bertambah dan makin meluasnya penyebaran virus, sebanyak 76 wilayah yang terdiri dari 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota pun telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka memitigasi resiko kedaduratan kesehatan.

Fakta tersebut menunjukkan, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang amat luas. Dampak tersebut juga dirasakan pada sektor sosial politik, dalam hal ini pilkada. Tahapan pilkada yang sedang berlangsung pun mesti dihentikan sementara waktu demi menghindari penyebaran virus. Pilkada yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 terpaksa harus diundur. Untuk itu, Presiden Jokowi pun telah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Pilkada yang pada pokoknya menunda pelaksanaan pilkada hingga Desember 2020.

Masalah Perpu

Sikap cepat tanggap pemerintah mengeluarkan Perpu memberi kepastian penyelenggaraan pilkada tentunya harus diapresiasi. Tanpa Perpu, penyelenggara pemilu memiliki hambatan hukum untuk melaksanakan pilkada sesuai jadwal dalam UU Pilkada. Terkait hal itu, terbitnya Perpu tentunya mesti didukung.

Hanya saja, setelah membaca muatan Perpu, sejumlah pertanyaan dan kegelisahan pun masih muncul karena banyak persoalan penyelenggaraan pilkada di tengah pamdemi yang sesungguhnya belum terjawab. Masalah-masalah di sekitar Perpu tersebut akan dijelaskan sebagai berikut ini Pertama, Perpu No. 2/2020 hanya sebatas mengatur pelaksanaan pilkada susulan atau lanjutan dan penundaan jadwal pilkada serentak. Jika keputusan penundaan disebabkan faktor bencana virus, seharusnya Perpu juga mengatur bagaimana pilkada dilaksanakan dalam kondisi darurat bencana nonalam. Perpu perlu memuat ketentuan-ketentuan yang memungkinkan tahapan pilkada tetap berjalan di tengah pandemi, termasuk masalah-masalah anggaran penyelenggaraannya. Hal itu diperlukan agar tahapan pilkada tetap dapat dilaksanakan dengan ketersediaan alternatif cara dalam kondisi darurat. Ketika Perpu juga mengatur ihwal bagaimana pelaksanaan tahapan pilkada dalam kondisi bencana nonalam, tentunya tahapan pilkada tetap akan dapat dijalankan dengan cara yang tetap memperhatikan aspek keselamatan jiwa para penyelenggara dan warga pemilih.

Baca juga :  Sumbar Bersiap Menuju "New Normal"

Kedua, mematok penundaan pilkada menjadi Desember 2020 menunjukkan sikap optimis pemerintah terhadap dapat ditanganinya pandemi sebelum Juni. Sebab, jika pemungutan suara pilkada ditetapkan Desember, tahapan yang tertunda harus sudah dimulai lagi pada bulan Juni. Jika grafik penyebaran Covid-19 sudah mulai menurun sebelum Juni, optimisme ini tentu beralasan. Hanya saja, data yang ada justru menunjukan jumlah korban positif corona masih terus bertambah. Pada saat bersamaan, kepastian dan kejelasan langkah pemerintah menghentikan penyebaran virus pun tidak sebesar optimisme penetapan jadwal penundaan pilkada.  Bahkan, kebijakan-kebijakan penanganan penyebaran virus pun terkesan plin-plan, tidak terkoordinasi, saling berbenturan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga terlihat tidak jelas dan terukur. Realitas ini menunjukkan, optimisme pemungutan suara pada Desember 2020 sesungguhnya tidak didukung dengan kesiapan pemerintah dalam menangani dampak covid terhadap pelaksanaan pilkada itu sendiri.

Ketiga, kepastian penundaaan pilkada juga disertai dengan ketidakpastian jadwal. Sebab, selain mencantumkan jadwal pemungutan suara pada Desember, dalam Perpu juga diatur bahwa apabila pemungutan suara serentak pada Desember tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana nonalam berakhir. Sebagai sebuah klasul darurat, norma yang dimuat dalam Pasal 201A Perpu No. 2/2020 tersebut memang tidak memiliki persoalan. Hanya saja, dengan mematok jadwal Desember dan menyertainya dengan norma tersebut menunjukan pemerintah juga tidak yakin dengan akan terlaksananya pemungutan suara pada Desember 2020. Apabila memang sudah tidak yakin, kenapa tidak memilih untuk menetapkan penundaan hingga 2021? Dengan menunda ke tahun depan, tentunya akan tersedia waktu yang cukup bagi pemerintah untuk menangani pandemi dan lebih memberi kepastian dan kenyamanan bagi penyelenggara pemilu dalam merencanakan kembali pelaksanaan tahapan pilkada yang tertunda.

