Padang, inioke.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar melaunching Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dalam launching tersebut sekaligus dilakukan uji publik DPS tersebut.

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen, mengatakan, proses pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan, dilanjutkan dengan penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara. Amnasmen mengajak pemilih untuk mencermati kembali data pemilih sementara yang telah diumumkan di setiap desa, kelurahan, dan nagari.

“Pemilih entitas penting dalam pemilihan serentak lanjutan. Apalagi di masa pandemi ini, dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Untuk itu kami mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan. Pemilihan tetap berlanjut, masyarakat juga aman dan sehat,” ungkap Amnasmen, dalam pengumuman dan uji publik DPS Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 di Dapoer Roti Bakar Padang, Sabtu (19/9).

Berbagai kendala penyusunan DPS

Sementara itu dalam diskusi uji publik terkait kualitas DPS bersama Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sumbar, Nova Indra, mengungkapkan cara kerja penyusunan data pemilih ini.

Diuraikannya, Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019, disinkronisasikan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri. Sinkronisasi DPT dan DP4 ini di Sumbar berjumlah sekitar 3,9 juta orang lebih. Data ini yang kemudian dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (DP4) melalui pencocokan dan penelitian (coklit) kepada masing-masing pemilih. Hasil coklit PPDP ini disusun menjadi DPS, yang di Sumbar jumlahnya 3,6 juta orang.

Baca juga :  KPU Sumbar Hadapi Dilema Pencairan 100 Persen NPHD Pilkada 2020 dan Biaya Rapid Test PPDP

“Sesungguhnya dalam proses coklit ada beberapa kendala yang ditemukan. Diantaranya, tidak semua pemilih yang bisa ditemui petugas PPDP. Selain itu, NIK yang tidak sesuai dan pemilih ganda, dan sebagainya,” ujar Nova Indra.

Persoalan lainnya, lanjut Nova Indra, konflik sosial dalam masyarakat. Misalnya, ada satu tempat yang tidak mau memilih di TPS yang telah ditentukan sehingga harus menambah TPS lagi.

“Kemudian, ada satu jorong yang terpapar covid-19, sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa selama beberapa hari, sementara kerja PPDP ini dibatasi waktunya. Ini juga menganggu proses coklit,” tutur Nova Indra.

Dengan begitu, ujarnya, melalui uji publik ini, diharapkan persoalan-persoalan masyarakat kurang proaktif melihat daftar pemilih di Kantor Desa, Kelurahan atau Wali Nagari bisa ditindaklanjuti.

“Kami ingin partisipasi dari semua komponen masyarakat untuk mencermati kembali DPS ini,” tutup Nova Indra.

Uji publik DPS dalam subtansi politik masyarakat

Sementara pembicara lainnya, pengamat politik Eka Vidya Putra, mengungkapkan, uji publik ini mencakup 2 hal, yaitu, hak konstitusi, dengan harapan pemilih itu benar-benar terdaftar dan terdata dengan baik, serta berhubungan dengan tingkat partisipasi politik.

Baca juga :  Kunjungi Sumbar, Kabadiklat Kejagung tekankan pentingnya integritas bagi insan kejaksaan

“Terkait partisipasi politik ini, ada beberapa variabel, yaitu, pertama variabel sosial berkaitan dengan jumlah penduduk dan kerapatan penduduk atau geografis dan demografis. Sehubungan dengan covid-19, hal berkaitan dengan berapa banyak yang hadir di TPS. Jarak rumah dengan TPS juga menentukan partisipasi pemilih. Semakin jauh jarak rumah pemilih dengan TPS, semakin enggan mereka ke TPS. Untuk itu, semakin banyak TPS semakin bagus,” tutur Dosen Sosiologi UNP ini.

Variabel kedua, lanjut Pemimpin Redaksi inioke.com ini, berhubungan dengan kelembagaan. Artinya, seberapa sanggup KPU melakukan pendataan jumlah pemilih. Sebab, kemampuan KPU dalam mendata pemilih menjadi faktor penentu partisipasi orang ke TPS

“Saat ini yang dilakukan KPU baru bersifat prosedural. Pilkada hari ini merupakan pilkada keempat yang dilakukan serentak. Mestinya sudah bergeser dari prosedural ke subtansial. Apakah kita sudah siap masuk ke subtansi? Hal ini bisa dilihat dari struktur masyarakat terkait pendidikan politik. Kita bisa lihat data rata-rata lama orang bersekolah. Apakah masyarakat dengan rata-rata pemilih yang tingkat pendidikannya SMP ini mau berpartisi aktif mencermati hak pilihnya,” ungkap Eka Vidya.

Baca juga :  Wagub : Peranan keluarga penting tangkal kriminalitas di Sumbar

Kemudian, lanjutnya, tingkat perekonomian masyarakat. Prilaku politik masyarakat akan ditentukan oleh faktor ekonomi.

“Ini bisa dibuktikan dengan pengumuman DPS ini. Mana yang ramai orang melihatnya di kantor lurah atau wali nagari dari pada pengumuman BLT, yang meski dalam kondisi covid-19 tetap berdesakan. Karena ada persoalan ekonomi di sana,” imbuhnya.

Literasi, kata peneliti Revolt Institute ini, penentu berikutnya prilaku politik masyarakat. Hal ini dipengaruhi tokoh-tokoh yang menjadi referensi dalam masyarakat. Termasuk, media massa tetap menjadi faktor penentu dalam literasi politik masyarakat.

“Uji publik ini bagus secara prosedural namun belum sampai pada subtansi pendidikan politik di masyarakat,” tukasnya. (ioc)