Padang, inioke.com–Komisi Informasi Sumbar menyerahkan buku Laporan Kinerja tahun 2019 kepada DPRD Sumbar. Buku tersebut diserahkan oleh Komisioner KI Sumbar kepada Ketua DPRD dan Komisi I, kemarin.

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, HM Nurnas, menilai, penyerahan laporan kerja ini patut dicontoh oleh yang lain. Karena berdasarkan laporan kerja yang berbentuk buku tersebut, DPRD akan makin mudah melakukan evaluasi.

“Kami di Komisi I mengapresiasi laporan kerja ini, patut dicontoh, isinya lengkap mulai dari kegiatan, dari perencanaan hingga laporan kegiatan, bahkan penggunaan anggaran tertulis lengkap, ini tentu memudahkan DPRD untuk melakukan evaluasi kerja,” ungkap Nurnas pada saat ngobrol santai dengan Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska, Wakil Ketua, Adrian Tuswandi dan Anggota, Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari di ruang kerjanya.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas tentang program KI ke depan. Salah satu yang mendesak menurut HM Nurnas adalah keterbukaan informasi di nagari-nagari. Dari beberapa kunjungan Komisi I ke nagari, terungkap bahwa banyak nagari yang sebetulnya sudah maju dalam hal transparansi.

Baca juga :  Komisi I DPRD Sumbar Puji Pemerintah Nagari Kumanis dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat

“KI ke depan harus fokus bagaimana membuat program langsung ke nagari, karena keterbukaan informasi di tingkat nagari sangat penting untuk membumikan transparansi,” ulas Nurnas.

Selain itu, Nurnas menyebut Wali Nagari di Sumbar adalah orang-orang yang hebat. Bahkan di beberapa nagari yang dikunjungi, wawasan Wali Nagari itu melebihi selingkar nagari itu saja.

“Saya kaget, ternyata banyak Wali Nagari yang hebat, baik itu pemikiran maupun visi ke depan. Ini sudah menjadi modal untuk nagari menjadi hebat termasuk soal inovasi dalam transparansi,” lanjut Cak Nurnas, panggilan akrabnya.

HM Nurnas berharap Komisi Informasi ke depan terus bergerak dalam penguatan keterbukaan informasi publik, hingga ke akar rumput. Target untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sudah tepat.

“Tapi polanya tidak harus formal, seperti rapat rapat atau bimtek, KI harus mencari cara kreatif agar masyarakat benar benar paham tentang hak mereka,” harap Nurnas.

Menjawab hal tersebut KI Sumbar menyambut baik tantangan tersebut.

“Fokus kita ke depan memang bagaimana memberikan penyadaran ke publik tentang hak mereka mendapatkan informasi, salah satunya adalah melalui nagari, terima kasih atas masukan pak Nurnas, kita akan rancang kegiatannya,” jawab Arif Yumardi.

Baca juga :  Bertahan 22 Positif, Pemko Padang Panjang Kirim 101 Sampel Swab Lagi

“Beberapa program sudah direncanakan seperti nagari percontohan, membentuk relawan di tingkat nagari, dan program lainnya, Insya Allah dengan dukungan Komisi I di APBD Perubahan akan kita laksanakan,” sambung Tanti Endang Lestari, yang membidangi kelembagaan.

Sebelumnya, KI Sumbar juga telah menyerahkan buku laporan kinerja tersebut kepada Ketua DPRD Sumbar, Supardi, di ruang kerjanya pada hari yang sama. Supardi berharap apapun situasi dan kondisinya KI Sumbar harus terus eksis sesuai ketentuan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Terkait kebutuhan soal anggaran dan sarana prasarana KI yang belum terpenuhi, kami DPRD Sumbar akan mempelajari apakah ada pola lain dalam pengelolaan anggaran yang selama ini melekat di Kominfo Sumbar. Bisa saja kalau aturan berkenan KI diberi dana hibah dan dikelola secara profesional dan mandiri oleh KI tentu tetap merujuk kepada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku di pemerintah provinsi Sumbar,”ujar Supardi.

Sebuah hal yang rancu, katanya, ketika dana untuk KI ada disakunya Kominfo Sumbar.

Baca juga :  Baznaz Padang Pariaman Launching Website Lengkap dengan Kalkulator Zakat

“Dampaknya tentu ketika ada penyesuaian seperti refocussing saat ini, karena ada di OPD, ya terpaksa disesuaikan juga jadinya,”ujar Supardi.

Sementara itu, Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska, mengatakan, menurut ketentuan, Komisi Informasi menyerahkan laporan kepada ketua DPRD dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumbar, Nofal juga menjelaskan soal diserahkan bulan Juni yang seharusnya diserahkan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Sebenarnya sudah disiapkan sesuai ketentuan, tapi karena kendala kondisi pandemi maka laporan setebal 170 halaman hari ini diserahkan kepada Ketua DPRD Sumba dan Komisi I,” pungkas Nofal Wiska. (gyn)