Limapuluh Kota, inioke.com–Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2020, dialokasikan anggaran hibah ke KPU Sumbar Rp138 miliar.

Menurut Sekretaris Komisi I, HM Nurnas, angka sebesar itu tidak sedikit, tapi diakomodir karena sesuai kebutuhan riil yang diajukan KPU Sumbar.

“KPU Sumbar dan kabupaten/kota harus hati-hati menggunakan anggaran tersebut. Jan abih tokok, belek babunyi,” ujar HM Nurnas, saat monitoring Komisi I DPRD Sumbar ke KPU Limapuluh Kota, Selasa (28/7).

HM Nurnas yang berurat berakar sebagai konsultan sebelum menjadi Anggota DPRD Sumbar dari Partai Demokrat tiga periode, mengingatkan gunakan anggaran sesuai e-katalog dan jangan sampai terjebak kongkalingkong pelaksanaan tender pengadaan.

Soal Pilkada di tengah pandemi jangan ada anggapan KPU bahwa akan leluasa menggunakan anggaran dan melabrak aturan soal pengadaan barang dan jasa.

“Ini penting karena pada Perppu yang telah disepakati menjadi UU yang diatur itu tidak ada keleluasaan menggunakan anggaran, artinya aturan yang mengatur masih berlaku terkait penggunaan anggaran KPU itu,” ujar HM Nurnas.

Baca juga :  Jika Pemerintah Daerah Ingin PSBB, Penuhi Syarat ini

Nurnas merasa ini perlu disampaikan terkait fungsi DPRD melakukan pengawasan apalagi mengawasi penggunaan dana hibah Pilkada yang bersumber dari APBD Sumbar.

“Kita tidak menginginkan pesta demokrasi selesai dan sukses serta aman dari tertular covid-19, Komisioner KPU-nya diperiksa penyidik instansi penegak hukum.ujarnya. Prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik perlu diterapkan oleh KPU Sumbar dan kabupaten/kota,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Syamsul Bahri, mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada 2020 beda dari Pemilu 2019 maupun Pilkada 2010.

“Kini kita berpesta demokrasi memilih pemimpin negeri masih saat pandemi, vaksin corona masih diuji, sehingga itu penyelenggara Pilkada di mana saja di Sumbar jangan sepelekan covid-19, taati protokol covid-19 dan ajak masyarakat sukseskan Pilkada dengan mematuhi protokol kesehatan,” ujar Syamsul Bahri.

Komisi I DPRD Sumbar, kata Syamsul Bahri, menegaskan komitmennya terhadap pelaksaan Pilkada.

“Dan karena masih pandemi ini kita tidak menginginkan ada klaster baru covid-19 dari penyelenggara Pilkada,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi, mengatakan, ketentuan penggunaan dana hibah yang dilematis di saat kondisi covid-19 obatnya bagi KPU adalah terbuka informasi publik.

Baca juga :  55 Orang Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Sumbar

“Ayo buka semua kegunaan anggaran ke masyarakat, digunakan untuk apa beri akses publik mengetahuinya. Konsekuensi sebagai badan publik sudah terbuka pun masih ada orang yang curiga, apalagi kalau informasi publiknya tertutup,” ujar Adrian.

Ketua KPU Limapuluh Kota Masnijon mengakui bahwa kerja Pilkada 2020 ini beda.

“Sejak skorsing Pilkada dicabut, kami bekerja dikejar waktu selain itu juga waspada ancaman tertular covid-19. Tapi semuanya Allahamdulillah bisa terlaksana, kini tengah melakukan Coklit dan menerima KTP pengganti dari Paslon perseorangan Pilkada Limapuluh Kota,” ujarnya.

Monitoring ke KPU Limapuluh Kota juga diikuti, Anggota Komisi I, Jempol dan Zaefideson, ikut mendampingi Komisioner KPU Sumbar Nova Indra dan Komisioner Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi, Tanti Endang Lestari dan Arif Yumardi.

Rombongan disambut Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon, dan anggota Rina Fitri, Eka Lidyana serta Arwan Tri. (ioc)