Riau, inioke.com–Selesai acara KI Riau Award, paginya tiga Komisi Informasi di Sumatera yakni KI Riau, KI Sumbar dan KI Sumsel melanjutkan dengan Focus Group Discussion bersama KI Pusat di ruang rapat Ketua KI Riau.

FGD kali ini menitikberatkan pada penyelesaian sengketa informasi dalam masalah pandemi yang ternyata tidak mengurangi niat masyarakat untuk tetap mengajukan permohonan informasi dan bersengketa di komisi informasi.

Ketua KI Sumatera Selatan Kori Kunci didampingi komisioner Hizba Meiridha Badar, menyampaikan, walau masa pandemi pemohon informasi yang bersengketa di komisi informasi masih banyak yakni 50 register.

“Dari 50 register tersebut, semua yang mengajukan sengketa berbadan hukum, yakni LSM. Persoalan yang muncul, mereka datang banyak dan mesti kita antisipasi dengan protokol kesehatan,” ujarnya.

“Sebetulnya sekiranya Badan Publik informatif dan semakin informatif pada masa pandemi ini akan mengurangi potensi sengketa informasi di Komisi Informasi,” tegas Ketua KI Pusat, I Gede Narayana.

“Nah, ini tugas KI mendorong Badan Publik semakin transparan dengan monitoring evaluasi,” pinta Bli Gede ini.

Baca juga :  PSBB II Dimulai, Pemko Padang Fokus Pemulihan Klaster Pasar Raya dan Pegambiran

Ketua KI Riau, Zulfa Irwan, didampingi Wakil Ketua Tatang Yudiansyah yang memfasilitasi agenda ini menjelaskan penyelesaian sengketa informasi di KI Riau diselesaikan dengan dua metode, yakni secara standar dan virtual.

“Dari 40 sengketa yang ada di KI Riau kita upayakan penyelesaian dengan mediasi agar pertemuan tatap muka dapat dikurangi,” ujar ketua KI Riau.

Komisi Informasi Sumbar diwakili Arif Yumardi juga memberi masukan dalam berbagai persoalan PSI di Sumbar, termasuk seorang PNS menjadi pemohon atau Kuasa Pemohon.

“Kita menegakkan aturan, jangan juga melanggar aturan lainnya,” tegas Arif.