Padang, inioke.com–Menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi virus corona, pemerintah menggelontorkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Saat bantuan tersebut sedang ditunggu masyarakat. Sementara pendataannya masih belum rampung.

Pendataan penerima bantuan sosial acap menjadi masalah, karena banyak yang tidak transparan. Melihat ketidaktransparanan proses pendataan penerima bantuan sosial ini, Komisi Informasi Sumbar memperingatkan, bahwa, transparansi pendataan, verifikasi data hingga pemberian bantuan adalah hal yang mutlak dilakukan. Pasalnya, bantuan tersebut bersumber dari APBD dan APBN, sehingga masyarakat berhak tahu penggunaan anggaran itu.

“Bantuan Jaring Pengaman Sosial ini harus terbuka dari hulu ke hilir, harus jelas proses pendataannya, jelas penerimanya dan jelas berapa yang diberikan. jika ada masyarakat yang meminta informasi proses penyaluran bantuan, badan publik harus siap dengan dokumennya,” jelas Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska.

Penyampaian informasi oleh badan publik terkait bantuan ini dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dikategorikan sebagai informasi serta merta. Informasi ini harus disampaikan secara cepat, tepat dan masif, serta menjangkau seluruh masyarakat.

Baca juga :  Gubernur : Pengawasan KI Sumbar Jangan Melemah di Masa Pandemi Covid-19

“Untuk penyampaian informasi tentang penyaluran bantuan, badan publik harus bisa menjelaskan ke masyarakat secara jelas dan clear, jika terjadi mispersepsi maka bisa menimbulkan konflik di tingkat masyarakat,” ungkap Nofal Wiska.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi menegaskan bahwa tidak ada toleransi kepada pemerintah untuk menutup nutupi proses penyaluran bantuan ini.

“Semuanya harus terbuka, kalau perlu pemerintah memajang daftar nama penerima bantuan tersebut di tempat umum maupun di website pemerintah,” papar pria yang biasa disapa Toaik ini.

Komisi Informasi Sumbar juga meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk mengawasi penggunaan anggaran ini, sehingga benar – benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Bantuan ini bisa saja diselewengkan oleh oknum tertentu, disini perlu ketegasan pemerintah untuk mengawasi aliran bantuan hingga sampau ke penerima, masyarakat juga harus berperan serta mengawasi,” ungkap Adrian.

Saat ini, kata Adrian, KI Sumbar fokus pada penyamaan persepsi protokol keterbukaan informasi dengan PPID se Sumatera Barat. (ion)

Baca juga :  Mahyeldi-Audy Pendaftar Pertama Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar