Jambi, inioke.com–Sumatera Barat dan Jambi satu rumpun melayu di pulau perca yang dihubungkan peradaban sungai Batanghari. Kedua daerah bertetangga dan bersaudara tersebut telah melakukan kerjasama ekonomi, sosial dan budaya sejak zaman kerajaan di nusantara ini hingga sekarang.

Dalam kondisi pandemi yang tak berujung ini, kedua provinsi kembali saling membuka tambo lama mengkaji kerjasama yang selama ini sudah terjalin erat. Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri menegaskan kondisi pandemi yang menganga jurang resesi saat ini. Tentu harus ada inovasi dan improvisasi, termasuk penguatan kerjasama dua provinsi berjiran, Sumbar-Jambi.

“Saya melihat ada banyak hal yang bisa membuat ekonomi di tengah krisis pandemi ini bergeliat lagi,”ujar Syamsul Bahri saat bertemu DPRD Jambi, di Ruang Pertemuan Khusus DPRD Provinsi Jambi, Selasa (11/8) lalu.

Menurut data Biro Kerjasama Rantau, sebelum pandemi kerjasama antara Jambi dan Sumbar sudah terjalin erat mulai dari ekonomi, budaya dan pemberdayaan masyarakat di batas Sumbar-Jambi, serta pariwisata seperti Tour de Singkarak.

Baca juga :  Mahasiswa KKN Unand Diharapkan Berperan Mencegah Covid-19 dan Stunting di Nagari

Wakil Ketua DPRD Jambi, Burharnurdin, mengatakan secara informal soal kerjasama ekonomi sudh terjalin lama.

“Sudah ada sejak dulunya. Jambi dan Sumbar itu seperti kakak dan adek, sayur dan beras Solok saja dari Sumbar,” ujarnya.

Kadiskominfo Sumbar, Jasman Rizal, mengatakan Sumbar dan Jambi itu hanya dipisahkan administrasi pemerintahan saja.

“Kalau interaksi soal perdaganganan dan ekonomi sudah tercipta sejak dulu,” ujar Jasman.

Terkait masa pandemi atas intensnya kerjasama Sumbar dan Jambi, Jasman yang juga Juru Bicara Satgas Covid-19 Sumbar menawarkan kerjasama pemeriksaan swab ke Jambi.

“Sumbar siap periksa swab dari Jambi karena kekuatan laboratorium pemeriksa swab di Sumbar on the track dan kedepan bisa saja dua laboratorium di Sumbar kekurangan spesimen swab,”ujar Jasman.

Batanghari tercemar merkuri

Sungai Batanghari yang berhulu di Sumbar dan bermuara di Jambi, saat ini tercemar merkuri akibat penambangan liar.

“Menjaga kelestarian dan sehatnya Sungai Batanghari tidak bisa dibiacarakan saja tapi harus ada kerjasama tertulis berdasarkan Permendagri 22 dan dua provinsi, Sumbar dan Jambi harus all out menjaga keasrian lingkungannya,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas.

Baca juga :  Minangkabau airport tightens passenger supervision to anticipate COVID-19

Batanghari, kata HM Nurnas, tidak sekadar sungai, banyak sumber penghidupan masyarakat di dua provinsi ini, tergantung dengan asri dan tidak tercemarnya Batanghari itu.

“Ada irigasi untuk mengaliri ratusan ribu hektar persawahan di sana. Ada spot destinasi yang luar biasa di sepanjang aliran Batanghari. Juga tak kalah pentingnya ada balutan budaya satu nafas di daerah yang dilewati aliran Sungai Batanghari,” ujarnya.

Bahkan, imbuh Nurnas, Festival Pamalayu digelar Kabupaten Dharmasraya dengan Bupatinya Sutan Riska telah membuka mata Indonesia bahwa Sungai Batanghari itu dulunya merupakan urat nadi kehidupan dan budaya mulai Muaro Bungo sampai Solok Selatan.

Persoalan lahan harus diinventarisir

Sementar itu, Anggota Komisi I DPRD Sumbar Bakri Bakar, mengatakan, ada kerawanan yang siap menimbulkan konflik kalau tidak cepat diantisipasi antara batas Kerinci dan Solok Selatan.

”Orang Kerinci punya lahan di Solok Selatan begitu juga sebaliknya, ini bisa memantik sumbu kerawanan jika tidak diinventarisir oleh dua pemerintahan di Sumbar dan Jambi,” ujar Bakri Bakar.

Baca juga :  Infeksi COVID-19 Secara Global Melampaui 1 Juta, Amerika Penyumbang Terbesar

Bakri Bakar berharap ada rangsangan Pemprov Jambi dan Sumbar untuk menginventarisir dan merapikan administrasi terhadap kepemilikan lahan di Kerinci dan Solok Selatan itu.

Wakil Ketua DPRD Jambi Burhanurdin mengaku mendapat masukan sangat berarti dari DPRD Sumbar.

”Kami mengapresiasi masukan dari DPRD Sumbar, Insya Allah kami akan bicarakan dengan eksekutif di sini,” ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska mengatakan soal perbatasan dan kerjasama sesuatu yang menarik, apalagi dibicarakan oleh dua provinsi berjiran.

”Tentunya semua pembahasan dan kesepakatan yang dibuat bisa menjadi konsumsi publik dengan memberi ruang akses masyarakat dua provinsi untuk mengetahuinya,” ujar Nofal yang ikut mendampingi Komisi I DPRD Sumbar bersama Adrian Tuswandi dan Arif Yumardi. (ioc)