Jakarta, inioke.com–Komite I DPD RI menolak penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, yang sedianya akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Pernyataan sikap menolak itu disampaikan dalam surat resmi kepada Pimpinan DPD RI.

Dalam surat itu disebutkan sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akibat wabah corona virus disease (Covid-19) serta rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020.

Komite I DPD RI memberikan beberapa pertimbangan, yaitu, WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir.

“Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, dan sampai saat ini status tersebut masih berlaku,” sebut Ketua Komite I, Agustin Teras Narang.

Selanjutnya, pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

Baca juga :  Perdana dan Satu-satunya di Sumbar, Kota Padang Panjang Launching PBB-PP Online

“Pilkada Serentak yang akan melibatkan 270 daerah serta kurang lebih jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang pemilih sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara Pemilu. Serta mempertimbangkan pula sampai dengan saat ini, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah, serta belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir,” ungkap Teras Narang.

Selain itu, sebutnya, anggaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang telah disepakati oleh KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah sebesar Rp 9.9 triliun, tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah apabila dapat digunakan untuk penanganan pandemi dan pemulihan dampak Covid-19 bagi masyarakat di daerah.

“Pengajuan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 oleh KPU sebesar Rp 535,9 miliar di tengah kondisi pandemi ini akan sangat memberatkan keuangan negara,” paparnya.

Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada termasuk tahapannya di tengah pandemi korona dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Baca juga :  Feri Amsari: Pemerintah dan KPU Terkesan Mengabaikan Kondisi di Lapangan

“Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemerintah, DPR RI, dan KPU RI harus memperhatikan doktrin yang diterima secara universal, yaitu salus populi suprema lex esto, yakni agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara,” pungkasnya. (mdj)