Bukittinggi, inioke.com–Ketua Komisi I Syamsul Bahri mengakui pelaksanaan tugas konstitusi menyangkut kewenangan budgeting atau anggaran, DPRD Sumbar kesulitan dalam penambahan APBD 2020.

“Kondisi pandemi yang berlarut telah nenggerus sumber-sumber PAD Sumbar ke tingkat nadir, sehingga Komisi I juga kesulitan mengakomodir permintaan OPD untuk penambahan, termasuk aspirasi masyarakat,” ujar Syamsul Bahri.

Menteri Dalam Negeri, katanya, telah mewanti-wanti pemerintah daerah dan DPRD memfokuskan pada tiga hal yaitu penanganan dampak kesehatan, recovery ekonomi dan jaring pengamanan sosial.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar menegaskan pembahasan APBD Perubahan 2020 harus berpedoman kepada instruksi Mendagri.

“Akan terjadi perubahan drastis dan itu harus mensinergikan dengan instruksi Kemendagri,” ujar Irsyad Sjafar.

Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska bersama Wakil Ketua Adrian Tuswandi, dan komisioner Tanti Endang Lestari,  Arif Yumardi serta Sekretaris Defi Astina, menegaskan komitmen untuk seratus persenkan realisasi APBD 2020.

“Terimakasih kepada Komisisi I dan Badan Anggaran DPRD serta TAPD Sumbar yang telah mengakomodir di KUA PPAS usulan penambahan anggaran tahun 2020. Insya Allah kami berkomitmen untuk seratus persenkan realisasi anggaran 2020,” ujar Nofal yang menyerahkan time line program hingga Desember 2020 kepada Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri pada pertemuan tersebut.

Baca juga :  Pak Pos Mulai Mengantarkan Bantuan JPS Pemprov Sumbar ke Rumah Masyarakat

Syamsul Bahri menegaskan kepada Pemprov Sumbar terutama dinas yang mengelola keuangan untuk dua lembaga negara yang dibiayai APBD Sumbar ini, yaitu Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sumbar.

“Saya ingatkan untuk kedua lembaga ini sudah final ya, jangan ada lagi utak-atik oleh siapa pun termasuk OPD yang diamanahkan UU 14 Tahun 2008 memfasilitasi anggaran dari KI. Kalau OPD perlu penambahan anggaran ayo sampaikan saja di forum ini termasuk alasan urgennya untuk ditambah. Jangan anggaran KI atau KPID pula dikurangi,” ujar politisi senior PDI Perjuangan di Sumbar ini.

Tegas dengan protokol kesehatan

Saat rapat pembahasan APBD Perubahan 2020 dengan OPD mitra termasuk KI dan KPID Sumbar, Anggota DPRD Muzli M Nur meminta penerapan protokol kesehatan.

“Pimpinan mohon rapat pembahasan ini cukup dihadiri Kadis atau ketua serta satu orang sekretaris atau kepala bidangnya,” ujar Muzli.

Asisten I Pemprov Sumbar menyambut ajakan itu dan meminta selain disebutkan Muzli M Nur keluar ruang rapat.

“Silakan menunggu di luar sifatnya on call. Percuma kita teriak protokol kesehatan kalau faktanya tidak. Apalagi kluster rapat dan perkantoran terus menambah data kekinian di Sumbar,” ujar Devi Kurnia. (ioc/rilis)

Baca juga :  Komisi Informasi Sumbar Visitasi Badan Publik Nominator Anugerah KIP