Jakarta, inioke.com—Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat Tahun 2020 (Pilgub) tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas pemilu jujur dan adil (jurdil) khususnya dalam proses penegakan hukum yang tidak adil serta dipaksakan.

Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Pasangan Nomor Urut 1 Mulyadi-Ali Mukhni, Veri Junaidi, dalam sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020) untuk Provinsi Sumatra Barat di Ruang Sidang Panel I pada Selasa (26/1/2021).

Dalam penyampaian pokok permohonan Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021, Veri Junaidi  selaku kuasa hukum menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pilgub khususnya penegakan hukum tidak menunjukkan prinsip persamaan (equality) dan terdapat upaya nyata yang dilakukan baik oleh kandidat lain maupun oleh penyelenggara pemilihan. Dalam hal ini, lanjutnya, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian) tingkat pusat, yang telah memaksakan penetapan tersangka terhadap Pemohon.

“Menjelang pemungutan suara telah dilakukan penetapan tersangka yang menurut penalaran yang wajar bertujuan untuk membangun citra buruk terhadap Pemohon. Meskipun pada akhirnya penyidikan terhadap Pemohon dihentikan dengan alasan tidak cukup alat bukti,” kata Veri di hadapan Ketua Panel Hakim Anwar Usman dengan didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Wahiduddin Adams.

Baca juga :  Joe Biden: AS sedang melawan “Dosa Asalnya”

Penetapan tersangka itu, lanjutnya, dilakukan secara singkat menjelang pemungutan suara dan masa tenang yakni 4 Desember 2020 penetapan sebagai tersangka, 9 Desember 2020 pemungutan suara, dan tanggal 11 Desember 2020 terbit penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup alat bukti.

“Proses ini terang benderang telah melanggar asas jurdil yakni dilakukan dengan menggunakan struktur penegak hukum, secara sistematis menggunakan proses penegakan hukum dan secara massif melibatkan pemberitaan media yang meluas,” terang Veri.

Menurut Veri, Pemohon seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pelanggaran kampanye di luar jadwal jika itu dilakukan berdasarkan penegakan hukum yang jujur dan adil. Akan tetapi, sambungnya, karena adanya dugaan secara terstruktur dan sistematis untuk menjadikan Pemohon sebagai tersangka, maka pemilihan tidak berjalan adil. Apalagi, ada upaya yang secara masif dilakukan untuk mempublikasikan status tersangka Pemohon melalui media secara masif setelah dilakukan proses penyidikan dua hari setelah pemungutan suara.

“Oleh karena itu, proses penetapan tersangka terkesan terburu-buru dan dipaksakan yakni 5 hari sebelum pemungutan suara dan disebarkan secara masif melalui media telah secara sempurna dibangun untuk melakukan penggembosan terhadap elektabilitas Pemohon dengan meracuni pertimbangan pemilih dimasa tenang dengan status tersangka Pemohon yang sejak awal patut diduga telah didesain mulai dari proses penetapan tersangka sampai dengan penyebaran,” ujar Veri.

Baca juga :  KI Sumbar dan KI Aceh Bahas Rencana Revisi Perki SLIP

Menurut Veri, penetapan Pemohon sebagai tersangka meskipun pada akhirnya dalam tahap penyidikan dinyatakan tidak cukup alat bukti. Hal ini merupakan upaya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan tujuan menggembosi dukungan pemilih terhadap Pemohon dengan menjadikan pemilih Pemohon tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, sehingga mengalihkan pilihannya tersebut kepada pasangan calon lainnya.

Sementara itu, prinsipal pemohon, Mulyadi, juga ikut memberikan keterangan dalam sidang tersebut. Disampaikan Mulyadi, penetapan tersangka yang diumumkan langsung oleh Karo Penmas Mabes Polri merupakan penzaliman terhadap dirinya. Penetapan tersangka ini, kata Mulyadi, telah meruntuhkan kepercayaan konstituennya selama 16 tahun berkecimpung di dunia politik, terutama dalam pemilihan Gubernur Sumbar.

“Penetapan tersangka ini sangat menyakitkan hati,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Mulyadi, juga terjadi pemberitaan negatif terhadap penetapan tersangka dirinya secara masif di media cetak, elektronik, daring dan media sosial. Terutama berita pernyataan Anggota KPU Sumbar, Izwaryani, bahwa pasangan Mulyadi-Ali Mukhni bisa didiskualifikasi dari pencalonan, yang dianggap Mulyadi telah meracuni pikiran pemilih atau konstituennya.

Baca juga :  1 Unit Ruko di Kawasan Pasar Raya Padang Hangus Terbakar

“Kami melakukan gugatan ini, bahwa kami betul telah dizalimi, telah diperlakukan dengan semena-mena tanpa mempertimbangkan pengorbanan kami yang melewati proses cukup panjang, bahkan kami dengan sukarela melepaskan jabatan kami sebagai Anggota DPR RI yang masih berlangsung sampai 2024,” katanya.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon memohonkan agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Sumatra Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Barat Tahun 2020 serta Memerintahkan KPU Provinsi Sumatra Barat (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara.

Sebelum menutup sidang, Anwar menyampaikan bahwa sidang berikutnya akan digelar pada Senin 1 Februari 2020 pukul 08.00-10.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu untuk perkara nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021. (ioc)