Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bergeser, dari September 2020 ke Desember 2020. Keputusan tersebut resmi berlaku setelah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pada 4 Mei 2020.

Sebelumnya, KPU telah menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan Pilkada 2020. Tercatat terdapat empat tahapan yang mengalami penundaan, yakni tahap pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih serta pemutakhiran data pemilih dan terkaid jadwal pencoblosan. Untuk tanggal pencoblosan KPU memberikan tiga opsi pergeseran yakni tiga bulan, enam bulan dan dua belas bula. Terkait opsi tanggal pencoblosan akhirnya disepakati pada Bulan Desember 2020.

Menurut Ilham Saputra, Komisioner KPU RI, ada sejumlah kendala dan kekhawatiran dari KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota apabila Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020. “Bentuk kekhawatiran tersebut terkait tidak diaturnya pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, bagaimana proses pertanggungjawaban anggaran Pilkada yang bertepatan pada akhir tahun.” Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ilham diskusi livestreaming IJTI Sumbar Kamis (14/5).

Baca juga :  Kemendagri Puji Sumbar dalam Penegakan Hukum Penanganan Covid-19

Masih terkait dengan masalah anggaran, Ilham menyebutkan ketersediaan anggaran untuk menyelengarakan Pilkada juga menjadi masalah. Di sejumlah daerah, dari laporan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota ada upaya dari beberapa Kepala Daerah melakukan pemotongan anggaran Pilkada untuk penaggulangan Covid 19.

Hal serupa juga pernah diutarakan oleh anggota komisi II DPR RI, bahwa dana Pilkada dapat saja digunakan sebagai dana penanggulangan Covid-19. Untuk itu, Ilham menyebutkan jika saat ini telah diterbitkan surat pelaksanaan Pilkada Desember 2020, maka anggaran Pilkada jangan digonta-ganti.

Untuk itu, KPU RI sendiri telah berkoordinasai dengan sejumlah pihak. Di internal KPU RI sudah mengirimkan surat ke KPU provinsi dan kabupaten/ kota agar pemerintahan daerah tidak mengotak atik dulu anggaran Pilkada. Jika tidak akan menjadi suatu persoalan bagi kami selaku penyelenggara untuk melaksanakan Pilkada pada Desember 2020. (boy)