Keempat, penundaan pemungutan suara menjadi Desember di tengah masih naiknya grafik jumlah warga positif corona dan tidak begitu jelasnya langkah pemerintah dalam menangani penyebaran virus, akan memberi dampak psikologis meluas dalam penyelenggaraan pilkada. Para penyelenggara, lebih-lebih penyelenggara ad hoc di level kecamatan, desa/nagari/kelurahan dipastikan tidak akan bisa bekerja optimal. Sebab, secara psikologis, mereka akan merasakan ketidaknyamanan akan ikut terpapar atau memaparkan virus. Demikian juga bagi pegang hak pilih, juga akan memilih untuk lebih menjaga kesehatan dari ancaman virus dibanding ikut serta dalam tahapan pilkada. Logikanya sederhana saja, menjaga kesehatan jauh lebih penting dari pada harus terdaftar sebagai pemilih ataupun memberikan suara dalam pilkada. Pada ranah ini, keharusan agar pembentukan hukum memperhatikan efektifitas pelaksanaannya luput dari proses pembentukan Perpu ini.

Baca juga :  Gedung Penyimpan Arsip dan Buku Dinas Perpustakaan Pessel Terbakar

Nasib Pilkada Serentak

Dari apa yang dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa menunda pilkada menjadi Desember di tengah kondisi saat ini merupakan pilihan kebijakan yang kurang tepat. Bukan saja karena menyebabkan ketidakpastian jadwal, melainkan juga ketidakpastian proses dan kepastian partisipasi pemilih datang ke TPS. Sekalipun kurang tepat, secara hukum Perpu tersebut tetap menjadi hukum yang sah. KPU sebagai penyelenggara sudah harus mempersiapkan tahapan pilkada lanjutan sesuai waktu yang ditetapkan Perpu. Artinya, tahapan pilkada tetap harus dilaksanakan di tengah masih belum pastinya pandemi Covid-19 akan berakhir. Selain itu, tahapan pilkada juga tetap harus dilaksanakan secara normal di tengah kondisi bencana karena Perpu tidak menyediakan ruang pelaksanaan pilkada dalam kondisi darurat ini. Sehubungan dengan itu, bagaimana seharusnya hal ini disikapi dan dilaksanakan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lebih jauh, terutama oleh KPU. Pertama, keberadaan status bencana nasional yang diberlakukan. Presiden melalui Kepres Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Sesuai UU Penanggungan Bencana, status darurat yang ditetapkan berimplikasi terhadap kemudahan akses dalam mengerahkan SDM, peralatan, logistik, pengadaan barang, pengelolaan  dan pertanggung jawaban keuangan. Hanya saja, UU tersebut tidak menegaskan lebih jauh apakah kemudahan dimaksud juga dapat diberlakukan untuk agenda-agenda selain penanggulangan bencana, seperti untuk pelaksanaan pilkada? Jika tidak, pelaksanaan tahapan pilkada tentu harus tetap dilaksanakan secara normal dan tanpa fasilitas kemudahan yang tersedia dalam UU Penanggungan Bencana. Pada ranah ini, kebutuhan sumber daya dalam penyelenggaraan pilkada yang bersumber dari luas daerah di mana pilkada dilaksanakan tentu akan mengalami hambatan-hambatan tertentu. Apalagi jika sumber daya dimaksud berada di daerah yang ditetapkan sebagai episentrum penyebaran virus.

Kedua, dalam rangka pencegahan dan penanganan bencana Covid-19, dalam UU Kerantinaan Kesehatan disediakan sejumlah alternatif kebijakan yang dapat diambil pemerintah. Dari berbagai alternatif yang tersedia, Pemerintah telah memilih menerapkan PSBB dalam penanganan virus.  Dengan status PSBB, berbagai aktitas sosial budaya seperti sekolah, bekerja, kegiatan keagamaan dan kegiatan di fasilitas umum dibatasi. Dalam kaitannya dengan pilkada, status PSBB akan menyebabkan sebagian besar aktifitas tahapan pilkada yang mengumpulkan banyak orang tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, kebijakan PSBB tentu akan menjadi salah satu hambatan dalam melanjutkan tahapan pilkada.

