Aceh, inioke.com–Sebagai lembaga mandiri dan independen, Komisi Informasi diberi kewenangan untuk mengawal tegaknya keterbukaan informasi publik di negeri ini. Perki 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik (SLIP) ini tengah dibahas revisinya oleh KI Pusat.

“Kita adakan diskusi terfokus dengan Komisi Informasi (KI) Sumbar untuk memberikan sumbang saran bagi kesempurnaan Perki SLIP,” ujar Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) Yusran pada diskusi terfokus di Ruang Pertemuan Diskominfo Aceh, kemarin.

Pertemuan dihadiri semua komisioner KIA selain Yusran juga hadir Arman Fauzi, Nurleli Idrus, Tasmiati Emsa dan Hamdan Nurdin.

KI Sumbar dipimpin langsung Ketua Nofal Wiska dihadiri Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi dan Komisioner Membidangi Kelembagaan Tanti Endang Lestari.

Revisi Perki SLIP memang mendesak karena kencangnya keinginan publik untuk memperoleh hak informasi publiknya.

“Batas waktu permohonan informasi dan keberatan informasi ke badan publik sampai ke Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi, totalnya 47 hari kerja membuat orang malas memperjuangan hak atas informasi publiknya,” ujar Ketua KI Sumbar Nofal Wiska.

Baca juga :  Pasar Ditutup Sementara, Bupati Agam Apresiasi Pengurus Pasar Nagari

Menurut Nurleli Idrus penyempurnaan lewat revisi Perki SLIP itu sudah mendesak sekali sesuai dengan pola pelayanan informasi kekinian yang lebih banyak berbasis online.

“Kalau secara manual publik dapat informasi dari badan publik sampai 47 hari kerja, itu pasti tidak greget bagi masyarakat menggunakan Perki 1 tahun 2010,” ujar Nurleli.

Pada bagian lain, Tasmiati Emsa menilai Perki 1 tahun 2010 sudah meletakan platfrom pelayanan dan pengelolaan informasi oleh badan publik.

“Tapi Perki 1 tahun 2010 ternyata masih banyak badan publik yang tidak mengaplikasikan. Ada setiap badan publik punya regulasi hingga SOP pelayanan informasi publik, namun belum mengaju penuh pada Perki SLIP tadi,” ujar Tasmiati.

Tanti Endang Lestari memegaskan penguatan keterbukaan informasi publik harus bersinergis.

“Penguatan badan publik dan publik sendiri harus sinergis, Monev Badan Publik juga harus diperkuat dengn pencerahan kepada publik tentang hak untuk tahunya itu dihamin UU dan dijaga Komisi Informasi,” ujar Tanti.

Tuntaskan Sengketa Sebelum Periode Tugas Berakhir

Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Yusran, tak pikirkan masa tugas periode KIA yang tinggal menghitung hari.

Baca juga :  Pemko Padang Optimis Bebas Covid-19 pada 29 Mei Nanti

“Tekad kita tuntaskan sengketa informasi publik meski besok periode tugas habis,” ujar Yusran

Kehadiran Komisi Informasi Sumbar di sela persidangan membuktikan seorang komisioner itu bekerja profesioanal dan mandiri.

“Meski periode kedua KIA akan berakhir 25 Oktober ini tapi kami tetap bertekad untuk menuntaskan sengketa yang sudah proses sidang,” ujar Yusran.

KI Aceh tahun ini menangani sengketa informasi publik senanyak 32 register.

“Ada yang sudah diputus oleh majelis komisioner dan ada yang sidangnya masih berproses,” ujar Komisioner KIA Tamiati Emsa.

Menurut Yusran ada ruang hampa di Perki 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu majelis yang habis periode tapi sidang sengketanya belum selesai.

“Nah, ini celah hukum dalam penyelesaian sengketa di KI, karena Perki 1 tahun 2013 tidak mengenal PAW majelis komisioner, ketika Komisioner KI berganti dan perkara belum diputus bagaimana, apalagi kalau yang terpilih itu komisioner muka baru semuanya, proses penyelesaian sengketa bisa take down akhirnya,” ujar Wakil Ketua KI Sumbar Adrian.

Baca juga :  Pool Test Temukan Orang Pertama Positif COVID-19 di Kota Solok

Artinya kata Komisioner KIA Hamdan Nurdin demi kepastian hukum terkait sengketa informasi publik, harus ada perpanjangan tugas dari Gubernur.

“Solusinya diperpanjang sampai register yang sedang ditangani diputus dalam persidangan. Karena regulasi KI itu tak mengenal PAW Majelis Komisioner,”ujar Hamdan Nurdin, komisioner KIA dua periode. (rilis/ioc)