Bukittinggi, inioke.com–Evaluasi sengketa pemilihan serentak 2020 oleh KPU Sumbar menghadirkan narasumber akademisi hukum tata negara, Khairul Fahmi. Menurutnya, meski penyelenggara pemilihan telah mandiri, bukan berarti pelanggaran tidak ada.

“Pilkada di Sumbar telah berjalan jurdil. Kalau pun ada pelanggaran, itu masih di ambang batas,” kata dosen Fakultas Hukum Unand ini.

Khairul Fahmi memaparkan kasus-kasus yang berperkara di MK selama pemilihan serentak 2020. Ia juga menganalisis beberapa keputusan MK terhadap perkara yang menarik untuk dikaji.

Sementara itu, terkait perkara yang terbaru dari Pesisir Selatan, ia berkomentar, mestinya status terpidana calon kepala daerah itu harus clear. Artinya, benar-benar terputus dengan lembaga yang ditunjuk negara untuk menangani kasusnya.

“Harus diperhatikan sejauh mana, ia sudah putus berurusan dengan lembaga yang ditunjuk negara itu. Status terpidananya sampai dimana. Untuk itu, bisa ditambah dokumen pembuktian tidak terpidana yang lebih spesifik dan clear. Mudah-mudahan perkara ini bisa menjadi pelajaran juga untuk yang lain,” ungkapnya.

Khairul Fahmi mengatakan perkara Pessel ini cukup unik karena pemohonnya tiga tokoh masyarakat bukan peserta pemilihan atau pemantau.

Baca juga :  Pusat Studi Bencana Unand dan BCA Padang Bagikan Masker

“Tiga tokoh itu tidak legal standing. Kalau masyarakat yang mengajukan sengketa hasil pemilihan tentu tidak memiliki legal standing. Saya melihat lebih cenderung legal standing. Kalau perkara ini masuk di MK harus menekankan itu, agar menjadi contoh bagi yang lain. Karena ini kasus terbaru dalam penanganan sengketa pilkada di MK,” pungkasnya. (ioc)