Bukittinggi, inioke.com–Sengketa pemilihan serentak di Sumbar menurut Bawaslu Sumbar terjadi antara peserta dengan peserta dan peserta dengan penyelenggara.

“Sengketa ini muncul karena ada pihak yang merasa dirugikan. Peserta merasa dirugikan oleh peserta lain, atau peserta merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara,” kata Anggota Bawaslu Sumbar, Alni, sebagai narasumber dalam rapat evaluasi sengketa Pemilihan Serentak 2020 di Sumbar, di Novotel Bukittinggi, Selasa (6/4/2021).

Proses penyelesaian sengketa, lanjut Alni, dilakukan secara musyawarah tertutup dan terbuka.

“Biasanya keputusan berdasarkan mufakat ini bisa diterima semu pihak. Sedangkan mufakat dalam musyawarah tertutup jarang terjadi,” paparnya.

Musyawarah terbuka, terangnya, berlangsung 12 hari. Dilakukan melalui mekanusme sidang terbuka seperti di pengadilan.

“Hasilnya ditentukan oleh putusan yang diambil majelis. Putusan ini wajib dilaksanakan penyelenggara, terutama KPU. Sebelum pembacaan keputusan, sebenarnya masih terbuka peluang fase kesepakatan,” ujarnya.

Di Sumbar, kata Alni, permohonan sengketa tidak banyak. Tetapi lebih unik permohonan sengketa termasuk permasalahan yang menjadi telisik bagi peserta pemilihan. Seperti, Bukittinngi pada tahapan calon perseorangan dan Kabupaten Solok dalam tahapan pencalonan dari partai politik.

Baca juga :  Bantuan APD untuk Tenaga Medis dari Mulyadi Mendarat di Limapuluh Kota

“Terkait pencalonan ini sering terjadi perbedaan penafsiran antara peserta dengan penyelenggara,” tukasnya.
Sementara, narasumber lainnya, Mufti Syarfie, memaparkan tentang etika atau perangai penyelenggara.

“Persoalan etik ini muncul dari pengaduan orang-orang yang kepentingan politiknya terganggu oleh prilaku penyelenggara,” kata Presidium JaDi Sumbar ini.

Kemudian, lanjutnya, yang paling bertanggung jawab dalam penegakan etik ini Divisi Parmas dan SDM.

“Selama ini persoalan sumber daya itu terpinggirkan oleh persoalan pendidikan pemilih di Divisi Parmas tersebut. Tidak ada pelatihan penguatan etik di sekretariat masing-masing,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, etika bisa berkembang baik melalui pembinaan sumber daya manusia.

“Etika itu sepanjang hayat. Niat orang mengadu itu untuk perbaikan kita ke depan. Tidak masalah,” pungkasnya. (ioc)