Pesisir Selatan, inioke.com–Komisi I DPRD Sumbar mendorong Pemprov Sumbar bersama jajarannya untuk segera melakukan pemutakhiran data penduduk miskin dan terintegrasi, yang menjadi acuan semua OPD dalam menjalankan programnya. Data penduduk miskin yang ada sekarang dinilai sudah banyak yang tidak sesuai ditemui di lapangan.

Kesimpulan Komisi I DPRD Sumbar itu diungkapkan HM Nurnas, dalam kunjungan lapangan dan diskusi sehubungan Monitoring LKPJ Gubernur di Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan, Jumat (15/5) siang.

Tim Komisi I DPRD Sumbar ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Sekretaris Komisi H Muhammad Nurnas (Demokrat) dengan Anggota Zarfi Derson (Golkar), Bakri Bakar (Nasdem) dan M Ridwan (PKS). Tim didampingi oleh Kadis PMD Sumbar Syafrizal Ucok, dan Korprov Pendamping Desa Feri Irawan dan Khairul Anwar.

Menurut HM Nurnas, pemutakhiran data penduduk miskin ini sangat diperlukan, terutama pada saat adanya musibah seperti pandemi Covid-19 ini.

“Bayangkan ada orang yang sudah meninggal, datanya masih muncul. Sedangkan ada warga yang miskin tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. Ini yang akhirnya memicu keributan,” kata HM Nurnas lagi.

Baca juga :  Target Tes Swab 1000 Pedagang Pasar Raya Padang Belum Tercapai, Dilanjutkan Rabu Nanti

Karena itulah Nurnas mendesak Pemprov Sumbar dan juga Pemkab/Pemko menyediakan anggaran, untuk memutakhirkan data penduduk miskin yang benar-benar berbasis nagari.

“Dalam pemutahiran data ini wajib melibatkan aparat nagari, mereka yang tahu pasti kondisi masyarakatnya,” kata HM Nurnas.

Dalam paparan Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Aprizal, terungkap, bahwa keributan yang terjadi beberapa hari lalu, bermula dari data yang tidak valid. Banyak nama warga miskin yang terdampak Covid-19 tidak ada dalam penerima Bansos.

“Alhamdulillah dapat kita jelaskan kepada masyarakat bahwa ada kekeliruan data. Karenanya kita sisir semua warga miskin dan terdampak Covid-19 ini, kita masukkan dalam penerima BLT Dana Desa yang akan kita serahkan. Masih ada juga yang belum masuk daftar, tetapi kemampuan BLT Dana Desa hanya 259 Kepala Keluarga,” kata Wali Nagari Aprizal.

Nagari Rawang Gunung Malelo sendiri termasuk nagari yang memilki penduduk cukup besar, 2.010 Kepala Keluarga. Dengan Bansos Kemensos, PKH, BLT Provinsi dan BLT Dana Desa, hanya 65 persen KK yang bisa diakomodasi bantuan.

Baca juga :  Survei Revolt Institute: 54 Persen Responden Merasa Khawatir Pilkada di Masa Pandemi

Masalah data yang tidak update ini juga diakui oleh Camat Sutera, Fachrudin.

“Dalam penyusunan penerima Bansos Covid-19 ini kami menerima data yang lama dari Dinas Sosial, kemudian kami revisi di nagari. Mereka yang sudah meninggal dikeluarkan, termasuk warga yang tidak masuk kategori miskin. Tetapi nyatanya dalam daftar penerima Bansos nama-nama yang sudah dikeluarkan itu muncul kembali. Merasai kami di bawah oleh masyarakat,” kata Camat Fachrudin yang didampingi Kadis PMN Pesisir Selatan, Wendy.

Bak gayung bersambut, Kadis PMD Sumbar, Syafrizal Ucok, menanggapi positif kesimpulan Komisi I DPRD Sumbar tentang pemutakhiran data penduduk miskin di setiap nagari.

“Dengan data yang update tentu tidak ada masyarakat yang dirugikan. OPD pun dapat menjalankan programnya dengan lancar tanpa ada keributan soal data ini,” kata Syafrizal Ucok, mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini.

Untuk mendukung pemutahiran data penduduk miskin di seluruh nagari ini, Syafrizal Ucok ingin perangkat nagari dilibatkan.

“Kita harapkan ada program pemutakhiran data penduduk miskin ini dalam APBD Sumbar ke depan, yang basis datanya dari nagari,” kata Syafrizal Ucok. (io/rel)

Baca juga :  DPR dan Mendagri Sepakat Pilkada Tetap Diselenggarakan 9 Desember 2020