Oleh : Defil (Anggota KPU Kabupaten Solok)

KPU sudah memperlihatkan keseriusan dan ingin bersama-sama memerangi corona dengan pemerintah dan masyarakat.

Mengerikan. Kalau membayangkan angka warga dunia terjangkit wabah corona 2019 (Covid-19) yang sampai di angka 1,5 juta memang mengerikan. 88.418 darinya sudah meninggal dunia (data covidvisualizer.com per tanggal 9 April 2020). Angka kematian tertinggi di Itali. Hingga 9 April nyaris mencapai 18 ribu. Dengan angka kematian tertinggi 800 lebih sehari.

Virus ini cuma 150 nanometer (1:1miliar meter). Tak kelihatan. Tapi tentu jumlahya sangat banyak. Mereka berpencar menjelajah ke seluruh negara. Mereka tidak tebang pilih. Bisa menempel pada siapa saja. Pada benda apa saja.

Seakan-akan warga dunia sedang diteror. Semua kalang kabut. Khawatir? Tentu. Namanya manusia. Termasuk warga Indonesia. Ibarat perang, musuh sedang menyerang. Habis-habisan. Tapi tidak kelihatan.

Makanya warga diminta bertahan. “Sembunyi di rumah” atau diam di rumah. Ini juga dimaknai sebagai perlawanan terhadap serangan corona. Seluruh warga diajak bersatu. Dalam artian menyamakan tindakan.

Macam-macam istilah diviralkan. Mulai dari Stay at Home, Work From Hame (WFH), di rumah saja, hingga lawan dari rumah
Lawan dari rumah. Jika semua orang sudah di rumah, selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, maka sama dengan membunuh musuh atau mencegah penyebaran corona. Apakah dengan demikian musuhnya mati? A’lam walam.

Seluruh instansi pemerintah mengeluarkan kebijakan. Selain sebagai upaya menyelamatkan warga negara juga sebagai strategi pencegahan penularan. Artinya satu upaya dua fungsi. Warga selamat, virus tidak menyebar. Yang sakit diobat, yang sehat tetap sehat. Termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau beribadah di rumah saja supaya jemaah tidak terkena virus.

Komisi Pemilihan Umum tentu tidak ketinggalan. Berbagai macam keputusan sudah dikeluarkan. Tak lain tujuannya mencegah penyebaran virus. Juga untuk menyelamatkan penyelenggara dan masyarakat di seluruh daerah. Sebab kerja KPU mulai dari pusat hingga daerah berhubungan dengan orang banyak.

Baca juga :  India Sebut Tiongkok Gunakan Tongkat Bertabur Paku Dalam Bentrok di Lembah Galwan

Sikap tegas KPU pertama mengeluarkan surat nomor 259 tertanggal 19 Maret 2020 perihal penegasan mekanisme kerja teknis pelaksanaan pemilihan. Lewat surat ini KPU melarang KPU daerah melaksanakan pelantikan anggota PPS bersamaan dengan bimbingan teknis dalam jumlah banyak. Poin ini sangat jelas tujuannya, melarang KPU kabupaten/kota mengumpulkan PPS dalam waktu yang lama dan jumlah melebihi jumlah maksimal yang ditentukan. Sebab berkumpul dalam waktu lama dan jumlah banyak besar kemungkinan PPS mau pun panitia (KPU daerah) serta para undangan saling memindahkan virus. Barang kali lewat bersalaman, lewat benda-benda yang dipegang, dan lainnya.

Masih sebelum hari pelantikan PPS yang akan dilaksanakan 22 Maret 2020, dan seiring pertambahan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, pada 21 Maret 2020 KPU RI keluarkan dua surat lagi. Yakni surat 179 perihal penundaan tahapan pemilihan kepala daerah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan surat edaran nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah.

Melalui surat 179 ada empat tahapan ditunda. Yaitu pelantikan PPS, verifikasi faktual (verfak) syarat dukungan calon perseorangan pemilihan kepala daerah dan pembentukan panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) serta tahapan pemutakhiran data pemilih itu sendiri.

Alasannya tentu tidak lain melarang melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak atau lebih dari 30. Empat tahapan ini berhubungan dengan orang banyak. Misal pelantikan PPS di Kabupaten Solok ada 74 nagari dikali 3 anggota PPS, maka total 222. Jika ada satu orang saja yang terpapar virus, besar kemungkinan akan menularkan kepada PPS lainnya, bahkan kepada panitia atau para undangan.

