Oleh: Ikhsan Yosarie

 

Walikota Padang mengeluarkan Instruksi Walikota No.20/2020 Tentang Pembatasan Aktifitas Masyarakat Berpergian Keluar Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penularan Covid-19 di Kota Padang guna menyikapi penyebaran Covid-19 yang telah terdeteksi di Kota Padang. Instruksi tersebut berdasarkan hasil rapat Pemerintah Kota Padang dengan Forkompinda pada tanggal 29 Maret 2020 lalu.

Instruksi ini tentu dapat dipahami sebagai respon cepat pemerintah daerah dalam konteks kebijakan yang dilakukan Walikota mengingat penyebaran virus yang begitu cepat dan massif. Dalam instruksi tersebut, pada poin pertama diatur bahwa masyarakat dilarang bepergian keluar rumah (malam hari) dimulai pada pukul 22.00 WIB s/d 06.00 WIB, kecuali untuk hal-hal yang mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok, berobat atau hal yang sangat penting dengan memakai masker. Kemudian pada poin kedua diatur bahwa bagi masyarakat yang tidak mematuhi instruksi ini akan ditindak oleh pihak yang berwenang Satpol PP dibantu oleh TNI/Polri, serta organisasi kemasyarakatan/kepemudaan.

Ihwal Pelibatan Ormas dan TNI

Akan tetapi, terdapat dua sorotan terhadap beberapa poin pengaturan dalam Instruksi tersebut. Pertama terkait dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan/kepemudaan dalam penindakan bagi masyarakat yang tidak mematuhi Instruksi Walikota. Pada titik ini, domain partisipasi masyarakat diartikan secara berlebihan hingga memasuki ranah penegak hukum. Padahal dalam konteks ini domain partispasi masyarakat tentu bisa dalam hal memberikan informasi dan melapor ke polisi tentang kegiatan yang melanggar instruksi tersebut.

Baca juga :  Nevi Zuairina Minta BUMN Cluster Transportasi Pertahankan Performa Saat Pandemi

 

Poin pengaturan ini tentu menjadi tanda tanya, karena meskipun salah satu tujuan dan fungsi ormas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), adalah berkaitan dengan peningkatan atau sarana partisipasi masyarakat, akan tetapi Pasal 59 ayat (3) huruf d mengunci aturan mainnnya dengan menyebutkan bahwa ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih jauh, siapa yang akan bertanggungjawab jikalau pelibatan tersebut ditafsirkan organisasi masyarakat atau organisasi kepemudaan tertentu untuk melakukan sweeping secara mandiri pada beberapa tempat yang potensial menjadi tempat lalu-lalang kedatangan orang dari luar Padang? Di sisi lain, kita beberapa kali memiliki pengalaman bagaimana ormas tertentu melakukan sweeping mandiri seolah-olah mereka menjadi penegak hukum. Tindakan demikian secara tegas ditolak oleh Kepolisian. Misalnya pada tahun 2017, Mabes Polri memastikan tidak ada hak bagi seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk Front Pembela Islam (FPI) untuk ikut menegakkan hukum. Dijelaskan Karo Penmas Polri Brigjen Rikwanto, tidak ada istilahnya berpartisipasi seolah-olah penegak hukum, karena yang boleh melakukan penegakan hukum hanya aparat yang berwenang, tidak ada yang lain (Beritasatu.com, 23/05/17). Sehingga, instruksi Walikota Padang tersebut tentu berpotensi kontraproduktif.

Baca juga :  Leonardy Harmainy : New Normal Menyelamatkan Hidup Warga dan Menjaga Negara Tetap Berdaya

Persoalan kedua, pelibatan TNI terkait bantuan penindakan dalam instruksi tersebut tentu juga tidak tepat. Pertama, TNI bukanlah institusi penegak hukum, karena TNI dalam Pasal 5 UU No.34/2004 tentang TNI (UU TNI) menyebutkan secara eksplisit bahwa institusi TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan. Kedua, dalam UU TNI tidak ada satupun pengaturan yang menyebutkan bahwa TNI memiliki tugas perbantuan terhadap Satpol PP, terutama dalam konteks penindakan. Pasal 7 ayat (2) UU TNI hanya menyebutkan salah satu Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks perbantuan tersebut pun pada ayat (3)nya disebutkan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Merujuk PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pun, Pasal 8 ayat (2) membatasi ruang lingkup keterlibatan TNI hanya pada “…dapat berkoordinasi” dan Pasal 12 “…dapat meminta bantuan personel dan peralatan”. Pasal 12 pun memiliki klausa “…dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi”. Tidak ada satu pun pasal dalam PP tersebut melegitimasi pelibatan TNI dalam konteks perbantuan dalam ranah penegakan hukum.

Baca juga :  CEO SoftBank Son akan Pasok 300 Juta Masker per Bulan ke Jepang

Harus Tetap Taat Aturan

Massifnya penyebaran Covid-19 mengharuskan penanganannya dilakukan secara holistik dan melibatkan pelbagai stakeholders. Respon cepat pemerintah dalam konteks kebijakan publik menjadi salah satu stimulus penanganannya. Namun demikian, pelibatan tiap-tiap pihak dalam penanganan yang diatur dalam kebijakan tersebut tetaplah harus mengikuti aturan yang berlaku. (*)

*Penulis merupakan bagian dari tim redaksi Inioke.com dan sehari-hari aktif sebagai Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Jakarta