Berdasarkan dua pertimbangan di atas dihubungkan dengan jadwal pemungutan suara pada Desember, penyelenggara pemilu dapat memilih beberapa alternatif sebagai berikut ini. Pertama, apabila Pemerintah memutuskan untuk memperlonggar atau tidak lagi memperpanjang PSBB di sejumlah daerah, maka tahapan pilkada di seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 dapat dilanjutkan sesuai tahapan baru yang ditetapkan dalam Perpu. Apabila kondisi ini terjadi, daerah-daerah yang tercatat memiliki warga positif corona tetap harus menjadi perhatian, sekalipun daerah tersebut tidak menerapkan PSBB sebelumnya.

Baca juga :  Nasrul Abit Razia Perbatasan Sumbar-Riau, Enam Mobil Travel Disuruh Putar Balik

Kedua, apabila status PSBB dilanjutkan di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada, tahapan pilkada lanjutan tidak dilaksanakan di daerah tersebut. Pilkada lanjutan cukup dilakukan pada daerah-daerah non-PSBB atau daerah yang tidak memiliki data warga positif Covid-19. Pilkada lanjutan di daerah PSBB atau positif corona diposisikan sebagai pilkada serentak lanjutan dan dilaksanakan setelah status PSBB dihentikan. Untuk melaksanakan alternatif ini, KPU cukup mengidentiifkasi daerah-daerah dengan status PSBB dan bukan PSBB atau daerah yang positif corona. Dalam pelaksanaannya, KPU harus memperhatikan ketentuan Pasal 122 UU Pilkada terkait pelaksanaan pilkada lanjutan atau susulan.

Lalu, bagaimana alternatif kedua tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 201A Perpu No. 2/2020 yang membuka ruang dilakukannya penjadwalan ulang pilkada serentak apabila tidak dapat dilakukan pada bulan Desember? Dengan dibukanya ruang pelaksanaan pilkada serentak susulan dalam Pasal 120 Perpu Pilkada, penundaan pilkada serentak tidak perlu menjadi pilihan. Apabila daerah yang siap dan mungkin melaksanakan pilkada tersebut lebih 50% dari total jumlah daerah pilkada 2020, pemungutan suara pada Desember tetap dilakukan. Adapun daerah-daerah yang belum bisa melaksanakan pemungutan suara, pelaksanaannya ditunda dan diposisikan sebagai pilkada serentak susulan berdasarkan Pasal 120 Perpu dimaksud. Alternatif ini tentu akan berdampak positif sebagai antisipasi kemungkinan masalah yang muncul akibat telah berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Perlu ditekankan bahwa terlepas dari kelemahan yang terkandung dalam Perpu, sebagai penyelenggara, KPU harus siap melaksanakan pilkada pada Desember 2020. Ruang penundaan yang disediakan dalam Perpu tidak boleh menjadi penyebab munculnya keraguan KPU dalam mempersiapkan pilkada dan sudah berpikir akan melakukan penundaan lagi. Walaupun demikian, dalam Peraturan KPU terkait tahapan pilkada lanjutan juga perlu diadopsi tahapan pilkada serentak lanjutan sebagai antisipasi apabila pemungutan suara pada Desember tidak dapat diikuti semua daerah.

Dengan posisi seperti itu, pelaksanaan pilkada sesuai protokol covid-19 pun sudah harus dirancang KPU. Lebih jauh, untuk lebih memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan pilkada, KPU perlu mengupayakan agar kemudahan yang tersedia dalam UU Penanggungan Bencana juga dapat digunakan dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Lebih dari semua itu, doa agar pandemi segera berakhir dan pilkada 2020 terlaksana secara baik pun tetap harus dipanjatkan. Wallahua’lam bissawab.(*)

Andaleh, 14 Mei 2020

Penulis Dosen HTN dan Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM (PUSHAM) Fakultas Hukum Universitas Andalas