Begitu pun dengan verfak, KPU daerah harus lakukan bimtek, tentunya harus mengumpulkan PPS per kecamatan. Jumlahnya beragam, ada yang kurang dari 30, ada yang lebih. Ketika verfak, jika tidak bisa ditemui, bakal pasangan calon harus mengumpulkan pendukung di satu tempat untuk diverfak sekalian. Rasanya memang sangat beralasan tahapan verfak ditunda. Begitu pula dengan pembentukann PPDP yang jumlahnya berdasarkan jumlah TPS di daerah. Untuk tahapan pemutakhiran data pemilih juga. PPDP harus mendatangi warga ke rumah-rumah. Berkeliling. Tentu sangat rentan terhadap tertular virus. Intinya keputusan penundaan empat tahapan sudah pas.

Baca juga :  Gelar Rapat Evaluasi PSBB, Mahyeldi Minta Gugus Tugas Bekerja Lebih Maksimal

Namun penundaan tahapan itu sampai kapan, belum jelas. Karena kondisi ke depan memang belum bisa diprediksi pasti.

Kemudian, tanggal 24 Maret 2020
KPU mengeluarkan surat nomor 284 tentang penjelasan penundaan tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Pada surat ini ditegaskan bahwa berita acara hasil verifikasi administrasi tidak diserahkan kepada Bawaslu dan bakal Paslon hingga penundaan tahapan dicabut. Artinya verifikasi faktual syarat dukungan memang betul-betul belum boleh dilaksanakan.

Selanjutnya, tertanggal 24 Maret 2020 KPU mengeluarkan surat Nomor 285 perihal tindak lanjut pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020 oleh PPK dan PPS. Lewat surat ini KPU kabupaten/kota diperintahkan untuk membuat keputusan penghentian semua kegiatan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selain mencegah penularan Corona, hal ini tentunya bertujuan menghentikan pengeluaran untuk PPK karena memang tahapan penting pilkada sudah ditunda.

Surat Sekjen KPU Nomor 346 yang pada intinya menunda pelaksanaan pengadaan kelengkapan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada pemilihan serentak 2020.

Berpacu dengan peningkatan kasus corona, KPU melakukan kajian tentang opsi penundaan pilkada 2020. Pada 30 Maret 2020 KPU menghadiri rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR yang dihadiri Mendagri, Bawaslu RI dan DKPP dengan kesimpulan sepakat menunda pilkada yang berdasarkan jadwal 23 September 2020. Penundaan akan ditetapkan dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Juga disepakati sisa anggaran pemilihan kepala daerah akan digunakan untuk biaya pencegahan penularan Covid-19. Sekali lagi, sampai kapan ditunda, juga belum diputuskan, sebab kondisi Covid-19 sulit diprediksi bila berakhirnya.

Baca juga :  Menteri Agama Imbau Masyarakat Berlebaran di Rumah Saja dan Silaturahmi Virtual

Tidak tanggung-tanggung 2 April 2020 Sekjen KPU mengeluarkan surat nomor 353 yang memerintahkan KPU daerah menghentikan penggunaan anggaran hibah pilkada, sisa anggaran disetorkan ke rekening Pemda jika sudah ada perintah Mendagri.

Sehari sebelumnya atau 1 April 2020, ketua KPU mengeluarkan surat nomor 301 yang memerintahkan setiap KPU daerah mensosialisasikan perang pencegahan Corona lewat media sosial. Sekarang viral di media sosial, disain sosialisasi KPU melawan Covid-19. Sosialisasi ini mampu memberikan rasa optimis kepada masyarakat bahwa kita bisa melawan Covid-19.

Di daerah atau di provinsi juga banyak gerakan. Misal KPU Sumatera Barat sudah dua kali mengeluarkan edaran tentang Work From Home (WFH). Pertama di tanggal 30 Maret 2020 yang memerintahkan KPU kabupaten/kota kerja dari rumah mulai tanggal 1 hingga 7 April. Tepat di tanggal 7 April KPU Sumbar mengeluarkan surat edaran lagi untuk memperpanjang WFH hingga 21 April.

Banyak sebenarnya upaya KPU dalam memerangi virus Corona. Tentunya tidak bisa terangkum dalam tulisan ini. Apapun itu adalah sebagai bentuk kecintaan KPU pada bangsa. Satu nyawa lebih berharga dari pilkada. Seperti amanat UU, keselamatan masyarakat di atas segala-galanya.

KPU sudah memperlihatkan keseriusan dan ingin bersama-sama memerangi corona dengan pemerintah dan masyarakat. Apakah yang dilakukan KPU sudah cukup, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Tapi saya yakin KPU tidak akan berhenti sampai di situ. Dan mari menjadi orang yang ikut berperan serta dalam memerangi corona.

Bagi kita, jika tidak bisa banyak berbuat, di rumah sajalah. Berdoa adalah pilihan tepat. Do’a bisa merubah takdir. Semoga Corona segera berlalu. Aamiin.(*)