Padang, inioke.com–KPU siap dengan kondisi apapun, walaupun belum ada jaminan PSBB pada 29 Mei 2020 akan selesai dan besar kemungkinan diperpanjang.

Kesiapan tersebut disampaikan Anggota KPU Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang, Ilham Saputra, dalam webkusi bertajuk Nasib Pilkada di Tengah Pandemi Covid dan Rencana Pemilihan Lanjutan. Webkusi ini diselenggarakan KPU Sumbar bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar, Kamis (14/5).

Berpijak pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang dijadikan dasar hukum penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, KPU mulai menyusun skema pemilihan lanjutan yang diawali dengan merancang perubahan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.

“Keselamatan rakyat yang menjadi hak dasar warga negara jadi pertimbangan utama KPU untuk melaksanakan pemilihan lanjutan,” ujar Ilham.

Jika pemungutan suara tetap dilangsungkan Desember 2020 maka tahapan dimulai Juni 2020. Menurut Ilham ada beberapa tahapan yang sangat rentan dan kontraproduktif dengan pencegahan penyebaran Covid-19, seperti verifikasi dukungan calon perseorangan, coklit dan kampanye.

Baca juga :  Sejarawan: Semen Padang selayaknya bangun museum mini

“Selain itu, butuh penambahan anggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 seperti yang diterapkan oleh Korea Selatan,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, KPU telah mengadakan FGD penyusunan rancangan PKPU tahapan dengan melibatkan berbagai pihak antara lain PUSAKO FHUA, Perludem, BNPB dan pihak terkait lainnya. Kemudian akan dilanjutkan uji publik atas kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak dan akan dikonsultasikan dengan DPR.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Khairul Fahmi, mengapresiasi langkah KPU memprioritaskan keselamatan masyarakat dengan mengambil langkah penundaan tahapan pemilihan di awal pandemi Covid-19. Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur jadwal pemilihan Desember 2020 menurut Fahmi mencerminkan sikap optimisme Pemerintah. Namun, disayangkan tidak sejalan dengan penanganan pandemi covid-19.

Fahmi menerangkan Perppu merupakan kepastian penundaan pemilihan, dari satu sisi ada kepastian penundaan pemilihan namun ada klausul lain jika tidak bisa dilaksanakan Desember 2020, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana non alam berakhir.

Baca juga :  Ketidakteraturan dalam Penanganan Covid-19

“Ini merupakan sebuah ketidakpastian yang berimplikasi pada sisi anggaran. Jika ada penundaan lagi akan butuh waktu dan kesepakatan ulang. Namun, jika tetap disimpan di kas KPU berimbas pada kehilangan manfaat dari APBD itu sendiri,” jelas Fahmi.

Selain itu, ujarnya, Perppu tidak mempertimbangkan psikologis masyarakat. Menurut Fahmi, secara psikologis banyak orang belum siap dengan kondisi pasca pandemi Covid-19. Sedangkan faktor psikologis masyarakat akan berimplikasi pada keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

Terlepas dari semua kondisi tersebut Fahmi mengatakan dengan diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 pelaksanaan pemilihan tetap dijadwalkan Desember 2020 karena sudah ada landasan hukumnya.

“KPU harus menyiapkan skema pemilihan dengan berbagai opsi. Kita tidak bisa keluar dari ketentuan yang ada, meskipun tidak bisa diselenggarakan pada tahun ini bisa ditunda tahun depan. Alternatif lain jika pemerintah memperpanjang PSBB, pemilihan tetap dilanjutkan di daerah yang tidak PSBB dan dilakukan penundaan untuk daerah yang masih PSBB dengan jaminan tidak ada mobilitas orang dari luar untuk daerah yang berstatus hijau,” paparnya.

Baca juga :  HUT Ke 74 BNI Wilayah Padang, Berbagi di Tengah Pandemi untuk Satukan Energi Optimis Indonesia

Dikatakan Fahmi, keselamatan rakyat memang harus diutamakan, namun pemilihan merupakan agenda nasional dan konstitusi mengaturnya dalam undang-undang. Meskipun menyerentakkan pemilihan di 270 daerah tidak terlaksana pada tahun ini akibat pandemi, agenda pemilihan serentak 2024 masih bisa didesain seiring terbitnya putusan MK Nomor 55 Tahun 2019. (gyn)