Padang, inioke.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menunggu instruksi KPU RI untuk menindaklanjuti Perppu Nomor 2 Tahun 2020 terkait kelanjutan tahapan pemilihan serentak.

“Kita bersifat menunggu instruksi dari KPU RI terkait rancangan revisi peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada, karena revisi PKPU berada di ranah KPU RI,” ujar Komisioner KPU Sumbar, Nova Indra, kepada inioke.com melalui telepon selularnya.

Sembari menunggu tersebut, kata Nova Indra, KPU Sumbar menginventarisir kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang akan muncul pasca Covid-19.

“Pertama, memastikan kesiapan dari PPK dan PPS untuk dapat menjalankan amanah sebagai penyelenggara Pemilu. Karena secara psikologis bahaya Covid-19 masih menghantui pikiran masyarakat,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, jika pilkada serentak lanjutan digelar, ada dua tahapan yang langsung dilakukan dan interaksi fisik dengan banyak orang terjadi. Tahapan itu, verifikasi faktual bapaslon perseorangan serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Kedua Tahapan ini dilakukan dari rumah ke rumah oleh petugas pemilihan.

“Oleh sebab itu KPU Provinsi Sumatera Barat akan mempedomani Protokol Tetap (Protap) Covid-19 untuk menghindari permasalahan yang muncul akibat trauma maupun muncul kasus positif Covid-19 yang baru,” imbuhnya.

Baca juga :  2 Balita Diisolasi di RSUP M Djamil Padang, Satatusnya PDP COVID-19

Selanjutnya, ungkap Nova Indra, teknis di lapangan berdasarkan protap Covid-19, tentu harus mempersiapkan masker untuk petugas pemilihan.

“Untuk kebutuhan itu, tentu kita harus mengkaji dan merevisi kembali anggaran pemilihan. Karena sebelumnya tidak ada dimasukkan ke dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran,” pungkasnya.

Sejak tanggal 21 Maret 2020, KPU resmi menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman. KPU  melakukan penundaan empat tahapan pilkada serentak 2020 yaitu pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, dan memberikan tiga opsi (tiga bulan, enam bulan dan dua belas bulan) penundaan Pilkada 2020 kepada Pemerintah dan DPR untuk dibahas.

Setelah menunggu lama, akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 pada 4 Mei lalu. Pemungutan Suara serentak yang ditunda akan mengambil opsi pertama yaitu opsi penundaan tiga bulan dan dilaksanakan pada Desember 2020. Apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) belum berakhir maka Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali.

Baca juga :  Razia Makin Gencar di Padang Panjang, 60 Pelanggar Perda AKB Terjaring

Ada tiga pasal yang diatur Pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Pertama, Pasal 120 ayat 1 menambah kondisi penundaan secara bersamaan pada lebih dari satu daerah yang melaksanakan pilkada. Pengaturan tersebut berbunyi “sebagian besar daerah, atau seluruh daerah”. Pasal 120 ayat 1 juga mengatur sebab penundaan baru, yaitu bencana nonalam. Kondisi ini tentu merujuk pada pandemi Covid-19 yang tengah terjadi. Pasal 120 ayat 2 mengatur keserentakan pelaksanaan pemilihan lanjutan.

Kedua, Pasal 122A ayat 1 dan 2 mengatur mekanisme penundaan dan melanjutkan pemilihan serentak. Ketiga, Pasal 201 mengatur waktu pemungutan suara ditunda untuk dilaksanakan bulan Desember 2020. Penetapan bulan Desember 2020 ini dengan syarat status bencana nasional berakhir. Bila bencana nasional masih berlanjut dimungkinkan waktu tersebut dijadwalkan kembali. (boy)