Yogyakarta, inioke.com–Ketua Komisi Informasi (KI) DI Yogyakarta Hasyim mengaku kalau soal sinergistas pers, KI Yogyakarta mesti belajar ke Sumbar.

“Kami periode ke tiga dan komisionernya baru semua dilantik Desember 2019 lalu. Tapi setahun ini kami mengikuti di group whatsapp KI se Indonesia, tentang KI Sumbar berkolaborasi menguatkan keterbukaan informasi publik dengan pers,” ujar Hasyim saat menerima peserta studi tiru Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Sumbar, Kamis (5/11).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengatakan studi tiru jurnalis ini bagian dari program workshop keterbukaan informasi publik.

“Kita kesini saling sharing apa yang baik di Yogyakarta dalan memperkuat keterbukaan informasi publik tentu menjadi masukan bagi KI Sumbar untuk diaplikasikan di Sumbar,” ujar Nofal.

Studi Tiru Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik ini, kata Nofal, program tahunan KI Sumbar dan kunjungan ke KI Yogyakarta adalah kegiatan tahun kedua.

“Ini bagian dari upgrading keharmonisan KI sebagai lembaga pengawal keterbukaan dengan jurnalis yang bak dua sisi mata uang untuk memasifkan keterbukaan informasi publik,” ujar Nofal didampingi Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi, Tanti Endang Lestari, Arif Yumardi, Indra Sukma, Defi Astika bersama 25 jurnalis peserta workshop keterbukaan informasi publik.

Baca juga :  Songsong New Normal, Alumni SMA 2 Padang Siapkan Lorong Imun Nano

Menurut Komisioner KI Yogyakarta yang mengawakili kelembagaan, Rudy Murhandoko
untuk Monev ada perubahan dibandingkan Monev di Sumbar.

“Kita tidak mencari terbaik tapi mengedepankan potret aplikasi keterbukaan informasi publik di semua badan publik dalam klaster penilaian. Jadi semua badan publik yang menjadi kontestasi monev itu diberikan penilaiannya dan juga dilakukan akses informasi lewat email kepada semua badan publik,” ujar Rudy Nurhandoko.

Sedangkan Komisioner membidangi PSI Erniati lebih mengedepankan edukasi dalam penanganan sengketa informasi publik.

“Ada stigma menahun di masyarakat soal sengketa itu seperti momok, sehingga kita lebih mengedepankan edukasi baik ke publik maupun ke badan publik,” ujar Erni.

Ngobrol di audiensi KI Yogyakarta-Sumbar makin sarat makna karena hadir mantan komisioner KI Yogyakarta dua periode Dewi Amanatun yang termasuk founder penguatan keterbukaan informasi publik di Yogyakarta.

“Untuk Provinsi Yogyakarta terus berbenah sejak 10 tahun terkahir ini, termasuk mempersiapkan Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di Yogyakarta, semoga saja pembahasannya bisa selesai tahun ini,” ujar Dewi Amanatun.

Baca juga :  Ini Jadwal Pesantren Ramadan Kota Padang di Masa Pandemi COVID-19

Menurut Amanatun keinginan publik untuk tahu soal anggaran baik APBD maupun dana keistimewaan Yogyakarta.

“DPRD Yogyakarta cukup paham bahwa itu hak publik, sehingga punya semangat untuk melahirkan Perda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Dewi.

Disampaikan Dewi, Sultan memiliki semangat keterbukaan informasi publik yang tidak perlu diragukan.

“Cuma aplikasinya masih dalam balutan birokrasi beda kultur dalam pemerintahan karena Gubernur di sini juga Raja,” ujar Dewi. (ioc)