Padang, inioke.com–Ikatan Keluarga Alumni Ilmu Politik Universitas Andalas (IKA-IP Unand) yang mengadakan webinar dengan tajuk “Diskusi Antikriktik”. Diskusi tersebut membahas persoalan pembatalan diskusi mahasiswa Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada 29 Mei lalu.

Diskusi yang diselenggarakan IKA-IP Unand tersebut menghadirkan lima orang narasumber, yakni Abdul Gaffar Karim (Dosen Ilmu Politik UGM); Asrinaldi (Dosen Ilmu Politik Unand); Sofwan Karim (Ketua PWM Sumbar); Feri Amsari (Direktur Pusat Studi Konstitusi Unand); dan Pangi Sarwi Chaniago (Pengamat Politik).

Diskusi tersebut menjadi bagian dari sorotan masyarakat sipil terhadap pembatalan diskusi yang menjadi cerminan langkah mundur demokrasi dan bertentangan dengan konstitusi.

Asrinaldi, Dosen Ilmu Politik Unand, justru mempertanyakan pembatalan diskusi tersebut, lantaran sifatnya yang ilmiah dan dilindungi konstitusi.

“Sepanjang diskusi tersebut soal ilmu pengetahuan dengan narasumber yang berkompeten, tentu menjadi pertanyaan kenapa diskusi harus dilarang? Hal ini menjadi cerminan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 secara konstitusional dapat dibaca, namun secara prosedural tidak dapat dilaksanakan”, jelas Asrinaldi.

Baca juga :  Bantuan Sosial untuk Masyarakat Sumbar Terdampak COVID-19 Segera Cair

Senada dengan Asrinaldi, Pangi Sarwi Chaniago juga menyebutkan bahwa tidak ada larangan untuk membahas persoalan pemberhentian presiden.

“Pembahasan-pembahasan seperti isu pemakzulan dan pemberhentian presiden bukanlah sesuatu yang haram untuk dibicarakan, karena diatur dalam Konstitusi dan bagian dari diskursus dalam alam demokrasi.” Jelas Pangi.

Pihak-pihak yang mengecam dan melarang diskusi tersebut, menurut Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Unand, merupakan pihak yang tidak paham terkait pengaturan pemberhentian Presiden yang diatur dalam konstitusi. Presiden tidak bisa dimakzulkan secara serta merta hanya karena penanganan Covid-19, karena kriteria pemberhentian Presiden telah diatur dalam konstitusi.

“Mereka yang menolak diskusi UGM kemarin tidak paham bahwa untuk pemberhentian Presiden sekarang tidak semudah dulu. Pasal 7a UUD 1945 mengatur bahwa Presiden (dan/atau Wakil Presiden) dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terjadi 6 [enam] hal, yakni apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden (dan/atau Wakil Presiden),” jelas Feri.

Baca juga :  Pilkada 2020, Bakal Calon Kepala Daerah Positif Covid-19 Boleh Mendaftar

Dalam diskusi IKA IP Unand tersebut, dipahami bahwa dalam alam demokrasi, kritik dan kebebasan berpendapat merupakan substansi yang tidak dapat diketepikan. Konstitusi di Indonesia bahkan sudah menjamin.

Menurut Abdul Gaffar Karim, kritik itu merupakan fitrah untuk penguasa.

“Kritik itu merupakan fitrah bagi penguasa di alam demokrasi, karena mencerminkan checks and balances dari masyarakat sipil dan partisipasi warga negara. Karena memang dalam kaidah demokrasi universal, kedaulatan ditangan rakyat, bukan ditangan penguasa”, jelas Abdul Gaffar.

Ditambahkan Abdul Gaffar, sebagai kalangan terpelajar, pelbagai pihak dapat melakukan 3 [tiga] hal. Pertama berpegang pada kewajiban universal dalam demokrasi, yakni kritik dan mengawasi kekuasaan. Kedua menjaga prinsip kesopanan domestik, karena di Indonesia tidak bisa mengkritik kekuasaan seperti halnya bagaimana kritik orang Amerika terhadap penguasa. Dan ketiga, mengabaikan beban politik electoral, karena pilpres 2019 sudah lewat dan 2024 masih lama,” pungkas Abdul Gaffar. (Ikhsan)